REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru menargetkan rata-rata waktu tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR! maksimal tiga hari kerja.
Target tersebut menjadi salah satu indikator penilaian kinerja pengelolaan pengaduan pelayanan publik tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Banjarbaru, Ahmad Syarief Nizami, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR! di Aula Linggangan DPRD Kota Banjarbaru, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, keberhasilan pelayanan pengaduan tidak hanya bergantung pada banyaknya laporan yang diterima, tetapi bagaimana pemerintah menindaklanjutinya.
“Keberhasilan pengelolaan SP4N-LAPOR! tidak hanya diukur dari jumlah laporan yang masuk, tetapi juga dari kecepatan, ketepatan dan kualitas tindak lanjut yang diberikan,” ujar Nizam.
Ia meminta seluruh admin dan pejabat penghubung di masing-masing perangkat daerah aktif memantau penanganan aduan hingga selesai, termasuk memberikan tanggapan kembali apabila pelapor merespons melalui aplikasi.
Langkah tersebut diperlukan supaya laporan yang telah ditangani di lapangan tidak terus tercatat berstatus dalam proses pada sistem SP4N-LAPOR!.
Selain itu, Diskominfo Banjarbaru mendorong penggunaan fitur Form Manual untuk mencatat pengaduan yang masuk melalui tatap muka, telepon, WhatsApp, maupun media sosial agar seluruh laporan terdokumentasi dalam satu sistem.
Nizam mengingatkan, pentingnya kesiapan perangkat daerah menghadapi penilaian kinerja pengelolaan SP4N-LAPOR! tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2026.
Penilaian itu mencakup tiga indikator, yakni jumlah pengaduan dengan bobot 50 persen, kecepatan tindak lanjut 40 persen, serta performa pengelolaan pengaduan 10 persen.
Bimtek tersebut diikuti 145 pejabat penghubung yang dibagi dalam dua sesi, yakni 16 dan 19 November 2026.
Kegiatan itu mengacu pada pembaruan regulasi PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2026 tentang SP4N.









