REDAKSI8.COM, SAMARINDA — Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto rencananya akan dimulai serentak pertengahan Juli 2025 di 63 titik seluruh Indonesia.
Namun, Kalimantan Timur dipastikan belum dapat melaksanakan program ini bersamaan dengan daerah lain karena terkendala kesiapan fasilitas dan perizinan.
Lokasi rintisan di Kaltim ditetapkan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 16 Samarinda. Namun, hingga awal Juli, gedung tersebut belum mengantongi izin resmi dari Kementerian Pendidikan.
Selain itu, fasilitas pendukung seperti asrama dan peralatan belajar juga belum tersedia.
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menyampaikan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat oleh Pemprov Kaltim dan Kota Samarinda tidak berjalan serentak karena berbagai persoalan teknis yang belum rampung.
“Memang secara nasional jadwalnya serentak. Tapi secara teknis, kami di daerah masih menunggu banyak hal. Mulai dari surat izin penggunaan gedung dari Kementerian Pendidikan, hingga pemenuhan sarana oleh Kementerian PUPR. Saat ini asrama masih kosong, belum ada ranjang, kursi, atau meja. Semuanya belum tersedia,” jelas Andi saat dihubungi melalui telepon pada Jumat (4/7).
Ia menyebut, proses seleksi peserta didik belum bisa dilakukan sepenuhnya karena surat kepastian penggunaan gedung belum turun.
Koordinasi dengan Kementerian Sosial masih terus dilakukan, termasuk dalam proses verifikasi nama-nama calon peserta yang telah dikirim oleh pemerintah pusat.
Pada awalnya, Pemprov Kaltim mengusulkan empat rombongan belajar (rombel) untuk jenjang SMA.
Namun, kebijakan baru dari Kementerian Sosial mengharuskan rintisan tahap 1C menyelenggarakan dua rombel Sekolah Dasar (SD).
Usulan pun diubah menjadi dua rombel SD dan dua rombel SMA. Setelah dilakukan verifikasi lapangan oleh tim dari Satker Pelaksana Sarana Strategis Kementerian PUPR, gedung SMA 16 dinyatakan tidak memungkinkan untuk menampung empat rombel.
Akhirnya diputuskan hanya tiga rombel yang dijalankan, yakni dua SD dan satu SMA, masing-masing berisi 25 siswa.
Total peserta didik yang akan mengikuti kegiatan belajar mengajar sebanyak 75 orang dari 10 kabupaten/kota di Kaltim.
Salah satu tantangan lain adalah keterbatasan ruang kelas. SMA 16 sudah lebih dahulu menerima siswa baru tahun ajaran 2025/2026, sehingga ruang belajar telah terpakai.
Solusi sementara adalah menggunakan laboratorium sebagai ruang kelas alternatif.
“Laboratorium masih dianggap layak oleh tim verifikasi PUPR. Tapi tetap perlu penyesuaian seperti partisi ruangan, pengaturan jam belajar, serta modifikasi halaman untuk aktivitas luar ruang seperti upacara dan olahraga,” terang Andi.
Walaupun pelaksanaannya tidak serentak, rintisan Sekolah Rakyat di SMA 16 tetap dijadwalkan berlangsung pada tahun ajaran 2025/2026.
Namun, program ini hanya akan berlangsung selama satu tahun di lokasi tersebut.
Selanjutnya, seluruh kegiatan akan dipindahkan ke gedung permanen Sekolah Rakyat di Bukit Biru, Tenggarong, yang saat ini masih dalam proses verifikasi lahan untuk pembangunan.
“Kami targetkan satu tahun saja di SMA 16. Sambil menunggu pembangunan gedung permanen selesai, kita optimalkan dulu lokasi yang ada,” pungkas Andi.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu kunjungan lapangan dari pihak Kementerian Sosial.
“Kita doakan dan cepat surveinya untuk memastikan tempatnya. Kan ada ruang empat kelas yang bisa kita meet. Yang lain tetap jalan. Ya, makanya tinggal tunggu surveinya dulu dari Kementerian Sosial,” tutupnya.
