REDAKSI8.COM, BALANGAN – Menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan terus memperkuat langkah kesiapsiagaan melalui perencanaan penanganan kedaruratan yang lebih matang, terarah, dan terkoordinasi.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Konsultansi Publik Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2026, yang digelar pada Senin (16/11/2026).

Kegiatan ini menjadi tahapan penting dalam merumuskan dokumen perencanaan yang nantinya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait dalam mengambil langkah cepat dan tepat ketika menghadapi situasi darurat bencana.

Konsultansi publik tersebut dibuka langsung Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan, H. Rahmi, didampingi Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Balangan, Jumaidil Hairi.

Penyusunan dokumen ini juga melibatkan Tim Tenaga Ahli dan narasumber dari SMART ID Malang yang mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting. Selain itu, hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah terkait, serta berbagai instansi yang memiliki peran dalam penanggulangan bencana.

Di antaranya Manggala Agni Daops VI Tanah Laut, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Balangan, Kodim 1001 HSU-Balangan, Polres Balangan, serta sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Kepala Pelaksana BPBD Balangan, H. Rahmi, menjelaskan bahwa Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana merupakan dokumen strategis yang memuat panduan lengkap mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi.

Menurutnya, dokumen RPKB tidak sekadar menjadi kelengkapan administrasi, tetapi juga menjadi acuan operasional agar setiap unsur yang terlibat memahami tugas, tanggung jawab, serta mekanisme koordinasi dalam menghadapi keadaan darurat.

Cakupan perencanaannya meliputi pembagian tugas masing-masing instansi, pengerahan personel, mobilisasi peralatan dan logistik, penentuan jalur evakuasi, hingga mekanisme komunikasi dan koordinasi lintas sektor.

Hal tersebut dinilai sangat penting mengingat Kabupaten Balangan memiliki sejumlah potensi ancaman bencana, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta angin puting beliung yang membutuhkan penanganan cepat dan terpadu.

“Dengan adanya Dokumen RPKB yang tersusun dengan baik, penanganan darurat bencana di Balangan diharapkan dapat berjalan lebih cepat, lebih terarah, dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri antarinstansi,” ungkap Rahmi.

Ia menegaskan, keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya ditentukan oleh kecepatan petugas ketika berada di lokasi kejadian, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan perencanaan, kejelasan pembagian tugas, serta kuatnya koordinasi seluruh pihak sebelum bencana terjadi.

Karena itu, melalui konsultansi publik ini, BPBD Balangan memberikan ruang seluas-luasnya kepada para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan, saran, maupun kritik terhadap rancangan dokumen yang sedang disusun.

Masukan dari berbagai instansi tersebut diharapkan dapat memperkaya substansi RPKB, sehingga perencanaan yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi dan karakteristik wilayah Kabupaten Balangan, termasuk potensi ancaman bencana, kebutuhan personel, ketersediaan sarana prasarana, serta kemampuan masing-masing unsur dalam penanganan kedaruratan.

Keterlibatan lintas sektor juga menjadi bagian penting untuk membangun kesamaan pemahaman. Dengan demikian, ketika situasi darurat terjadi, setiap instansi dapat bergerak sesuai tugas dan kewenangannya tanpa terkendala persoalan koordinasi.

“BPBD Balangan berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kualitas pelayanan penanggulangan bencana, tidak hanya saat bencana terjadi, tetapi juga melalui perencanaan yang matang sejak dini,” pungkasnya.

Melalui penyusunan Dokumen RPKB 2026 ini, BPBD Balangan berharap terbangun sistem penanggulangan kedaruratan bencana yang semakin kuat, responsif, dan terintegrasi. Dengan persiapan yang lebih baik, risiko dampak bencana diharapkan dapat diminimalkan serta keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.