REDAKSI8.COM, JAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit total terhadap infrastruktur dan aset lembaga pemasyarakatan (lapas) di seluruh Indonesia.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/9/2026) siang, menyikapi buntut temuan fasilitas eksklusif oleh Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (23/9) lalu.
Menurutnya, persoalan di Lapas Cibinong bukan sekadar masalah keberadaan ‘klaster mewah’, melainkan cermin dari terganggunya integritas sistem pemasyarakatan secara nasional.
Rieke menegaskan, proses pemeriksaan dan penanganan kasus tersebut mesti dilakukan secara adil tanpa menjadikan pejabat atau petugas baru sebagai kambing hitam.
“Pejabat yang saat ini diperiksa, seperti Kepala Kantor Wilayah hingga pejabat struktural di lapas meraka baru menduduki jabatannya dalam hitungan bulan,” katanya.
Oleh karena itu, pemeriksaan harus mengusut tuntas pihak-pihak yang bertanggung jawab sejak awal masalah itu muncul, bukan hanya mencecar petugas yang baru menjabat saat inspeksi mendadak berlangsung.
Dalam kesempatan tersebut, Rieke membeberkan sejumlah masalah krusial di Lapas Cibinong, di antaranya tingkat kepadatan hunian (overcrowding) yang mencapai 216 persen.
“Per 27 September 2026, lapas yang berkapasitas 845 orang tersebut dihuni oleh 1.827 warga binaan, dengan ketimpangan distribusi penghuni antarblok yang sangat tajam serta berpotensi mengganggu sanitasi dan kesehatan,” terangnya.
Selain itu, ia mengungkap temuan aset berupa 16 unit rumah dinas di Lapas Cibinong, di mana 13 unit di antaranya tidak tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).
“Bangunan yang berdiri di bantaran Sungai Ciliwung ini dibangun secara swakelola bertahap sejak 2021 hingga 2025 di atas tanah hibah/pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Bogor,” paparnya.
Dari situ Rieke mendesak, dilakukan audit menyeluruh ditarik mundur dari periode 2021 hingga 2026 untuk mengusut asal-usul anggaran, perintah pembangunan, hingga pelanggaran tata ruang dan sempadan sungai pada aset tersembunyi tersebut.