REDAKSI8.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Banjarbaru telah selesai melaksanakan Masa Reses dari tanggal 27 hingga 30 Maret 2022 kemarin. Reses ini merupakan kegiatan Anggota Dewan bekerja di luar gedung DPRD, menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing.
Dari 30 orang anggota DPRD dilaksanakan di empat dapil se-kota Banjarbaru. Pelaksanaan tugas Anggota DPRD turun ke dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta memperjuangkan untuk direalisasikan dalam bentuk pembangunan di daerah.
Selain itu, sebagai anggota dewan juga melaksanakan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan disini adalah pengawasan atas pelaksanaan APBD oleh pemerintah kota Banjarbaru, untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan APBD, dan tahap pertanggungjawaban.
“Kami ingin masyarakat kita dapat merasakan langsung dari dampak pembangunan di daerah ini. Jadi kegiatan reses ini bukan semata kegiatan seremonial, tetapi turun dan melihat langsung kondisi masyarakat serta dapat berinteraksi dengan mereka,” tuturnya Hendra Wahyudin politisi dari partai Gerindra
Ia menjelaskan bahwa dapil pemilihannya adalah kecamatan Cempaka, daerah yang religius yang dapat dilihat dari banyaknya lembaga pendidikan agama, mulai dari Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah, TK Alquran serta maraknya kegiatan-kegiatan keagamaan seperti majelis taklim, majelis maulid nabi serta halaqah halaqah pengajian ilmu Agama.
“Sehingga saat reses banyak yang menjadi aspirasi masyarakat adalah perlunya perhatian pemerintah kota Banjarbaru terhadap lembaga-lembaga keagamaan berupa bantuan/hibah untuk sarana dan prasarana penunjang kegiatan tersebut,” ungkapnya
Menirunya, dari beberapa usulan di tahun-tahun yang lalu, Alhamdulillah cukup banyak yang sudah dapat terealisasi, diantaranya bantuan hibah untuk Masjid, Madrasah Ibtidaiyah maupun Langgar/Musholla. “Mudah mudahan di tahun-tahun mendatang tetap bisa kami kawal usulan-usulan dan aspirasi tersebut,” harapnya
Selain itu tempat ibadah dan pendidikan, juga tentunya para guru guru Agama dan swasta juga berharap insentif yang diberikan kepada mereka yang saat ini sebesar 400 ribu perbulan dapat ditingkatkan tentu dengan melihat kemampuan keuangan daerah.
“Kami melihat tugas dan dedikasi mereka terhadap pembinaan dan pendidikan agama sangat luar biasa. Sehingga aspirasi mereka menjadi catatan yang harus perjuangkan,” pungkas
Di sela-sela kegiatan Reses juga dimanfaatkan oleh Hendra untuk bersilaturahmi keliling kerumah rumah warga. Kondisi Kecamatan Cempaka saat ini masih cukup banyak rumah tinggal penduduk yang bisa dikatakan tidak layak huni.
Dengan sering mengunjungi masyarakat maka mereka menyampaikan terkait kehidupan mereka dan mereka juga menyampaikan aspirasi – aspirasi yang mereka harapkan adalan bantuan terhadap warga miskin, dan ini sering diutarakan oleh masyarakat setiap melakukan kunjungan.
“Tentu kami akan mendorong pemerintah kota Banjarbaru dalam hal ini Dinas Sosial untuk menyiapkan program bedah rumah terhadap rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang dapat didukung oleh APBD kota Banjarbaru. Agar masyarakat miskin dan tidak mampu ini juga menjadi perhatian pemko,” tuturnya
Menurunnya lagi, selama ini dalam pelaksanaan kegiatan bedah rumah, pemerintah kota masih mengandalkan bantuan dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) pusat yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan permukiman (Disperkim) dan bisa untuk memasukan data itu.
“Kami ingin pemerintah kota Banjarbaru punya data yang valid terkait rumah Tidak Layak Huni ini, agar nantinya program program bantuan tersebut bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang betul betul membutuhkan,” jelasnya
“Disamping itu pemerintah kota Banjarbaru dapat membuat aturan secara teknis mengenai bantuan bedah/rehab rumah ini secara detail diatur di peraturan Walikota (PerWali) Kota Banjarbaru, jika program ini dilaksanakan di tahun-tahun mendatang,” tutupnya
