REDAKSI8.COM, PENAJAM PASER UTARA – Di bawah langit cerah wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), sejumlah anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur menyusuri bangunan-bangunan sekolah yang tengah dibangun.
Namun, yang mereka saksikan bukanlah gambaran kemajuan pesat dunia pendidikan di daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN), melainkan deretan catatan serius terkait kualitas pengerjaan yang dinilai tidak layak.
Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Pansus LKPj DPRD Kaltim, Agus Suwandy, bersama dua rekannya, Sugiyono dan Fadly Imawan, difokuskan pada dua sekolah menengah kejuruan di wilayah tersebut, SMK Negeri 6 Semoi dan SMK Negeri 1 Bukit Raya.
Kedua sekolah itu menjadi titik perhatian karena letaknya yang strategis dan peran pentingnya dalam mencetak tenaga terampil di tengah proses pembangunan IKN.
Namun harapan yang dititipkan pada proyek pendidikan itu seolah tercoreng oleh kenyataan di lapangan.
Di SMK Negeri 6 Semoi, tim Pansus menemukan dua bangunan—masing-masing berupa bengkel kerja (workshop) dan kantor sekolah—yang tengah dibangun menggunakan dana lebih dari satu miliar rupiah.
Alih-alih menunjukkan progres yang membanggakan, bangunan tersebut justru menyisakan kekecewaan.
“Secara kasat mata, kualitasnya sangat memprihatinkan. Dengan nilai kontrak yang cukup besar, kita tentu berharap bangunan yang berdiri bisa dimanfaatkan secara maksimal. Tapi ini justru sebaliknya, belum layak pakai dan tidak memenuhi standar kenyamanan serta keamanan untuk kegiatan belajar mengajar,” ungkap Agus Suwandy saat memeriksa bangunan.
Ia menegaskan bahwa bangunan workshop tersebut, yang seharusnya menjadi ruang praktik utama bagi siswa, tidak cukup kokoh dan terlihat dikerjakan secara asal.
Banyak elemen konstruksi yang dianggap belum sesuai spesifikasi, bahkan dikhawatirkan membahayakan keselamatan pengguna di masa mendatang.
Selanjutnya, kunjungan berlanjut ke SMK Negeri 1 Bukit Raya yang sekilas menampilkan bangunan lebih utuh dan modern.
Namun ketika rombongan memasuki area dalam sekolah, sejumlah masalah kembali terkuak.
Sebuah bangunan aula besar yang seharusnya menjadi pusat kegiatan siswa tampak terbengkalai karena proyek konstruksinya dihentikan di tengah jalan.
Agus mengungkapkan bahwa kontrak kerja bangunan tersebut diputus karena ketidakmampuan kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan.
“Ini sangat disayangkan. Proyek sudah dimulai, anggaran sudah digelontorkan, tapi hasilnya setengah jadi. Situasi seperti ini jelas merugikan,” tegasnya.
Tak hanya itu, kondisi fasilitas sanitasi juga turut disorot.
Toilet siswa dalam keadaan rusak parah dan tidak layak digunakan, memperparah kondisi kenyamanan belajar para peserta didik.
Bahkan kandang sapi yang dibangun sebagai fasilitas praktik untuk program kejuruan peternakan pun dinilai tidak memenuhi standar teknis minimum.
“Kalau melihat kandang itu, terlihat sekali bahwa bangunan didirikan seadanya. Tidak ada perencanaan yang matang, tidak ada perhatian pada aspek fungsional. Padahal ini untuk praktik siswa, bukan sekadar simbol,” keluh Agus, menggambarkan rasa kecewanya.
Pansus DPRD Kaltim menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukanlah bagian dari rutinitas seremonial. Setiap catatan, temuan, dan rekomendasi yang diperoleh akan dibawa ke forum evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur sebagai bentuk nyata dari tugas pengawasan legislatif terhadap efektivitas penggunaan dana publik.
Menurut Agus, semua permasalahan ini harus segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan dampak jangka panjang terhadap dunia pendidikan di daerah.
“Kami akan dorong agar proyek-proyek ini dilanjutkan di tahun anggaran berikutnya. Tapi harus dengan pendekatan yang lebih serius—pemilihan kontraktor harus profesional, pengawasan ketat dari awal sampai akhir, dan jangan ada kompromi terhadap mutu,” tegasnya lagi.
Ia menyoroti wilayah PPU, khususnya Sepaku, sedang menjadi sorotan nasional karena kedekatannya dengan kawasan IKN.
Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah ini tidak boleh dilakukan setengah hati.
Menurutnya, apabila kualitas pendidikan ingin ditingkatkan, maka langkah pertama yang harus dipenuhi adalah memastikan tersedianya fasilitas yang layak, aman, dan nyaman.
“Semua ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal tanggung jawab moral terhadap generasi muda kita. Kita tidak bisa membangun negara hanya dengan infrastruktur fisik tanpa memperkuat kualitas SDM,” pungkasnya.
Dalam konteks Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga utama IKN, temuan-temuan seperti ini seharusnya menjadi peringatan bahwa pembangunan harus dijalankan dengan sungguh-sungguh.
Kegagalan dalam memastikan mutu proyek pendidikan tidak hanya mencoreng nama baik pemerintah daerah, tetapi juga mengkhianati harapan masyarakat yang menggantungkan masa depan anak-anak mereka pada institusi pendidikan yang layak.
