REDAKSI8.COM, SIBOLGA | Polemik dugaan aktivitas kapal bom ikan di perairan Sibolga-Tapanuli Tengah kembali mencuat dan memicu gelombang kritik publik. Setalah viral di media sosial, sebuah kapal yang diduga milik Amir Button (AM) tertangkap kamera sedang bongkar di tangkahan JTD pada Sabtu (20/9/2025).kemarin
Sebelumnya, kapal milik Samani juga disebut-sebut rutin membongkar hasil tangkapan di tangkahan Mamak Gadang (eks Fisi). Namun, hingga kini tidak ada tindakan nyata dari aparat penegak hukum.
Fenomena ini memicu dugaan kuat bahwa praktik illegal fishing dengan bom berlangsung terang-terangan karena adanya “setoran” kepada oknum aparat. Sindiran pedas pun bermunculan di medsos.
Akun Sapwan Pohan menyebut illegal fishing adalah akar kemiskinan nelayan.
“Kalau illegal fishing dianggap penyebab nelayan miskin, harusnya dibumihanguskan dari Sibolga-Tapteng. Apakah itu dilakukan? Tanya rumput yang bergoyang.”
Serie Manalu lebih blak-blakan, menulis:
“Tidak ado diterge pemilik kapal bom itu, kareno inyo pasti ado setorannyo samo APH. Pasti ada dugaan Kapolres menerima, makonyo bebas beroperasi.”
Nada serupa disampaikan akun @UcokLumbanGaol, yang menyindir aparat lebih sibuk pencitraan ketimbang penindakan:
“Bapak penegakan hukum lagi asyik minum kopi lae. Kalau APH sekarang pencitraan dulu, penangkapan malas. Setoran ma sonnari dipagodang godang lae.”tulisnya.
Andri Malau: Aparat Tutup Mata, Copot Kalau Tak Mampu!
Ketua Umum Barisan Relawan NAPOSO Prabowo–Gibran, Andri Malau, angkat suara dengan nada tajam. Ia menilai bebasnya kapal milik Samani dan Amir Button adalah bukti nyata kegagalan PSDKP, Polairud, dan Lanal Sibolga dalam menjalankan tugas dan mengawal program ketahanan pangan sektor perikanan Negara.
“UU sudah jelas melarang bom ikan dengan ancaman 6 tahun penjara. Tapi kenyataannya kapal-kapal besar milik Samani dan Amir Button masih bebas bongkar hasil di tangkahan. Itu fakta, dan aparat seolah tutup mata. Kalau hukum berlaku untuk semua, kenapa nama besar kebal hukum?” tegas Andri saat menyampaikan ke Lintassumut.com, Sabtu (27/09/2025)
Andri menyebut, masalah ini bukan lagi sebatas kelemahan pengawasan, melainkan pembiaran sistematis yang melibatkan oknum aparat hukum seperti AL, PSDKP, Polairud. Karena itu, ia mendesak agar dilakukan reformasi menyeluruh, bukan sekadar rotasi jabatan.
“Jangan sampai Lanal dan Polair , PSDKP bernasib sama, hanya jadi simbol tanpa kerja nyata. Copot aparat yang mandul, ganti dengan yang punya nyali. Reformasi mental dan sistem harus dijalankan agar laut benar-benar terjaga, dan mendukung Program Ketahanan Pangan di sektor kelautan” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa laut adalah sumber hidup nelayan kecil. Sebagai Ketua Umum relawan NAPOSO PRABOWO – GIBRAN yang harus mengawal Program Ketahanan Pangan Presiden Prabowo, ia tahu persis dampak bom ikan yang merusak.
“Menangkap ikan itu hak nelayan, tapi bukan dengan cara serakah pakai bom..pasti laut hancur. Percayalah, Tuhan tidak tidur. Siapa pun yang merusak laut demi kaya sesaat pasti tumbang.. liat saja. Mari kita rawat laut Sibolga-Tapteng agar anak cucu bisa makan ikan dari laut yang sehat, bukan dari laut yang hancur,” pungkasnya.
Viralnya bongkar muat kapal di JTD, dugaan aktivitas di tangkahan Mamak Gadang, ditambah derasnya kritik warganet dan sikap keras dari Andri Malau memperlihatkan bahwa masalah kapal bom di Sibolga-Tapteng bukan sekadar keresahan nelayan kecil, tetapi sudah menjadi krisis kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian, PPN Sibolga, maupun otoritas laut terkait belum memberikan keterangan resmi soal dugaan aktivitas kapal bom milik Samani dan Amir Button.
Sebelumnya, kapal milik Samani juga disebut-sebut rutin membongkar hasil tangkapan di tangkahan Mamak Gadang (eks Fisi). Namun, hingga kini tidak ada tindakan nyata dari aparat penegak hukum.
Fenomena ini memicu dugaan kuat bahwa praktik illegal fishing dengan bom berlangsung terang-terangan karena adanya “setoran” kepada oknum aparat. Sindiran pedas pun bermunculan di medsos.
Akun Sapwan Pohan menyebut illegal fishing adalah akar kemiskinan nelayan.
“Kalau illegal fishing dianggap penyebab nelayan miskin, harusnya dibumihanguskan dari Sibolga-Tapteng. Apakah itu dilakukan? Tanya rumput yang bergoyang.”
Serie Manalu lebih blak-blakan, menulis:
“Tidak ado diterge pemilik kapal bom itu, kareno inyo pasti ado setorannyo samo APH. Pasti ada dugaan Kapolres menerima, makonyo bebas beroperasi.”
Nada serupa disampaikan akun @UcokLumbanGaol, yang menyindir aparat lebih sibuk pencitraan ketimbang penindakan:
“Bapak penegakan hukum lagi asyik minum kopi lae. Kalau APH sekarang pencitraan dulu, penangkapan malas. Setoran ma sonnari dipagodang godang lae.”tulisnya.
Andri Malau: Aparat Tutup Mata, Copot Kalau Tak Mampu!
Ketua Umum Barisan Relawan NAPOSO Prabowo–Gibran, Andri Malau, angkat suara dengan nada tajam. Ia menilai bebasnya kapal milik Samani dan Amir Button adalah bukti nyata kegagalan PSDKP, Polairud, dan Lanal Sibolga dalam menjalankan tugas dan mengawal program ketahanan pangan sektor perikanan Negara.
“UU sudah jelas melarang bom ikan dengan ancaman 6 tahun penjara. Tapi kenyataannya kapal-kapal besar milik Samani dan Amir Button masih bebas bongkar hasil di tangkahan. Itu fakta, dan aparat seolah tutup mata. Kalau hukum berlaku untuk semua, kenapa nama besar kebal hukum?” tegas Andri saat menyampaikan ke Lintassumut.com, Sabtu (27/09/2025)
Andri menyebut, masalah ini bukan lagi sebatas kelemahan pengawasan, melainkan pembiaran sistematis yang melibatkan oknum aparat hukum seperti AL, PSDKP, Polairud. Karena itu, ia mendesak agar dilakukan reformasi menyeluruh, bukan sekadar rotasi jabatan.
“Jangan sampai Lanal dan Polair , PSDKP bernasib sama, hanya jadi simbol tanpa kerja nyata. Copot aparat yang mandul, ganti dengan yang punya nyali. Reformasi mental dan sistem harus dijalankan agar laut benar-benar terjaga, dan mendukung Program Ketahanan Pangan di sektor kelautan” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa laut adalah sumber hidup nelayan kecil. Sebagai Ketua Umum relawan NAPOSO PRABOWO – GIBRAN yang harus mengawal Program Ketahanan Pangan Presiden Prabowo, ia tahu persis dampak bom ikan yang merusak.
“Menangkap ikan itu hak nelayan, tapi bukan dengan cara serakah pakai bom..pasti laut hancur. Percayalah, Tuhan tidak tidur. Siapa pun yang merusak laut demi kaya sesaat pasti tumbang.. liat saja. Mari kita rawat laut Sibolga-Tapteng agar anak cucu bisa makan ikan dari laut yang sehat, bukan dari laut yang hancur,” pungkasnya.
Viralnya bongkar muat kapal di JTD, dugaan aktivitas di tangkahan Mamak Gadang, ditambah derasnya kritik warganet dan sikap keras dari Andri Malau memperlihatkan bahwa masalah kapal bom di Sibolga-Tapteng bukan sekadar keresahan nelayan kecil, tetapi sudah menjadi krisis kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian, PPN Sibolga, maupun otoritas laut terkait belum memberikan keterangan resmi soal dugaan aktivitas kapal bom milik Samani dan Amir Button.
