REDAKSI8.COM, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar tengah menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Dalam proses vital ini, Bappedalitbang Kabupaten Banjar menggelar Forum Lintas Perangkat Daerah, yang berlangsung selama tiga hari, 6–8 Mei 2025, di Aula Baiman dan Bauntung.
Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan program, memperkuat sinergi, dan memastikan seluruh janji kepala daerah terimplementasi secara konkret.
Diikuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra teknis serta instansi vertikal, forum ini tidak hanya bersifat administratif. Ia adalah jantung dari proses perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Bappedalitbang, Mujahid, membuka kegiatan dengan penegasan penting: RPJMD bukan sekadar formalitas, melainkan wujud konkret dari janji-janji pembangunan yang sudah dilegalisasi saat pencalonan kepala daerah.
“Kita sedang menyusun arah masa depan Banjar. Setiap program prioritas adalah janji yang wajib ditepati. Forum ini membedah cara kita mendukungnya secara teknis, sistematis, dan terukur,” ujarnya.
RPJMD menjadi pedoman strategis SKPD untuk menyusun kegiatan dan anggaran, sekaligus menjadi instrumen pengendalian kinerja dan arah pembangunan.
Dalam forum ini, tiap SKPD dituntut tidak hanya melaksanakan tugas rutinnya, tapi juga berinovasi menjawab tantangan daerah dengan solusi nyata.
Berbagai program prioritas yang menjadi tulang punggung RPJMD dibedah dalam forum ini. Di antaranya adalah Banjar Cendekia (pendidikan berkualitas), Banjar Lestari (lingkungan hidup), Banjar Tangguh (ketahanan bencana dan pangan), Banjar Sigar (sistem informasi dan digitalisasi pemerintahan),
Program-program ini menjadi titik tumpu bagaimana Banjar akan menjawab isu global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, bonus demografi, hingga transformasi digital.
“Kami ingin mendorong SKPD keluar dari zona nyaman. Jangan lagi hanya kegiatan rutinitas. Harus ada inovasi, dampak, dan keberlanjutan,” tegas Mujahid.
Yang menarik, forum ini juga melibatkan instansi vertikal. Sebab, pembangunan tak bisa dijalankan oleh daerah sendiri. Sinergi pusat dan daerah, antar lembaga, dan antara sektor publik dengan masyarakat sipil menjadi kunci sukses implementasi RPJMD.
Salah satu peserta forum dari SKPD mitra menyatakan apresiasinya, “Forum ini penting untuk menghindari tumpang tindih, memperkuat koordinasi, dan menyatukan visi. Kita jadi tahu siapa mengerjakan apa, dan apa yang bisa kita kolaborasikan.
RPJMD 2025–2029 akan menjadi cetak biru pembangunan Kabupaten Banjar yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Mulai dari perencanaan pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, hingga infrastruktur digital, semuanya dirancang untuk memastikan masyarakat Banjar tidak tertinggal dalam arus perubahan zaman.
“Forum ini bukan akhir, tapi awal dari proses panjang. Kita sedang menulis sejarah pembangunan lima tahun ke depan,” pungkas Mujahid.
Sidang Dugaan Pemalsuan Dokumen Tanah di Kandangan Berlanjut, JPU Hadirkan Dua Saksi Kunci
REDAKSI8.COM, HULU SUNGAI SELATAN - Sidang perkara dugaan pemalsuan dokumen kepemilikan tanah yang menyeret tiga terdakwa kembali digelar di Pengadilan...
