KOTABARU, REDAKSI8.COM – Minimnya sarana dan prasarana di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Kotabaru dikeluhkan Kepala Disnakertrans Sugianoor.
Sarana dan prasara yang dimaksud salah satunya berupa Mesin Jahit. Menurutnya, alat itu sudah ketinggalan zaman.
Sehingga dirinya merasa prihatin atas kondisi sarana, prasarana dan dana di BLK Kabupaten Kotabaru.
Ia berpendapat, kondisi tersebut perlu perhatian Pemerintah Daerah kabupaten kotabaru.
“Yang paling menjadi perhatian kita saat ini adalah beberapa sarana yang sudah all out dead, seperti mesin jahit, mesin jahit kita ini sudah tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena sudah ketinggalan zaman,” terangnya kepada Redaksi8.com saat pembukaan Latihan Kerja di Balai Latihan Kerja di UPT BLK Kotabaru, Senin (13/2).
Kemudian soal struktur pelaksana administrasi dan program yang dinilainya cukup menyita perhatian.
Dengan 4 program yang tengah berjalan di tahun ini, katanya pihak BLK masih banyak menyerap tenaga kerja dari operator dan juga ahli-ahli perkebunan.
“Kami minta khusus untuk operator karena sangat mendesak. Harusnya ada anggaran khusus yang disediakan karena ekspansi yang diperlukan oleh beberapa perusahaan adalah operator-operator alat berat,” minta Sugianoor.
Meskipun dengan kondisi seadanya, pihaknya tetap membuka latihan kerja kepada masyarakat Kotabaru.
Disambung Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis, menurutnya ada banyak hal yang mesti disikapi, terutama kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini.
“Kalau saya lihat dalam penyelenggaraan pelatihan bagi para pencari kerja ini dengan keterbatasan anggaran sehingga bisa diselenggarakan hanya sampai pertengahan tahun 2023 saja,” ucapnya
Kemudian anggaran untuk pelatihan itu sendiri kata Mukhlis bisa ditambah.
“Disini tinggal komitmen. Serius apa tidak pemerintah daerah dalam memprogramkannya,” tanya dia.
“Kami dari DPRD Kotabaru disisi kebijakan ketika program ini dibuat oleh eksekutif melalui tim anggaran pemerintah daerah mau masuk di APBD perubahan insyaAllah akan kami kawal kegiatan ini,” sambungnya.
Mukhlis berasumsi, kegiatan pelatihan bagi pencari kerja yang jumlahnya kerap meningkat merupakan suatu kebutuhan.
Namun kalau tidak dibarengi dengan pelatihan di BLK, Ia pikir ketika para pemilik usaha melaksanakan perekrutan tenaga kerja akan sedikit kerepotan dengan kompetensi yang minim dimiliki oleh para pencari kerja.
“Kalau tidak dibarengi dengan anggaran yang cukup, disini kita juga akan terbatas menghasilkan para pencari kerja tadi. Seperti apa yang disampaikan oleh kepala Dinas,” cetusnya.
Mukhlis meminta komitmen para eksekutif bagaimana menyikapi hal tersebut.
Tentunya dari sisi kebijakan lebih jauh, pihaknya akan melakukan pengawalan.
“Sudah harus disiapkan baik itu di APBD perubahan 2023 maupun di APBD perubahan 2024,” pendapatnya.
Dari total APBD kabupaten Kotabaru sekarang Mukhlis menukas, akan sangat mampu ketika program tersebut serius dilaksanakan.
“Jika ada hal-hal yang sifatnya tidak urgensi akan kita cancel dulu. Mending di BLK dulu yang lebih di utamakan dan IPM kita juga paling turun nomer 2 dari 13 kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan,” Pungkas Syairi Mukhlis.
(Dewi Susanti/Redaksi8.com)
