REDAKSI8.COM, TANAH BUMBU – Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, menggelar kegiatan reses di Desa Plajau Mulia, Kecamatan Simpang Empat, pada Jumat (13/11/2026).

Dalam kunjungan kerja tersebut, penyerapan aspirasi masyarakat difokuskan pada sektor krusial, khususnya kelompok gig worker (pekerja berbasis platform digital) seperti pengemudi ojek online, taksi online, hingga kurir aplikasi.

Kegiatan reses ini menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan dan usulan langsung kepada wakil rakyat mereka.

Kehadiran para pekerja gig worker dalam reses ini mencuri perhatian khusus. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, terdapat lebih dari 800 pekerja yang telah terdata secara offline, serta sekitar 300 orang yang telah terdaftar di Base SPiON Tanah Bumbu.

Para pekerja platform digital ini menyampaikan sejumlah usulan mendesak untuk menunjang aktivitas harian mereka, di antaranya:
– Penyediaan Tempat Parkir Khusus: Area transit yang layak bagi ojek online dan kurir di titik-titik keramaian.
– Jalur Khusus BBM: Permintaan penyediaan jalur khusus pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU untuk meminimalisasi waktu tunggu pekerja.
– Solusi Order Fiktif: Perlindungan dan penanganan tegas terhadap maraknya order fiktif yang kerap merugikan pengemudi secara finansial.

Selain sektor transportasi online, warga Desa Plajau Mulia juga mengeluhkan berbagai persoalan infrastruktur yang mendesak untuk segera dibenahi. Sejumlah poin yang disuarakan meliputi:
– Perbaikan Jalan Berlubang: Akses jalan yang rusak demi keselamatan pengguna jalan.
– Penyesuaian Polisi Tidur: Permintaan penurunan tinggi polisi tidur yang dinilai terlalu tinggi dan membahayakan pengendara.
– Pemasangan Rambu Galian PDAM: Keamanan di sekitar lokasi galian pipa PDAM untuk mencegah kecelakaan lalu lintas.
– Penanganan Sampah dan Drainase: Normalisasi saluran air dan pengelolaan sampah guna mengantisipasi potensi banjir saat musim hujan tiba.

Di bidang ekonomi dan perlindungan sosial, para pekerja gig worker dan masyarakat setempat berharap adanya intervensi dari pemerintah daerah.

Mereka mengharapkan adanya program bantuan kredit untuk pengadaan dan perawatan kendaraan, subsidi atau bantuan servis berkala, serta fasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan agar para pekerja sektor informal ini mendapatkan jaminan sosial yang layak.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Andrean Atma Maulani menegaskan bahwa seluruh masukan, data, dan keluhan yang telah dihimpun akan dicatat sebagai pokok-pokok pikiran dewan.

Ia menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat Desa Plajau Mulia dan para gig worker ini akan segera ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi DPRD sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.