REDAKSI8.COM, KOTABARU – Dalam rangka memperkuat komunikasi publik di era digital serta mendorong sinergi pengelolaan isu, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Public Communication Summit 2026.
Kegiatan bertema Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital acara berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (3/6/2026).
Diskominfo Kalsel menilai koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah sangat diperlukan.
Tujuannya, tercipta komunikasi publik yang selaras dan responsif, sehingga dapat mencegah perbedaan narasi yang berpotensi merusak reputasi dan citra pemerintah.
Dalam laporannya, Kepala Diskominfo Kalsel Dr. H. Muhammad Muslim menyampaikan, forum itu menjadi pijakan untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, termasuk peraturan terkait.
“Ini juga berkaitan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 Nomor 4 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika,” paparnya.
“Acara hari ini kita harapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai strategi komunikasi publik di era digital. Sebagaimana kita ketahui, arus informasi dan isu sangat deras. Yang paling masif saat ini justru berkembang di media sosial,” sambungnya.
Ia menambahkan, pemahaman strategi komunikasi yang tepat menjadi penting untuk menghadapi berbagai persoalan terkait komunikasi publik.
“Mudah-mudahan forum ini bisa menjawab bagaimana menyusun strategi penting dalam menghadapi persoalan-persoalan komunikasi,” lebih jauh.
Sementara itu, sambutan Gubernur Kalsel disampaikan Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H. Subhan Nor Yaumil.
Ia menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dan penyelenggara Public Communication Summit 2026
“Kegiatan ini penting untuk membangun kesamaan persepsi di antara para pemangku kepentingan, baik di lingkup pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, terhadap pengelolaan komunikasi publik di era digital,” terangnya.
“Saat ini kita membutuhkan pemahaman, koordinasi, dan sinergi untuk mengawal kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi media sosial. Kitalah yang harus memetakan arah terlebih dahulu agar dapat menyampaikan kebijakan melalui ruang dialog terbuka di dunia maya dengan baik dan efektif,” lebih jauh.
Ia menegaskan, pengelolaan komunikasi publik telah menjadi bagian dari strategi pengelolaan isu dan reputasi institusi.
“Pengelolaan yang baik dapat memengaruhi reputasi institusi dan meningkatkan kepercayaan publik. Padahal kepercayaan publik adalah instrumen penting dalam keberhasilan kebijakan pemerintah,” lanjutnya.
Melalui summit ini, peserta diharapkan mampu menyamakan persepsi dalam menghadapi dinamika informasi digital, mempercepat respons terhadap isu strategis, serta membangun strategi komunikasi terintegrasi untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dalam wawancara kami bersama Kadiskominfo kabupaten kotabaru Gusti Abdul Wakhid mengatakan Pemerintah Kabupaten Kotabaru menyatakan ikut berkomitmen dan mendukung penuh upaya penguatan komunikasi publik serta sinergi pengelolaan isu di era digital.
Pemkab Kotabaru akan memperkuat koordinasi antara OPD, Diskominfo, dan stakeholder untuk merespons isu strategis dengan cepat, transparan, dan berbasis data.
”Kami siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalsel dan seluruh kabupaten/kota lainnya. Dengan tujuan memastikan komunikasi pemerintah berpihak pada masyarakat, melindungi reputasi institusi, dan mendukung terwujudnya Kotabaru yang maju serta berdaya saing,” bebernya.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Dudy Rudianto dari Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Jojo S. Nugroho Dosen Public Relations Universitas Indonesia, Ani Natalia Pinem Kepala Subdit Humas DJP Kementerian Keuangan RI, Dahlan Dahi CEO.
