REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Gubernur Kalsel, H. Muhidin, bersama seluruh Bupati dan Wali Kota se-Kalsel secara resmi menandatangani komitmen penerapan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui Posyandu Wasaka Kalsel.
Penandatanganan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan peluncuran dan dialog percepatan musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih yang digelar di GOR Babussalam, Rabu (21/5/2025).
Ketua Tim Pembina Posyandu Kalsel, Fathul Jannah, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan target layanan dasar bagi masyarakat. Menurutnya, SPM menjadi landasan strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel untuk memastikan setiap warga mendapat hak layanan dasar yang berkualitas.
“Pemerintah saat ini dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran, namun itu bukan alasan untuk menyerah. Justru kita harus lebih kreatif mencari jalan keluar, termasuk menjalin kolaborasi dengan sektor swasta melalui CSR dan mengajak masyarakat ikut berperan aktif,” ujarnya.
Langkah ini diyakini akan memperkuat peran Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya. Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi dan sinergi seluruh kepala daerah, target percepatan pelayanan dasar bisa lebih cepat tercapai.
“Kita ingin masyarakat Kalsel benar-benar merasakan manfaat dari layanan publik yang optimal. Harapannya, kualitas hidup masyarakat bisa meningkat secara merata,” tutup Fathul.
Penandatanganan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan peluncuran dan dialog percepatan musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih yang digelar di GOR Babussalam, Rabu (21/5/2025).
Ketua Tim Pembina Posyandu Kalsel, Fathul Jannah, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan target layanan dasar bagi masyarakat. Menurutnya, SPM menjadi landasan strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel untuk memastikan setiap warga mendapat hak layanan dasar yang berkualitas.
“Pemerintah saat ini dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran, namun itu bukan alasan untuk menyerah. Justru kita harus lebih kreatif mencari jalan keluar, termasuk menjalin kolaborasi dengan sektor swasta melalui CSR dan mengajak masyarakat ikut berperan aktif,” ujarnya.
Langkah ini diyakini akan memperkuat peran Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya. Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi dan sinergi seluruh kepala daerah, target percepatan pelayanan dasar bisa lebih cepat tercapai.
“Kita ingin masyarakat Kalsel benar-benar merasakan manfaat dari layanan publik yang optimal. Harapannya, kualitas hidup masyarakat bisa meningkat secara merata,” tutup Fathul.
