REDAKSI8.COM, BANJARBARU — Anggota DPRD Kota Banjarbaru, Emi Lasari, menyoroti keresahan masyarakat terkait perubahan status desil yang berdampak pada terputusnya akses bantuan sosial bagi warga rentan.
Hal tersebut disampaikan Emi saat melaksanakan reses, di Jalan Kasturi 2 Gang Ukhuwah RT 29 RW 6, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Minggu (22/11/2026) sore.
Dalam reses tersebut, Emi banyak menampung aspirasi dan keresahan warga terkait masalah perubahan desil.
Katanya, banyak warga yang sebelumnya berada di desil satu sampai dua justru bergeser ke desil lima hingga enam.
Dampaknya, mereka yang status desilnya berubah tidak lagi masuk sasaran penerima manfaat bantuan pemerintah.
Kondisi tersebut menurutnya berpengaruh besar bagi kelompok rentan dan kurang mampu yang kesulitan mengakses bantuan seperti PKH, BPNT, bantuan pendidikan, hingga bantuan kesehatan.
“Ini hal yang memang saya anggap hari ini menjadi satu isu yang memang dialami oleh semua orang tidak hanya masyarakat Kota Banjarbaru tapi seluruh Indonesia,” paparnya kepada rekan-rekan media.

Baginya, saat ini masyarakat membutuhkan kepastian dan ruang mekanisme sanggahan yang jelas supaya status administrasi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Ia menilai selama ini warga masih mengalami kebuntuan informasi terkait prosedur sanggahan maupun pembaruan data.
Dia berpendapat, perlu langkah strategis dari pemerintah kota untuk memperjelas alur, persyaratan, validasi serta koordinasi lintas pihak terkait.
“Disitulah fungsi pemerintah daerah mengambil peran. Bagaimana mekanismenya masyarakat ini diberikan sosialisasi, kemana tempatnya mereka harus memberikan sanggahan, apa saja persyaratan dan ketentuannya, itu yang disampaikan dan diarahkan ke masyarakat,” terangnya.
Lebih jauh kepada Redaksi8.com, perlunya penyesuaian indikator kemampuan ekonomi dengan kondisi faktual dan kebutuhan hidup masa kini, mengingat batas penerima manfaat desil satu hingga empat berada pada kisaran penghasilan Rp500 ribu hingga Rp1 juta.

Selain itu, penyandingan data dari berbagai instansi mulai dari Kementerian Sosial, BPS, BPN, hingga Samsat sering kali ikut mengubah status desil rumah tangga, akibat faktor seperti anak yang mulai bekerja, kredit motor, atau warisan yang belum terbagi.
“Hal-hal seperti ini seperti benang kusut yang harusnya dibetulkan. Jangan sampai yang seperti ini malah menjadi hambatan bagi masyarakat kita yang seharusnya membutuhkan,” pungkasnya.
Selain persoalan desil dan bantuan sosial, warga menyampaikan aspirasi mengenai infrastruktur.
Sebab, kawasan Ramania 6 merupakan salah satu wilayah rawan banjir yang usulannya telah cukup lama diajukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).









