Kegiatan ini dihadiri Kepala Bidang Koperasi Haji Rasyidi, S.Ag., Pengawas Koperasi Ahli Muda Misrani, Koordinator Manajer KDKMP Kabupaten Balangan Pajar, Project Management Officer (PMO) KDKMP Kabupaten Balangan, serta seluruh Manajer KDKMP se-Kabupaten Balangan.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk membahas berbagai persoalan yang muncul dalam proses pembentukan dan persiapan operasional KDKMP. Terlebih, keberadaan koperasi ini diharapkan tidak sekadar menjadi lembaga yang terbentuk secara administratif, tetapi juga mampu berkembang menjadi wadah usaha produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa dan kelurahan.
Dalam sambutannya, Kepala Bidang Koperasi Haji Rasyidi menjelaskan, kegiatan koordinasi tersebut sebenarnya telah lama direncanakan. Namun, pelaksanaannya baru dapat direalisasikan setelah proses verifikasi dan validasi terhadap 20 gerai KDKMP yang telah selesai dibangun 100 persen.
“Kegiatan ini sebenarnya sudah lama direncanakan, namun baru bisa dilaksanakan setelah selesai urusan verifikasi dan validasi terhadap 20 gerai KDKMP yang telah terbangun 100 persen,” ungkapnya.
Menurutnya, pertemuan tersebut memiliki arti penting untuk membangun kesamaan pemahaman di antara seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan KDKMP. Salah satu hal yang perlu diperjelas adalah hubungan kerja serta pembagian kewenangan antara manajer dan pengurus koperasi.
Hal ini dinilai penting agar masing-masing pihak dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan maupun pengambilan keputusan.
“Semoga melalui kegiatan ini bisa memperjelas bagaimana titik temu peran Manajer KDKMP dan pengurus KDKMP,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Manajer KDKMP Kabupaten Balangan, Pajar, menjelaskan bahwa secara umum manajer memiliki fokus tugas pada pengelolaan dan pelaksanaan operasional usaha koperasi.
Namun, hingga saat ini belum ada KDKMP di Kabupaten Balangan yang mulai menjalankan kegiatan operasional usaha. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian bersama, terutama dalam mempersiapkan langkah-langkah menuju tahap operasional.
Ia juga menyampaikan bahwa para Manajer KDKMP di Kabupaten Balangan telah mulai bertugas sejak 1 Oktober 2026. Mereka menjalankan tugas berdasarkan masa kontrak selama dua tahun dan berada di bawah naungan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara.
Dalam sesi diskusi, para manajer turut menyampaikan berbagai dinamika yang dihadapi selama menjalankan tugas di lapangan. Mulai dari persoalan koordinasi, kejelasan pembagian tugas, hingga berbagai kendala teknis yang membutuhkan penyelesaian bersama.
Berbagai masukan tersebut menjadi bahan pembahasan untuk mencari titik temu sekaligus memperjelas pola komunikasi dan mekanisme koordinasi antara manajer, pengurus koperasi, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Pembahasan ini juga menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa proses pembinaan KDKMP berjalan secara terarah. Sebab, keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bangunan gerai, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, perencanaan usaha, serta kemampuan menjalankan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan.
Melalui kegiatan koordinasi dan sinergi tersebut, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan berharap terbangun komunikasi yang lebih efektif dan kesamaan persepsi antara pemerintah daerah, koordinator manajer, PMO, serta seluruh Manajer KDKMP.
Dengan pembagian peran yang semakin jelas dan koordinasi yang semakin kuat, persiapan KDKMP di Kabupaten Balangan diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
Ke depan, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi program pembentukan koperasi di tingkat desa dan kelurahan, tetapi benar-benar mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat, membuka peluang usaha, memperkuat aktivitas perdagangan lokal, serta mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi desa.
Dengan demikian, keberadaan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Balangan diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan dan menjadi salah satu instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
