REDAKSI8.COM, BANJAR – Setelah sukses menorehkan prestasi besar dengan menghapus kategori desa tertinggal sejak 2023, Kabupaten Banjar kini kian mantap melangkah menuju pembangunan desa berkelanjutan. Tahun 2025 menjadi momentum penting, di mana sebanyak 24 desa diproyeksikan naik kelas menjadi Desa Mandiri.
Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banjar mencatat, pada 2024 telah tercapai 86 desa mandiri, 137 desa maju, dan 54 desa berkembang. Tak satupun desa lagi masuk dalam kategori tertinggal, sebuah lompatan besar dalam sejarah pembangunan desa di Banjar.
Kini, Pemkab Banjar menargetkan minimal 10 dari 24 desa yang diajukan akan berhasil menyandang status desa mandiri. Proses ini bukan hanya soal pencapaian angka, namun simbol keberhasilan pembinaan, kerja sama lintas sektor, serta semangat kemandirian masyarakat desa.
“Kami tidak hanya menargetkan angka. Tahun ini, kami memproyeksikan 24 desa naik menjadi mandiri, dan optimis setidaknya 10 desa memenuhi kriteria,” ujar Kepala Dinas PMD Banjar, Syahrialludin, saat ditemui di kantornya.
Menurutnya, desa yang masuk kategori mandiri akan memperoleh berbagai kemudahan, seperti akses dana desa yang lebih fleksibel, insentif kinerja, hingga fasilitas pembangunan kantor desa.
Lebih dari itu, status Desa Mandiri menunjukkan bahwa desa tersebut mampu berdiri di atas kaki sendiri, memiliki layanan dasar yang kuat, ekonomi yang stabil, serta tata kelola yang partisipatif dan transparan.
Penilaian dilakukan secara bertingkat, mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten dan akan diverifikasi oleh Kementerian Desa. Tiga aspek utama yang menjadi indikator adalah ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan dukungan intervensi dari berbagai dinas, seperti PUPRP, Dinas Kesehatan, dan dinas teknis lainnya.
Daftar Desa yang Diproyeksikan Menjadi Desa Mandiri 2025 mencakup desa-desa maju dari berbagai kecamatan, antara lain seperti Kecamatan Martapura Barat desa Teluk Selong, Sungai Batang, Sungai Rangas Hambuku.
Kecamatan Sungai Tabuk seperti Desa Abumbun Jaya, Sungai Pinang Baru, Keliling Benteng Ilir, Kecamatan Martapura seperti Desa Tunggul Irang, Labuan Tabu, Kecamatan Mataraman: Pematang Danau, Sungai Jati, Kecamatan Tatah Makmur seperti Tatah Layap dan Kecamatan Sambung Makmur seperti Desa Batang Banyu.
Sementara itu, 10 desa yang telah menjadi perwakilan desa mandiri seperti Desa Tatah Pemangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar, Desa Indrasari Kecamatan Martapura, dan Kecamatan Simpang Tiga Kecamatan Mataraman, kini menjadi role model bagi desa-desa lain untuk mengejar kemandirian.
Tak kalah penting, desa-desa berkembang seperti Balimau Kecamatan Aluh Aluh, Desa Telaga Baru Kecamatan Telaga Bauntung, dan Desa Paramasan Atas Kecamatan Paramasan terus dipacu melalui berbagai program lintas sektor.
“Status Desa Mandiri bukan berarti desa dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah tetap bersinergi dalam menjalankan program secara berkesinambungan antara APBD dan APBDes,” tegas Syahrialludin.
Ia menambahkan, status desa mandiri menjadi bukti bahwa desa mampu mengelola anggaran, menjalankan program pembangunan secara mandiri, dan mendapat kepercayaan lebih dari pemerintah pusat maupun daerah.
Dengan kolaborasi kuat antara pemerintah, desa, dan masyarakat, Kabupaten Banjar siap menapaki era baru: menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan, dan kemandirian sebagai fondasi utama pembangunan.
Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banjar mencatat, pada 2024 telah tercapai 86 desa mandiri, 137 desa maju, dan 54 desa berkembang. Tak satupun desa lagi masuk dalam kategori tertinggal, sebuah lompatan besar dalam sejarah pembangunan desa di Banjar.
Kini, Pemkab Banjar menargetkan minimal 10 dari 24 desa yang diajukan akan berhasil menyandang status desa mandiri. Proses ini bukan hanya soal pencapaian angka, namun simbol keberhasilan pembinaan, kerja sama lintas sektor, serta semangat kemandirian masyarakat desa.
“Kami tidak hanya menargetkan angka. Tahun ini, kami memproyeksikan 24 desa naik menjadi mandiri, dan optimis setidaknya 10 desa memenuhi kriteria,” ujar Kepala Dinas PMD Banjar, Syahrialludin, saat ditemui di kantornya.
Menurutnya, desa yang masuk kategori mandiri akan memperoleh berbagai kemudahan, seperti akses dana desa yang lebih fleksibel, insentif kinerja, hingga fasilitas pembangunan kantor desa.
Lebih dari itu, status Desa Mandiri menunjukkan bahwa desa tersebut mampu berdiri di atas kaki sendiri, memiliki layanan dasar yang kuat, ekonomi yang stabil, serta tata kelola yang partisipatif dan transparan.
Penilaian dilakukan secara bertingkat, mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten dan akan diverifikasi oleh Kementerian Desa. Tiga aspek utama yang menjadi indikator adalah ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan dukungan intervensi dari berbagai dinas, seperti PUPRP, Dinas Kesehatan, dan dinas teknis lainnya.
Daftar Desa yang Diproyeksikan Menjadi Desa Mandiri 2025 mencakup desa-desa maju dari berbagai kecamatan, antara lain seperti Kecamatan Martapura Barat desa Teluk Selong, Sungai Batang, Sungai Rangas Hambuku.
Kecamatan Sungai Tabuk seperti Desa Abumbun Jaya, Sungai Pinang Baru, Keliling Benteng Ilir, Kecamatan Martapura seperti Desa Tunggul Irang, Labuan Tabu, Kecamatan Mataraman: Pematang Danau, Sungai Jati, Kecamatan Tatah Makmur seperti Tatah Layap dan Kecamatan Sambung Makmur seperti Desa Batang Banyu.
Sementara itu, 10 desa yang telah menjadi perwakilan desa mandiri seperti Desa Tatah Pemangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar, Desa Indrasari Kecamatan Martapura, dan Kecamatan Simpang Tiga Kecamatan Mataraman, kini menjadi role model bagi desa-desa lain untuk mengejar kemandirian.
Tak kalah penting, desa-desa berkembang seperti Balimau Kecamatan Aluh Aluh, Desa Telaga Baru Kecamatan Telaga Bauntung, dan Desa Paramasan Atas Kecamatan Paramasan terus dipacu melalui berbagai program lintas sektor.
“Status Desa Mandiri bukan berarti desa dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah tetap bersinergi dalam menjalankan program secara berkesinambungan antara APBD dan APBDes,” tegas Syahrialludin.
Ia menambahkan, status desa mandiri menjadi bukti bahwa desa mampu mengelola anggaran, menjalankan program pembangunan secara mandiri, dan mendapat kepercayaan lebih dari pemerintah pusat maupun daerah.
Dengan kolaborasi kuat antara pemerintah, desa, dan masyarakat, Kabupaten Banjar siap menapaki era baru: menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan, dan kemandirian sebagai fondasi utama pembangunan.
