REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting pada 2026. Penanganan persoalan tersebut dinilai membutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena berkaitan dengan gizi, kesehatan, pola asuh, hingga kondisi sosial ekonomi keluarga.
Komitmen itu dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 di Aula Gawi Sabarataan, Senin (16/11/2026) siang.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Banjarbaru, H. Marhain Rahman, yang hadir mewakili Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby, mengatakan penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan sinergi seluruh perangkat daerah dan unsur masyarakat.
Menurutnya, stunting merupakan persoalan multidimensi yang dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kecukupan gizi, pola asuh, pelayanan kesehatan, sanitasi lingkungan, ketersediaan pangan, hingga kondisi sosial ekonomi keluarga.
“Melalui momentum rapat koordinasi ini, seluruh pihak diajak untuk membangun kepedulian bersama, mengevaluasi langkah yang telah berjalan, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta merumuskan strategi yang lebih terarah agar penurunan stunting di Banjarbaru berjalan optimal,” ujar Marhain.
Ia meminta seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemko Banjarbaru memperkuat koordinasi dan menjalankan program sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
Marhain menekankan pentingnya keterlibatan unsur kewilayahan, mulai dari camat, lurah, kepala puskesmas, tenaga kesehatan, kader, Tim Pendamping Keluarga (TPK), hingga Tim Penggerak PKK.
Seluruh unsur tersebut diharapkan aktif menjalin komunikasi dengan masyarakat agar upaya pencegahan dan penanganan stunting dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.
Rakor tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kota Banjarbaru, perwakilan BKKBN dan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala BPS Kota Banjarbaru, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru, tenaga ahli, serta jajaran kepala perangkat daerah terkait.









