REDAKSI8.COM – Guna mempercepat peraturan daerah pengelolaan aset, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar di Ruang Komisi II Banjar pada Rabu (19/2/2020).
Ketua Komisi II DPRD Banjar, H Pribadi Heru Jaya saat ditemui usai RDP menjelaskan pertemuan ini berkaitan dengan pembahasan rancangan Peraturan daerah (Perda) tentang Pengelolaan Aset Milik Daerah yang sedang bergulir di DPRD Kabupaten Banjar.
“Saat ini kita belum memiliki Perda yang mengatur pengelolaan aset milik daerah setelah dicabut oleh peraturan yang ada diatasnya. Kemudian dirancang kembali sesuai dengan peraturan yang lebih baru, karena itu kita akan mempercepat pembahasan rancangan Perda ini,” ujarnya.
Pembahasan itu berkaitan dengan poin-poin yang akan digunakan dalam rancangan Perda tersebut sesuai dengan kepentingan daerah.
“Kita ingin memperjelas berbagai poin-poin misalnya pengelolaan aset kita yang ada di luar daerah. Dulu kita punya aset tanah yang ada di luar daerah dan kita kerjasamakan dengan pihak lain untuk membangun bangunan di atasnya, sekarang harus lelang dulu. Karena itu pembahasan hal ini cukup mendesak dan harus diselesaikan secepat mungkin,” kata Pribadi Heru Jaya.
Dengan adanya Perda tentang Pengelolaan Aset Milik Daerah ini, aset milik daerah yang ada di dalam atau luar daerah dapat dipelihara sesuai dengan fungsinya.
“Selain itu kita ingin seluruh aset milik daerah di inventarisasi dengan profesional dan rapi dengan digitalisasi. Kalau ada aset daerah yang mengalami kerusakan pun bisa dengan mudah dianggarkan untuk diperbaiki atau dihapuskan jika pemeliharaan tersebut cukup tinggi biayanya, sehingga bisa mengefisiensi pengelolaan daerah hingga meringankan anggaran,” harapnya.
