Kehadiran Pemerintah Kabupaten Banjar dalam agenda tersebut merupakan bentuk dukungan sekaligus komitmen pemerintah daerah sebagai tuan rumah, mengingat BPBAT Mandiangin berada di wilayah Kabupaten Banjar.
Dalam kesempatan itu, Sipliansyah memanfaatkan momentum kunjungan kerja wakil rakyat di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan tersebut untuk menyampaikan sejumlah aspirasi yang dinilai penting bagi keberlangsungan usaha para pembudidaya ikan.
Salah satu persoalan yang paling dirasakan masyarakat adalah terus meningkatnya harga pakan ikan. Bahkan, menurut Sipliansyah, harga pakan telah mengalami kenaikan hingga empat kali lipat, sementara harga jual ikan di pasaran belum menunjukkan peningkatan yang sebanding.
Kondisi tersebut membuat ruang keuntungan pembudidaya semakin terbatas. Di satu sisi, mereka harus mengeluarkan biaya produksi lebih besar, sedangkan di sisi lain nilai jual hasil panen belum mampu mengimbangi kenaikan pengeluaran.
“Kondisi ini tentu berdampak terhadap keuntungan para pembudidaya yang semakin berkurang. Biaya produksi meningkat, tetapi kenaikan harga ikan di pasaran tidak terlalu signifikan,” ungkapnya.
Menurutnya, persoalan harga pakan perlu mendapat perhatian serius karena komponen tersebut menjadi salah satu kebutuhan utama dalam kegiatan budi daya ikan. Jika tidak diimbangi dengan solusi yang tepat, kenaikan biaya produksi berpotensi memengaruhi keberlanjutan usaha masyarakat.
Selain persoalan pakan, ketersediaan benih ikan berkualitas juga menjadi perhatian DKPP Kabupaten Banjar.
Padahal, Kabupaten Banjar memiliki sejumlah fasilitas pembenihan, mulai dari BPBAT Mandiangin, Balai Benih Ikan (BBI) Sentra milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, hingga BBI milik Pemerintah Kabupaten Banjar yang berada di Karang Intan.
Namun, keberadaan fasilitas tersebut masih perlu diperkuat agar mampu memenuhi kebutuhan benih para pembudidaya secara optimal, baik dari sisi jumlah maupun kualitas.
Sipliansyah juga menyoroti kondisi indukan ikan pada sejumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang dinilai sudah membutuhkan peremajaan.
Menurutnya, kualitas indukan memiliki peran penting dalam menentukan mutu benih yang dihasilkan. Karena itu, pembaruan indukan menjadi salah satu langkah yang perlu didorong untuk menjaga kualitas produksi sekaligus meningkatkan keberhasilan usaha budi daya.
“Benih berkualitas sangat menentukan keberhasilan usaha budi daya. Oleh karena itu, peremajaan indukan perlu menjadi perhatian agar produksi benih dapat memenuhi standar kualitas yang diharapkan,” jelasnya.
Penyuluh Perikanan di Aranio Butuh Dukungan Transportasi
Persoalan lain yang turut disampaikan adalah keterbatasan sarana transportasi bagi penyuluh perikanan, khususnya yang menjalankan tugas pendampingan di wilayah Kecamatan Aranio.
Karakteristik geografis Aranio yang didominasi kawasan perairan dan permukiman di sekitar waduk membuat mobilitas penyuluh membutuhkan dukungan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi lapangan.
Sipliansyah menjelaskan, pemerintah daerah sebenarnya telah menyiapkan kendaraan operasional darat berupa sepeda motor bagi para penyuluh. Namun, fasilitas tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mobilitas di kawasan perairan.
Karena itu, diperlukan tambahan sarana transportasi yang dapat menunjang aktivitas penyuluh agar pendampingan, pembinaan, serta pelayanan kepada masyarakat pembudidaya dapat berjalan lebih efektif.
Ia berharap aspirasi yang telah disampaikan tersebut dapat menjadi perhatian sekaligus bahan perjuangan Komisi IV DPR RI dalam mendorong dukungan anggaran maupun program pemerintah pusat.
“Kami berharap apa yang telah disampaikan ini setidaknya menjadi pekerjaan rumah bagi Komisi IV DPR RI. Mudah-mudahan aspirasi tersebut dapat direalisasikan pada tahun mendatang,” harapnya.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Sipliansyah menyambut positif wacana pembangunan pabrik pakan ikan yang diharapkan mampu memberikan alternatif penyediaan pakan dengan harga lebih terjangkau.
Menurutnya, keberadaan industri pakan dengan harga kompetitif dapat menjadi salah satu solusi strategis untuk menekan biaya produksi yang selama ini membebani pembudidaya.
Tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, ketersediaan pakan dengan harga yang lebih bersahabat juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing usaha perikanan budi daya serta membuka peluang pengembangan usaha masyarakat dalam skala lebih luas.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Banjar juga terus mendorong pengembangan komoditas perikanan lokal yang memiliki potensi ekonomi dan nilai unggulan daerah.
Salah satunya melalui pengembangan Kampung Budi Daya Papuyu di Kabupaten Banjar. Sementara untuk komoditas ikan haruan atau gabus, pengembangan program kampung budi daya diarahkan ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Hulu Sungai Tengah (HST).
Sipliansyah berharap kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke BPBAT Mandiangin tidak sekadar menjadi agenda peninjauan, tetapi juga menjadi ruang untuk menyerap berbagai persoalan riil yang dihadapi masyarakat perikanan di daerah.
Menurutnya, pengembangan sektor perikanan membutuhkan dukungan yang saling terintegrasi, mulai dari kebijakan pemerintah, ketersediaan anggaran, teknologi budi daya, sarana produksi hingga infrastruktur penunjang.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten serta lembaga teknis perikanan, berbagai kendala yang selama ini dihadapi pembudidaya diharapkan dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, penguatan sektor perikanan budi daya bukan hanya tentang meningkatkan hasil produksi, tetapi juga bagaimana memastikan para pembudidaya memperoleh kepastian usaha, biaya produksi yang lebih terkendali, serta nilai ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kabupaten Banjar pun diharapkan dapat terus mengoptimalkan potensi perikanan yang dimiliki, sehingga sektor ini semakin berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah.
