REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Sebanyak 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) disepakati masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2027.
Belasan rancangan regulasi tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pertanggungjawaban keuangan daerah, penguatan industri, penyertaan modal perusahaan daerah, pengarusutamaan gender, hingga penataan dan pengelolaan pasar.
Kesepakatan tersebut dibahas Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru bersama DPRD Kota Banjarbaru melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dalam Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Propemperda Tahun Anggaran 2027 di Ruang Sidang Graha Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Kamis (19/11/2026) siang.
Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby melalui Sekretaris Daerah Banjarbaru, Sirajoni, menyampaikan, dari total 13 Raperda tersebut, terdiri dari tiga Raperda kumulatif terbuka, tujuh usulan Pemerintah Kota Banjarbaru, dan tiga lainnya merupakan inisiatif DPRD Kota Banjarbaru.
“Daftar prioritas Raperda ini didasarkan pada inventarisasi kebutuhan regulasi daerah dengan mempertimbangkan amanat peraturan perundang-undangan, kewenangan daerah, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, serta perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat,” terangnya.
Berikut 13 Raperda yang disepakati masuk dalam Propemperda Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2027:
- Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026
Raperda ini merupakan bagian dari Raperda kumulatif terbuka yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2026.
- Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027
Raperda kumulatif terbuka ini mengatur perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2027.
- Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2028
Raperda kumulatif terbuka berikutnya berkaitan dengan penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2028.
- Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Raperda baru yang diusulkan Pemko Banjarbaru ini bertujuan memperkuat landasan hukum pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di daerah.
Melalui regulasi tersebut, diharapkan terbangun sinergi dan kolaborasi lebih kuat antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengoptimalkan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan hidup secara terencana dan berkelanjutan.
- Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru
Raperda ini diusulkan untuk menyesuaikan nomenklatur perangkat daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019.
Penyesuaian mengacu pada Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
“Melalui perubahan ini, diharapkan terwujud keselarasan nomenklatur kelembagaan, kejelasan tugas dan fungsi, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik,” papar Sirajoni.
- Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Banjarbaru Tahun 2020-2040
Raperda yang bertujuan menyesuaikan arah dan kebijakan pembangunan industri Kota Banjarbaru dengan perkembangan kebijakan pembangunan industri nasional, perubahan kondisi daerah, serta dinamika sektor industri.
“Regulasi ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan investasi, pengembangan industri kecil dan menengah, peningkatan nilai tambah produk, serta penyerapan tenaga kerja,” begitu kata dia.
- Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Raperda ini diusulkan untuk menyesuaikan pengaturan pembentukan produk hukum daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Selain penyesuaian regulasi, perubahan ini diarahkan untuk memperkuat kualitas pembentukan produk hukum daerah yang berperspektif hak asasi manusia (HAM), menjunjung transparansi dan partisipasi masyarakat, serta mengintegrasikan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan regulasi yang akuntabel, mitigasi risiko korupsi, dan penutupan celah penyalahgunaan wewenang sejak tahap perencanaan hingga penetapan produk hukum daerah.
- Raperda tentang Perubahan Kelima atas Perda Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar
Raperda ini merupakan tindak lanjut hasil inventarisasi dan verifikasi aset daerah yang telah menjadi bagian dari penyertaan modal Pemko Banjarbaru pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar.
Perubahan regulasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum atas nilai dan bentuk penyertaan modal daerah, memastikan kesesuaian data aset dengan kondisi riil dan hasil verifikasi, serta mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan akuntabilitas keuangan daerah.
“Melalui perubahan tersebut, penyertaan modal daerah bisa tercatat secara tertib, transparan, dan akuntabel sekaligus mendukung peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat,” sambungnya.
- Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
Raperda ini untuk memperbarui dan memperkuat kebijakan pengarusutamaan gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah supaya selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika kebutuhan masyarakat.
Pengaturan tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan perspektif gender secara lebih komprehensif dalam seluruh tahapan pembangunan.
Selain itu, penguatan mencakup kelembagaan pengarusutamaan gender, penggunaan data terpilah, perencanaan dan penganggaran responsif gender, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.
Dengan demikian, pembangunan daerah diharapkan semakin inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- Raperda tentang Penyelenggaraan Pasar
Raperda pasar diusulkan untuk mewujudkan tata kelola pasar yang tertib, terintegrasi, aman, nyaman, dan berdaya saing.
Tujuannya supaya terdapat kepastian hukum serta kejelasan tugas, fungsi, dan tanggung jawab pemerintah daerah, pengelola pasar, pedagang, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Pengaturan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan pasar, termasuk penyediaan sarana dan prasarana.
Selain memberikan perlindungan dan kepastian berusaha bagi pedagang serta perlindungan bagi konsumen, regulasi tersebut diharapkan menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.
Pembinaan dan pemberdayaan pedagang, khususnya pedagang kecil serta pelaku usaha mikro dan kecil, juga menjadi bagian dari tujuan pembentukan Raperda ini.
Sementara itu, tiga Raperda lainnya merupakan inisiatif DPRD Kota Banjarbaru, yakni:
- Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual yang Bertentangan dengan Norma Agama dan Norma Susila
Sekarang Banjarbaru punya Raperda yang mengangkat pengaturan mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual yang bertentangan dengan norma agama dan norma susila.
- Raperda tentang Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Banjarbaru.









