REDAKSI8.COM, SAMARINDA – Penundaan program makan bergizi gratis (MBG) di Kaltim terus memancing tanda tanya di masyarakat.
Program strategis nasional yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar ini semula dijadwalkan berlangsung pada awal Januari 2025.
Namun, hingga hari ini, aktivitas pelaksanaannya belum juga terlihat.
Di Samarinda, program MBG awalnya direncanakan dimulai pada Senin, 13 Januari 2025.
Namun, rencana itu harus ditunda karena berbagai kendala.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin, membenarkan penundaan ini.
Ia menjelaskan bahwa hambatan administrasi menjadi alasan utama tertundanya program.
“Informasi dari Wakil SPPG, Saudara Sirajul, menyatakan bahwa pelaksanaan program ini sementara ditunda,” kata Asli pada, Selasa (14/01/2025).
Ia mengakui bahwa persiapan belum sepenuhnya rampung, sehingga pelaksanaannya harus menunggu kesiapan administrasi yang lebih matang.
Kondisi serupa juga terjadi di Balikpapan, kota lain di Kaltim yang menjadi lokasi penerapan MBG.
Jadwal pelaksanaan yang awalnya ditetapkan pada 6 Januari 2025 sempat diundur menjadi 14 Januari 2025.
Namun, lagi-lagi, rencana itu batal terlaksana.
Hingga kini, pemerintah belum memberikan kejelasan kapan program ini benar-benar bisa berjalan.
Sejumlah pihak mulai melontarkan kritik terhadap ketidakpastian ini.
Salah satunya, Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, menyebut situasi ini sebagai ironi besar.
Menurutnya, Kaltim yang menjadi salah satu penyumbang dana terbesar untuk kas negara justru tertinggal dalam implementasi program strategis nasional.
“Bukan cuma Balikpapan, hampir semua daerah di Kaltim belum melaksanakan program ini. Sementara di Jawa sudah jalan,” ujarnya.
Purwadi menilai bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu lebih serius menyikapi hambatan yang ada.
Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program ini.
Menurut Purwadi, pemerintah seharusnya membuka identitas penyedia makanan untuk program MBG.
“Jangan sampai makanan disediakan industri besar saja. Program ini juga harus melibatkan pelaku usaha kecil agar manfaatnya lebih luas,” pungkasnya.
Program strategis nasional yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar ini semula dijadwalkan berlangsung pada awal Januari 2025.
Namun, hingga hari ini, aktivitas pelaksanaannya belum juga terlihat.
Di Samarinda, program MBG awalnya direncanakan dimulai pada Senin, 13 Januari 2025.
Namun, rencana itu harus ditunda karena berbagai kendala.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin, membenarkan penundaan ini.
Ia menjelaskan bahwa hambatan administrasi menjadi alasan utama tertundanya program.
“Informasi dari Wakil SPPG, Saudara Sirajul, menyatakan bahwa pelaksanaan program ini sementara ditunda,” kata Asli pada, Selasa (14/01/2025).
Ia mengakui bahwa persiapan belum sepenuhnya rampung, sehingga pelaksanaannya harus menunggu kesiapan administrasi yang lebih matang.
Kondisi serupa juga terjadi di Balikpapan, kota lain di Kaltim yang menjadi lokasi penerapan MBG.
Jadwal pelaksanaan yang awalnya ditetapkan pada 6 Januari 2025 sempat diundur menjadi 14 Januari 2025.
Namun, lagi-lagi, rencana itu batal terlaksana.
Hingga kini, pemerintah belum memberikan kejelasan kapan program ini benar-benar bisa berjalan.
Sejumlah pihak mulai melontarkan kritik terhadap ketidakpastian ini.
Salah satunya, Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, menyebut situasi ini sebagai ironi besar.
Menurutnya, Kaltim yang menjadi salah satu penyumbang dana terbesar untuk kas negara justru tertinggal dalam implementasi program strategis nasional.
“Bukan cuma Balikpapan, hampir semua daerah di Kaltim belum melaksanakan program ini. Sementara di Jawa sudah jalan,” ujarnya.
Purwadi menilai bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu lebih serius menyikapi hambatan yang ada.
Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program ini.
Menurut Purwadi, pemerintah seharusnya membuka identitas penyedia makanan untuk program MBG.
“Jangan sampai makanan disediakan industri besar saja. Program ini juga harus melibatkan pelaku usaha kecil agar manfaatnya lebih luas,” pungkasnya.
