REDAKSI8.COM, Kabupaten Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar mendapatkan apresiasi dari kementerian Kesehatan Republik Indonesia, lantaran mampu menyediakan obat-obatan essensial melalui system e-catalog, bahkan penyedia obat obatan tersebut hampir 100 persen menggunakan Sistem e-Catalog.
Sistem e-Catalog Obat Generik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi seputar daftar nama obat, jenis, spesifikasi teknis, harga satuan terkecil, dan pabrik penyedia.
Harga yang tercantum dalam e-Catalog adalah harga satuan terkecil, di mana sudah termasuk pajak dan biaya distribusi.
Pengadaan obat generik yang sudah termuat dalam e-Catalog, dilaksanakan melalui mekasisme e-Purchasing serta bersifat penunjukkan langsung oleh satuan kerja.
Apresiasi tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Maura Linda Sitanggang kepada Bupati Banjar, KH Khalilurrahman dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar pada acara Penyerahan Dana Alokasi Khusus (DAK), bidang farmasi melalui optimalisasi system e-catalog dalam pengadaan obat dan perbekalan kesehatan.
Tidak hanya itu, dalam acara ini juga dilakukan penyerahan proposal rencana relokasi instalasi farmasi di Kantor Kementerian Kesehatan RI Jakarta, Jumat (24/2).
Kepada Bupati Banjar, KH Khalilurrahman beserta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Ikhwansyah, Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, Farid Soufian, Plt Direktur RSUD Ratu Zalecha Martapura, Eko Subianto serta Ketua TP PKK Kabupaten Banjar, Raudhatul Wardiyah, Maura menjelaskan bahwa penyediaan obat di Kabupaten Banjar menggunakan e-purchasing dengan capaian 97 persen adalah luar biasa.
“Capaian di angka 97 persen tersebut sangat bagus dan bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Kita akan ajak daerah lain untuk belajar dari Kabupaten Banjar,” tandasnya.
Catatan di Kementerian Kesehatan RI, ketersediaan 20 jenis obat essensial di Kabupaten Banjar pada 2017 lalu mencapai 91,7% dan telah malampaui target nasional sebesar 85%.
“Memang masih ada dua puskesmas yang belum memenuhi capaian ketersediaan obat essensial, namun mungkin karena memang tidak membutuhkan. Saran kami, kalau jenis obat tersebut tidak dibutuhkan jangan ditulis nol, namun ditulis NS atau tidak dibutuhkan,” jelas Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kemenkes RI, Engko Sosialine.
Bupati Banjar, KH khalilurrahman, mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan RI kepada Kabupaten Banjar.
Bupati menyampaikan, daerah yang dipimpinnya sangat luas dan ada beberapa daerah yang masuk kawasan terpencil.
“Sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Banjar, sehingga sangat memerlukan dukungan dari pemerintah pusat terutama kementerian kesehatan,” pungkasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Ikhwansyah menambahkan, dukungan tersebut salah satunya adalah dengan pembangunan fisik instalasi farmasi dan perbekalan Kabupaten Banjar.
Menurut Ikwansyah, saat ini instalasi farmasi Kabupaten Banjar masih berada di wilayah Kota Banjarbaru yang dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Banjar.
“Kami bermaksud membangun gedung di wilayah Kabupaten Banjar, dan lahannya sudah kami sediakan. Untuk itu mohon dukungan dari kementerian kesehatan,” kata Ikhwansyah menyampaikan.
Hal ini pun diamini oleh Kepala UPT Instalasi Farmasi Kabupaten Banjar, Arief Rahman.
Pertemuan beberapa waktu ini juga diselingi dengan diskusi seputar penyediaan obat dan sarana kesehatan, dengan tujuan peningkatan derajat pelayanan kesehatan di Kabupaten Banjar.
