REDAKSI8.COM, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama sejumlah unsur Forkopimda, kementerian terkait, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) menggelar pertemuan penting untuk membahas upaya penanganan terhadap ormas yang dinilai telah menyimpang dari tujuan awal pembentukannya dan bahkan terindikasi terlibat dalam tindakan premanisme.
Rapat strategis tersebut dilangsungkan di Ruang Rapat Bina Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Timur, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, hadir mewakili Ketua DPRD Kaltim dalam forum tersebut.
Kehadiran Sapto menunjukkan dukungan legislatif terhadap upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban dan stabilitas sosial, terutama dalam menghadapi potensi ancaman dari ormas yang tidak lagi menjalankan fungsinya secara konstruktif.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Mayjen TNI Heri Wiranto, Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus, serta perwakilan dari institusi seperti TNI, Polri, kejaksaan, intelijen, dan pimpinan berbagai ormas se-Kaltim.
Dalam sambutannya, Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan apresiasi kepada Kemenko Polhukam atas dukungannya dalam menyelenggarakan forum yang dinilai sangat penting ini.
Ia menegaskan bahwa keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Kalimantan Timur menjadikan provinsi ini sebagai kawasan yang sangat strategis dan menjadi perhatian utama baik secara nasional maupun global.
Karena itu, menurutnya, penting bagi seluruh elemen masyarakat dan aparatur negara untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah.
Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan bahwa tidak semua ormas menjalankan tugas dan peran sosialnya sebagaimana mestinya. Ia menyoroti keberadaan beberapa kelompok yang justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena melakukan tindakan-tindakan yang menyerupai premanisme.
Hal ini, menurutnya, bukan hanya mengganggu rasa aman masyarakat tetapi juga berpotensi merusak iklim investasi yang sedang dibangun dengan serius di Kalimantan Timur.
“Ormas bukanlah tempat bagi praktik-praktik intimidatif. Keberadaan mereka seharusnya menjadi mitra pembangunan, bukan justru menjadi sumber gangguan,” tegasnya.
Gubernur menyampaikan bahwa langkah penertiban terhadap ormas bermasalah harus dilakukan secara terpadu, terstruktur, dan berlandaskan hukum.
Ia menegaskan, Pemprov Kaltim siap menjadi penghubung antarlembaga dan memfasilitasi penyatuan langkah-langkah bersama antara TNI, Polri, kejaksaan, BIN, Kesbangpol, serta pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim agar penanganan terhadap ormas yang menyimpang dapat dilakukan dengan efektif tanpa tumpang tindih kewenangan.
Untuk memperkuat pengawasan, Gubernur menyatakan bahwa melalui Badan Kesbangpol, pendataan dan pembinaan terhadap ormas akan diperketat.
Tak hanya itu, Pemprov tengah mempersiapkan pembentukan satuan tugas khusus untuk mengawal kegiatan investasi agar tidak terganggu oleh oknum atau kelompok yang mencoba mengambil keuntungan melalui cara-cara ilegal, seperti pemerasan atau penguasaan lahan secara tidak sah.
Satgas ini nantinya akan menjadi bagian penting dari sistem perlindungan investasi yang juga akan melibatkan aparat hukum dan lembaga pengawasan.
Selain itu, forum-forum dialog antara masyarakat, ormas, dan aparatur keamanan akan terus difasilitasi guna mencegah timbulnya konflik terbuka.
Partisipasi masyarakat sipil serta tokoh-tokoh masyarakat, adat, dan agama juga dinilai sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial di daerah. Pemerintah Provinsi menyampaikan, penghargaan kepada pimpinan ormas yang selama ini telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan yang aman dan tertib di Kalimantan Timur.
Setelah rapat berlangsung, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya forum tersebut.
Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi sarana penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pusat dan daerah, terutama dalam menjaga keamanan wilayah serta mendukung iklim investasi yang sehat.
Ia menegaskanormas seharusnya menjadi kekuatan sosial yang membangun, bukan sebaliknya.
“Forum ini sangat penting karena mengingatkan kembali bahwa ormas didirikan untuk membangun masyarakat dan negara, bukan untuk meresahkan. Semangat membangun inilah yang harus dijaga dan dikembalikan ke arah yang benar,” ujar Sapto.
Ia menyampaikan dalam waktu dekat akan ada pembentukan satuan tugas dari pemerintah pusat yang akan bekerja langsung di daerah untuk menangani ormas-ormas yang terindikasi menyimpang.
Pembinaan juga akan dilakukan secara menyeluruh, mengingat latar belakang ormas di Kaltim sangat beragam, baik dari sisi etnis, agama, maupun struktur sosial.
Lebih lanjut, Sapto menuturkan bahwa DPRD Kaltim bersama pihak kepolisian, kejaksaan, dan unsur Forkopimda lainnya akan melakukan pemetaan terhadap seluruh ormas yang beroperasi di Kalimantan Timur.
Menurutnya, langkah ini penting untuk mengidentifikasi mana ormas yang benar-benar berkontribusi positif dan mana yang justru menjadi sumber masalah.
“Kita akan profilkan semua ormas yang ada, kita pelajari apakah mereka meresahkan atau justru membantu masyarakat. Dari situ kita bisa menentukan langkah yang tepat,” katanya.
Terkait keberadaan ormas yang terlibat dalam praktik ilegal, seperti pungutan liar atau intimidasi terhadap pelaku usaha dan masyarakat, Sapto menegaskan bahwa langkah tegas harus diambil.
Ia menegaskan bahwa penindakan terhadap ormas semacam ini merupakan wewenang aparat penegak hukum dan harus dilaksanakan tanpa toleransi.
“Kalau dibiarkan, itu bisa sangat merugikan kita semua, terutama dalam hal investasi. Kita tidak ingin Kaltim dicap sebagai daerah yang tidak aman bagi investor,” tegasnya.
Dengan semangat kolaborasi antarlembaga dan keterlibatan aktif masyarakat, DPRD Kaltim bersama pemerintah daerah optimistis upaya penanganan terhadap ormas bermasalah ini akan memberikan dampak positif, baik bagi stabilitas sosial maupun pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, khususnya menjelang pembangunan besar-besaran Ibu Kota Nusantara yang kini menjadi fokus nasional.
