REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Penjabat Wali Kota Banjarbaru, Subhan Nor Yaumil, secara resmi membuka Musyawarah Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Banjarbaru Tahun 2025, yang digelar di Aula Gawi Sabarataan, pada Kamis, 12 Juni 2025.
Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menentukan arah kebijakan dan program kerja PWRI Kota Banjarbaru untuk periode lima tahun ke depan.
Selain itu, musyawarah ini juga dihelat untuk memilih Ketua PWRI Kota Banjarbaru periode 2025–2030, yang akan memimpin organisasi dalam menjalankan peran sosial dan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Subhan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tertinggi PWRI tersebut.
Ia berharap, musyawarah ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang bermanfaat bagi organisasi, anggotanya, dan masyarakat secara luas.
“Ulun menyampaikan selamat bermusyawarah dan semoga sukses menghadirkan program-program ke depan yang lebih baik bagi organisasi, anggota, dan juga untuk masyarakat,” ujar Subhan.
Subhan juga memberikan ucapan selamat kepada Ketua dan pengurus PWRI terpilih.
Ia menekankan pentingnya menyelaraskan program kerja dengan visi dan misi organisasi agar dapat terus memberi kontribusi nyata kepada pemerintah daerah.
“Semoga mampu mengemban amanah dengan menciptakan program-program kerja yang selaras dengan visi-misi organisasi. Sehingga keberadaan organisasi mampu berperan dalam memberikan saran dan masukan bagi pemerintah dalam proses pembangunan dan kemajuan daerah,” tambahnya.
PWRI sebagai organisasi para purna tugas Aparatur Sipil Negara (ASN), dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan pandangan dan pengalaman berharga yang dapat digunakan dalam proses pembangunan daerah.
Musyawarah ini menjadi ajang mempererat tali silaturahmi antaranggota serta memperkuat komitmen kolektif untuk tetap aktif berperan di tengah masyarakat, meskipun telah purna tugas.
Dengan semangat kekeluargaan dan pengabdian, PWRI Banjarbaru diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang inklusif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
