REDAKSI8.COM, BANJAR – Ancaman menyusutnya lahan pertanian akibat pesatnya pembangunan kawasan permukiman menjadi perhatian serius dalam upaya menjaga keberlangsungan sektor pertanian di Kabupaten Banjar. Pemerintah daerah bersama legislatif pun didorong untuk memperkuat pengawasan dan regulasi agar lahan produktif tidak terus tergerus oleh alih fungsi menjadi kawasan perumahan.

Persoalan tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang digelar Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Banjar di Cafe Zen Tea House, Kecamatan Kertak Hanyar, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Muhammad Zaini, didampingi Kepala Bidang Perkebunan Abdul Basyid beserta jajaran pejabat eselon IV Dinas Pertanian. Sejumlah peserta dari berbagai unsur juga tampak antusias mengikuti kegiatan yang membahas berbagai persoalan strategis dalam pengelolaan dan perlindungan sektor pertanian tersebut.

Sosialisasi ini tidak sekadar menjadi forum penyampaian aturan dan ketentuan hukum, tetapi juga menjadi ruang diskusi untuk menyerap aspirasi sekaligus membahas tantangan nyata yang dihadapi sektor pertanian di Kabupaten Banjar.

Dalam arahannya, Muhammad Zaini secara tegas mengingatkan agar lahan pertanian produktif tidak terus-menerus dikorbankan demi kepentingan pembangunan perumahan. Menurutnya, perkembangan kawasan permukiman harus tetap memperhatikan keberadaan lahan pertanian yang menjadi salah satu penopang kehidupan masyarakat dan ketahanan pangan daerah.

Ia menilai, alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali dapat menimbulkan persoalan jangka panjang. Jika lahan produktif terus berkurang, bukan hanya petani yang akan merasakan dampaknya, tetapi juga keberlangsungan produksi pangan dan kemampuan daerah dalam mempertahankan sektor pertaniannya.

Karena itu, ia mengingatkan pentingnya langkah konkret dari seluruh pihak untuk membatasi konversi lahan pertanian, terutama terhadap kawasan yang masih memiliki potensi produktivitas tinggi.

“Jangan sampai lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat justru habis beralih fungsi menjadi perumahan. Ini harus menjadi perhatian bersama. Lahan pertanian yang masih tersisa perlu dijaga dan dilindungi,” demikian penekanan yang disampaikan dalam arahannya.

Menurutnya, pembangunan memang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan daerah. Namun, pembangunan tersebut harus berjalan seimbang dengan kepentingan perlindungan lahan pertanian. Jangan sampai kemajuan pembangunan justru mengorbankan sektor yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Selain persoalan alih fungsi lahan, ancaman kebakaran akibat pembukaan lahan dengan cara membakar juga menjadi perhatian dalam sosialisasi tersebut.

Abdul Basyid mengingatkan korporasi maupun masyarakat perorangan agar tidak menggunakan metode pembakaran dalam kegiatan pembukaan atau pembersihan lahan. Selain berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, tindakan tersebut juga dapat berujung pada konsekuensi hukum yang berat.

Menurutnya, kesadaran masyarakat terhadap aturan dan dampak pembakaran lahan perlu terus ditingkatkan. Pencegahan harus dilakukan sejak dini agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, lingkungan, maupun aktivitas pertanian.

Sebagai bentuk langkah antisipasi di lapangan, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar telah membentuk sebanyak 32 Kelompok Tani Peduli Api (KTPA).

Keberadaan kelompok tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan kebakaran lahan melalui peningkatan kewaspadaan, keterlibatan petani, serta kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan di wilayah masing-masing.

Pembentukan KTPA juga menjadi salah satu upaya untuk memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lahan pertanian dan perkebunan dari ancaman kebakaran. Dengan keterlibatan kelompok tani, potensi kebakaran diharapkan dapat diketahui dan diantisipasi lebih awal.

Memasuki sesi diskusi, sejumlah peserta turut menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini menjadi tantangan bagi petani, salah satunya risiko gagal panen yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi cukup besar.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Basyid mendorong para petani agar memanfaatkan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), khususnya bagi petani yang mengembangkan komoditas padi unggul.

Menurutnya, sektor pertanian memiliki berbagai risiko yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh petani, mulai dari gangguan cuaca hingga kemungkinan terjadinya gagal panen. Karena itu, perlindungan melalui program asuransi pertanian perlu menjadi perhatian agar petani memiliki alternatif perlindungan ketika menghadapi risiko usaha tani.

Ia berharap petani tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil produksi, tetapi juga mulai memperhatikan aspek perlindungan usaha tani. Dengan mengikuti program AUTP sesuai ketentuan yang berlaku, petani diharapkan memiliki perlindungan ketika mengalami risiko gagal panen yang memenuhi kriteria pertanggungan.

Sosialisasi mengenai program tersebut dinilai penting agar petani memahami manfaat, persyaratan, serta mekanisme kepesertaan asuransi pertanian.

Hal lain yang cukup mengemuka dalam sesi diskusi adalah aspirasi peserta terkait semakin pentingnya perlindungan terhadap sisa lahan pertanian di Kabupaten Banjar.

Para peserta mendesak agar lahan pertanian yang masih tersedia mendapatkan pengawalan dan pengawasan lebih ketat. Mereka berharap kawasan yang masih produktif tidak lagi dengan mudah dialihkan statusnya menjadi kawasan perumahan.

Aspirasi tersebut mencerminkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan sektor pertanian apabila penyusutan lahan terus terjadi tanpa pengendalian yang memadai.

Bagi petani, lahan bukan sekadar tempat untuk bercocok tanam, melainkan aset utama yang menentukan keberlangsungan mata pencaharian dan aktivitas ekonomi keluarga. Ketika lahan semakin berkurang, kesempatan untuk mengembangkan usaha tani juga berpotensi semakin terbatas.

Karena itu, peserta berharap pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam pengawasan pemanfaatan ruang dan perlindungan kawasan pertanian produktif.

Regulasi yang telah ditetapkan juga diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar diterapkan melalui pengawasan dan penegakan aturan di lapangan.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar diharapkan dapat semakin memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di sektor pertanian.

Berbagai persoalan yang dibahas, mulai dari alih fungsi lahan, pencegahan kebakaran, hingga perlindungan petani melalui asuransi usaha tani, menunjukkan bahwa pembangunan pertanian membutuhkan perhatian dari banyak pihak.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, kelompok tani, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan sektor pertanian.

Sebab, mempertahankan lahan pertanian bukan hanya persoalan menjaga hamparan sawah agar tetap hijau. Lebih dari itu, upaya tersebut merupakan bagian dari menjaga sumber penghidupan petani, mempertahankan produksi pangan, serta memastikan Kabupaten Banjar tetap memiliki lahan produktif untuk mendukung kebutuhan generasi mendatang.