REDAKSI8.COM, SIBOLGA – Barisan pendukung Prabowo-Gibran melalui Ketua Umum Naposo Prabowo-Gibran, Andri Malau, memberikan apresiasi atas langkah cepat dan tegas Satuan Polairud Polres Aceh Singkil yang berhasil menangkap kapal pukat trawl ilegal di perairan Aceh Singkil, beberapa waktu lalu.
Menurut Andri, keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat pesisir, termasuk peran aktif Panglima Laot Singkil dalam memberikan informasi di lapangan.
“Kami sangat mengapresiasi Polairud Polres Aceh Singkil atas keberhasilannya menindak kapal trawl ilegal. Ini bukti nyata bahwa kolaborasi aparat dan masyarakat bisa menghadirkan penegakan hukum yang efektif,” ujar Andri, Senin (13/10/2025).
Namun demikian, Andri menyoroti lemahnya pengawasan terhadap praktik illegal fishing di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng) yang dinilainya masih marak terjadi hingga kini.
“Kapal yang ditangkap di Singkil itu kabarnya milik warga Sibolga. Pertanyaannya, mengapa aparat di daerah kita—seperti Polairud Sibolga, Baharkam Mabes, dan Lanal Sibolga—terkesan diam? Padahal praktik seperti bom ikan dan pukat trawl sudah terang-terangan berlangsung,” tegasnya.
Andri mengungkapkan bahwa dirinya bersama sejumlah aktivis lingkungan pernah duduk bersama Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan unsur Forkopimda, membahas masalah ini. Namun, seruan Bupati yang meminta aparat bertindak tegas belum diindahkan.
“Sayangnya, hingga kini belum ada aksi nyata di lapangan. Padahal, Bupati sudah menyerukan langkah tegas. Ini menunjukkan lemahnya respons aparat penegak hukum di daerah,” ucapnya.
Lebih lanjut, Andri berharap Danlanal Sibolga yang baru bersama Polairud Sibolga dan PSDKP dapat segera mengambil langkah konkret untuk memberantas praktik illegal fishing di kawasan Sibolga-Tapteng.
“Contoh ketegasan sudah ada di tiga wilayah. Polair bersama Wagub Sumbar menangkap kapal trawl asal Sibolga, Lanal Nias menindak kapal pengguna bom ikan milik warga Tapteng pada Mei lalu, dan kini Polairud Aceh Singkil juga berhasil menangkap kapal trawl asal Sibolga. Artinya, sumber masalah jelas, tinggal kemauan aparat saja,” tandasnya.
Andri pun mendesak Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan dan Danlantamal Pantai Barat untuk memberikan atensi penuh dan menertibkan anggotanya jika terbukti membekingi para pelaku illegal fishing.
“Kalau ada oknum yang menjadi penghianat NKRI, kami minta Kapolda dan Danlantamal segera menertibkannya. Jangan biarkan mafia kapal bom dan trawl merajalela. Jika dibiarkan, ekosistem laut rusak, nelayan kecil rugi, dan marwah Presiden Prabowo dalam penegakan hukum laut tercoreng,” pungkasnya.
Menurut Andri, keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat pesisir, termasuk peran aktif Panglima Laot Singkil dalam memberikan informasi di lapangan.
“Kami sangat mengapresiasi Polairud Polres Aceh Singkil atas keberhasilannya menindak kapal trawl ilegal. Ini bukti nyata bahwa kolaborasi aparat dan masyarakat bisa menghadirkan penegakan hukum yang efektif,” ujar Andri, Senin (13/10/2025).
Namun demikian, Andri menyoroti lemahnya pengawasan terhadap praktik illegal fishing di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng) yang dinilainya masih marak terjadi hingga kini.
“Kapal yang ditangkap di Singkil itu kabarnya milik warga Sibolga. Pertanyaannya, mengapa aparat di daerah kita—seperti Polairud Sibolga, Baharkam Mabes, dan Lanal Sibolga—terkesan diam? Padahal praktik seperti bom ikan dan pukat trawl sudah terang-terangan berlangsung,” tegasnya.
Andri mengungkapkan bahwa dirinya bersama sejumlah aktivis lingkungan pernah duduk bersama Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan unsur Forkopimda, membahas masalah ini. Namun, seruan Bupati yang meminta aparat bertindak tegas belum diindahkan.
“Sayangnya, hingga kini belum ada aksi nyata di lapangan. Padahal, Bupati sudah menyerukan langkah tegas. Ini menunjukkan lemahnya respons aparat penegak hukum di daerah,” ucapnya.
Lebih lanjut, Andri berharap Danlanal Sibolga yang baru bersama Polairud Sibolga dan PSDKP dapat segera mengambil langkah konkret untuk memberantas praktik illegal fishing di kawasan Sibolga-Tapteng.
“Contoh ketegasan sudah ada di tiga wilayah. Polair bersama Wagub Sumbar menangkap kapal trawl asal Sibolga, Lanal Nias menindak kapal pengguna bom ikan milik warga Tapteng pada Mei lalu, dan kini Polairud Aceh Singkil juga berhasil menangkap kapal trawl asal Sibolga. Artinya, sumber masalah jelas, tinggal kemauan aparat saja,” tandasnya.
Andri pun mendesak Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan dan Danlantamal Pantai Barat untuk memberikan atensi penuh dan menertibkan anggotanya jika terbukti membekingi para pelaku illegal fishing.
“Kalau ada oknum yang menjadi penghianat NKRI, kami minta Kapolda dan Danlantamal segera menertibkannya. Jangan biarkan mafia kapal bom dan trawl merajalela. Jika dibiarkan, ekosistem laut rusak, nelayan kecil rugi, dan marwah Presiden Prabowo dalam penegakan hukum laut tercoreng,” pungkasnya.
