REDAKSI8.COM, PARINGIN – Kabupaten Balangan hingga kini belum memiliki Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) maupun Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Balangan, I Wayan Oja Miasta, saat ditemui di ruang kerjanya mengungkapkan, pihaknya selama ini menitipkan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH<-red) di ruangan yang tersedia di Polres Balangan.
Ia mengakui, belum tersedianya fasilitas tersebut menjadi kendala dalam memberikan pelayanan penanganan anak sesuai kebutuhan sistem peradilan pidana anak.
“Jadi, untuk ABH yang dalam proses peradilan kita titipkan di ruangan yang ada di Polres Balangan,” terangnya, Kamis (12/11/2026).
Kondisi tersebut menjadi persoalan tersendiri dalam penanganan ABH, khususnya ketika anak harus menjalani proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan hingga persidangan.
Akibat, aparat penegak hukum di Kabupaten Balangan harus mencari alternatif tempat penempatan sementara bagi anak yang sedang menjalani proses peradilan.
Bahkan, menurut Kajari yang akrab disapa Bang Oja, selama ini penanganan ABH terpaksa memanfaatkan fasilitas sementara yang tersedia di lingkungan Polres Balangan.
Dikonfimasi secara trpisah, persoalan serupa turut disampaikan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polres Balangan, Aiptu Satrio.
Menurutnya, sampai sekarang belum tersedia ruangan secara khusus yang dapat digunakan sebagai tempat penempatan ABH selama menjalani proses hukum.
Menurutnya, fasilitas penempatan anak tidak bisa disamakan dengan ruang tahanan bagi orang dewasa.
Sebab, terdapat ketentuan khusus mengenai lingkungan, fungsi dan standar pelayanan yang harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
“Jadi ruangan penitipan anak yang sedang menjalani proses persidangan itu tidak sama dengan rumah tahanan yang khusus untuk orang dewasa,” terangnya.
Secara regulasi, keberadaan fasilitas tersebut bukan sekadar kebutuhan pendukung, melainkan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Dalam Pasal 33 ayat (4) dan (5), disebutkan bahwa penahanan terhadap anak dilaksanakan di LPAS. Apabila LPAS belum tersedia, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.
Sementara Pasal 32 mengatur, penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan apabila anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih.
Penahanan pun tidak bisa dilakukan apabila terdapat jaminan dari orang tua, wali dan/atau lembaga sebagaimana ketentuan undang-undang.
Artinya, penanganan anak dalam proses hukum harus tetap memperhatikan pembatasan penahanan, pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial, serta perlindungan terhadap keamanan dan perkembangan anak.
Di sisi lain, munculnya sejumlah perkara pidana yang melibatkan perempuan dan anak di Kabupaten Balangan turut menjadi perhatian masyarakat.
Pengawasan terhadap penanganan perkara dinilai penting, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, mediasi atau keadilan restoratif (restorative justice), penuntutan hingga persidangan.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Balangan, Fitri Murni Hidayatullah, mengungkapkan, beberapa waktu lalu masyarakat mempertanyakan transparansi proses peradilan yang melibatkan anak di bawah umur.
Menurutnya, meskipun proses persidangan anak dilaksanakan secara tertutup untuk melindungi identitas dan kepentingan anak, bukan berarti seluruh tahapan penanganannya tidak dapat diawasi.
“Meski pun tertutup, setidaknya ada transparansi pada proses di tiap tahapannya oleh pihak yang bertugas mengawasi secara independen,” katanya, Senin (12/11/2026), disaksikan sejumlah kepala instansi Pemkab Balangan dan perwakilan Polres setempat dalam Forum Konsultasi Publik (FKP), gelaran Kejari Balangan.
Ia menilai, perlindungan identitas anak dan keterbukaan informasi publik harus ditempatkan secara proporsional.
Informasi mengenai proses penanganan perkara tetap perlu disampaikan melalui mekanisme yang sesuai ketentuan, tanpa membuka identitas maupun informasi pribadi anak yang dilindungi undang-undang.
Ketersediaan LPAS dan LPKS di Kabupaten Balangan pun menjadi kebutuhan yang perlu mendapat perhatian bersama, baik pemerintah daerah maupun instansi terkait.
Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung koordinasi aparat penegak hukum sekaligus memastikan anak memperoleh perlindungan yang layak selama menjalani proses hukum.
Sebab, sistem peradilan pidana anak tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan perlindungan, pembinaan, pemulihan dan masa depan anak.
Dengan demikian, penyediaan fasilitas khusus bagi ABH bukan semata persoalan infrastruktur pelayanan, melainkan bagian dari pemenuhan hak anak dan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan di daerah.
