REDAKSI8.COM – Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarbaru Nurkhalis Anshari meminta Pemerintah Kota Banjarbaru berkoordinasi dengan pemerintah provinsi hingga pusat terkait Penerangan Jalan Umum (PJU), yang rencananya tahun 2023 akan diadakan secara menyeluruh di Kota berjuluk Kota Idaman tersebut.
Dimana kata Nurkhalis dalam rapat pembahasan APBD sebelumnya, Pemko Banjarbaru ingin mengadakan PJU secara menyeluruh di Banjarbaru menggunakan APBD, termasuk yang menjadi teritorial pemprov dan pusat (Balai Jalan Nasional<–red).
Baginya hal tersebut kurang elok jika pengadaan PJU ingin dibebankan secara seluruhnya ke APBD Banjarbaru.
Malahan semestinya Khalis berpendapat, pemerintah provinsi atau pusat menambah anggaran kepada pemerintah Kota Banjarbaru supaya pengadaan PJU secara menyeluruh cepat terlaksana.
Selain karena secara teritorial milik pemerintah provinsi dan balai jalan seperti Jalan Trikora dan jalan nasional lainnya, menurutnya masih ada hal-hal lain yang lebih prioritas untuk dibangun di daerah yang sekarang statusnya sudah berubah menjadi Ibu Kota Provinsi (IKP) Kalimantan Selatan (Kalsel).
“Jangan sampai yang menjadi tupoksi mereka (Pemprov Kalsel dan Balai Jalan Nasional<–red) itu semuanya dibebankan biayanya kepada daerah (APBD<–red),” saran Nurkhalis di ruangannya pasca rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap 4 buah Raperda Inisiatif DPRD Kota Banjarbaru, Rabu (28/12) siang.
Memang secara teknis kata Legeslatif muda ini, Pemko Banjarbaru sudah melakukan koordinasi dengan instansi yang bersangkutan, akan tetapi sejauh ini implementasinya dinilai masih lambat.
Sehingga Nurkhalis menyarankan, jika pemko Banjarbaru kesulitan berkomunikasi secara teknis, bisa saja pemko menempuh jalur koordinasi tingkat politik.
“Kan jalur politik belum ditempuh. Gunakanlah kami sebagai anggota DPRD yang memiliki jalur politik untuk membantu melobi. Baik itu melalui jalur DPRD Provinsi maupun ke SKPD terkait yang ada di provinsi maupun di pusat,” terangnya. (ADV)
