REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat komitmennya dalam melindungi tenaga kerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan menggelar Dialog Sosial BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Grand Qin Banjarbaru, Rabu (28/5/2025), yang melibatkan berbagai perusahaan dan pelaku usaha di wilayah Kabupaten Banjar.
Dialog ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, HM Hilman. Dalam sambutannya, Hilman menekankan pentingnya jaminan sosial bagi para pekerja, khususnya dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja, kematian, hingga masa pensiun.
“BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya formalitas, tapi bentuk nyata perlindungan bagi para pekerja dan keluarganya. Ini soal keberlangsungan hidup dan rasa aman saat bekerja,” ujar Hilman dengan penuh penekanan.
Namun, Hilman mengungkapkan fakta yang cukup memprihatinkan: dari sekitar 91.000 pekerja di sektor formal (perusahaan dan UMKM) yang ada di Kabupaten Banjar, lebih dari separuhnya—yakni sekitar 40.000 orang—belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Kita ingin tahu, apa kendala yang dihadapi perusahaan, dan melalui forum ini, kita harapkan ada solusi,” tambahnya.
Tak hanya sektor formal, Pemkab Banjar juga menaruh perhatian pada sektor informal yang jumlahnya jauh lebih besar. Dari 110.000 pekerja informal, baru 13.000 yang tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan—itu pun dengan iuran yang ditanggung pemerintah daerah karena keterbatasan anggaran.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar, Hj Siti Mahmudah, menyebut bahwa capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di daerah ini baru mencapai 25 persen. Angka tersebut dinilainya masih jauh dari target nasional.
“Presiden Prabowo menargetkan pada tahun 2045, seluruh daerah dapat mencapai 99 persen kepesertaan. Artinya, kita harus bekerja lebih keras dan menyasar semua lini, terutama sektor informal seperti petani, nelayan, hingga pedagang kaki lima,” jelas Siti Mahmudah.
Salah satu momen menyentuh dalam acara ini adalah penyerahan santunan jaminan kematian secara simbolis dari PT Palmina Utama kepada ahli waris almarhum Budi Rianto. Santunan ini menjadi bukti nyata manfaat BPJS Ketenagakerjaan saat risiko terburuk datang.
Kegiatan ini turut diisi pemaparan materi dari Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banjarmasin, Eko Eklam Noprianto, yang menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja.
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, seperti Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kencana Wati, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Mada Taruna, serta Plt Kasi Syarat Kerja dan Jamsostek Disnakertrans Banjar, Heldamarlina.
Dialog ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, HM Hilman. Dalam sambutannya, Hilman menekankan pentingnya jaminan sosial bagi para pekerja, khususnya dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja, kematian, hingga masa pensiun.
“BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya formalitas, tapi bentuk nyata perlindungan bagi para pekerja dan keluarganya. Ini soal keberlangsungan hidup dan rasa aman saat bekerja,” ujar Hilman dengan penuh penekanan.
Namun, Hilman mengungkapkan fakta yang cukup memprihatinkan: dari sekitar 91.000 pekerja di sektor formal (perusahaan dan UMKM) yang ada di Kabupaten Banjar, lebih dari separuhnya—yakni sekitar 40.000 orang—belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Kita ingin tahu, apa kendala yang dihadapi perusahaan, dan melalui forum ini, kita harapkan ada solusi,” tambahnya.
Tak hanya sektor formal, Pemkab Banjar juga menaruh perhatian pada sektor informal yang jumlahnya jauh lebih besar. Dari 110.000 pekerja informal, baru 13.000 yang tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan—itu pun dengan iuran yang ditanggung pemerintah daerah karena keterbatasan anggaran.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar, Hj Siti Mahmudah, menyebut bahwa capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di daerah ini baru mencapai 25 persen. Angka tersebut dinilainya masih jauh dari target nasional.
“Presiden Prabowo menargetkan pada tahun 2045, seluruh daerah dapat mencapai 99 persen kepesertaan. Artinya, kita harus bekerja lebih keras dan menyasar semua lini, terutama sektor informal seperti petani, nelayan, hingga pedagang kaki lima,” jelas Siti Mahmudah.
Salah satu momen menyentuh dalam acara ini adalah penyerahan santunan jaminan kematian secara simbolis dari PT Palmina Utama kepada ahli waris almarhum Budi Rianto. Santunan ini menjadi bukti nyata manfaat BPJS Ketenagakerjaan saat risiko terburuk datang.
Kegiatan ini turut diisi pemaparan materi dari Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banjarmasin, Eko Eklam Noprianto, yang menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja.
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, seperti Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kencana Wati, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Mada Taruna, serta Plt Kasi Syarat Kerja dan Jamsostek Disnakertrans Banjar, Heldamarlina.
