REDAKSI8.COM, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar kian serius membangun fondasi tata kelola data daerah yang berkualitas dan berkelanjutan. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang), Pemkab Banjar menggelar Rapat Penyusunan Data Dukung Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Daerah Tahun 2026, Senin (2/2), di Aula Mini Lantai 2 Bappedalitbang.

Rapat ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari strategi besar pemerintah daerah untuk memastikan data statistik sektoral benar-benar menjadi tulang punggung perencanaan pembangunan yang presisi, terukur, dan berbasis bukti (evidence-based policy). Sejumlah pemangku kepentingan kunci turut hadir, di antaranya Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP), Dinas Pendidikan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.

Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi (PPE) Bappedalitbang, Mujahid, yang memimpin jalannya diskusi didampingi Kasubbid Data dan Informasi, Diah Ayu Yulianawati, beserta jajaran staf.

Dalam arahannya, Mujahid menegaskan bahwa penguatan statistik sektoral tidak boleh dipandang sebatas pemenuhan kewajiban administratif. Menurutnya, kualitas data menentukan kualitas kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah daerah.

“Kita tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi harus memastikan data yang dihasilkan benar-benar berkualitas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Sinergi antar produsen data dan walidata menjadi kunci utama,” tegasnya.

Pernyataan ini menegaskan pergeseran paradigma pengelolaan data daerah: dari sekadar laporan angka menjadi instrumen strategis pengambilan keputusan.

Pembahasan utama rapat difokuskan pada Domain 2 EPSS, yakni Kualitas Data, yang diawali dengan pendalaman sub-domain Relevansi Data. Forum menilai bahwa tingkat kematangan relevansi data harus diukur dari sejauh mana output statistik menjawab kebutuhan nyata pengguna, baik pemerintah maupun masyarakat.

Untuk itu, setiap kegiatan statistik diwajibkan dilengkapi dengan survei kepuasan masyarakat dan survei kebutuhan data yang komprehensif sebagai bukti bahwa data yang dihasilkan tidak bersifat spekulatif, melainkan berbasis permintaan dan kebutuhan riil.

Sebagai penguat kebijakan, rapat juga menyepakati pentingnya regulasi berupa Surat Edaran Sekretaris Daerah atau Surat Edaran Walidata. Regulasi ini diharapkan menjadi payung hukum yang mengikat seluruh produsen data dalam menerapkan standar kualitas statistik sektoral secara konsisten.

Diskusi berlanjut pada aspek akurasi data, yang dinilai sebagai elemen paling krusial dalam penilaian EPSS. Para peserta sepakat bahwa setiap OPD produsen data harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan data, termasuk petunjuk teknis penanganan anomali atau ketidakwajaran data.

Selain itu, jaminan aktualitas dan ketepatan waktu juga menjadi perhatian serius. Produsen data diminta menyertakan bukti sanding antara waktu pelaksanaan pengumpulan data dengan jadwal publikasi. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa data yang dipublikasikan kepada masyarakat benar-benar mutakhir dan sesuai dengan metadata yang telah ditetapkan.

Tak hanya akurat, data juga harus mudah diakses dan dipahami. Forum menyoroti pentingnya aksesibilitas data, dengan menyediakan berbagai format publikasi seperti PDF, Doc, dan Xls. Penyebarluasan data juga tidak terbatas pada Portal Satu Data, tetapi diperluas melalui media sosial dan kanal informasi lainnya.

Di sisi lain, aspek keterbandingan dan konsistensi statistik mendapat sorotan tajam. Setiap publikasi data diwajibkan memuat analisis deskriptif perbandingan antar tahun atau antar wilayah. Jika terjadi perbedaan data antar sumber, produsen data harus menyertakan penjelasan analitis yang rasional dan transparan guna menjaga kepercayaan publik.

Agenda rapat kemudian masuk ke Domain Proses Bisnis Statistik, yang mencakup tahapan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, hingga diseminasi data. Dalam tahap perencanaan, peserta menekankan pentingnya pendefinisian kebutuhan statistik yang didukung dokumen legalitas, seperti surat permohonan data SIPD yang telah diverifikasi Diskominfo.

Setiap OPD juga diminta menyiapkan bukti dukung milestone kegiatan, mulai dari desain statistik, penyusunan instrumen kuesioner, proses pengumpulan dan pengolahan data, hingga analisis dan rilis produk diseminasi. Dokumentasi menyeluruh ini menjadi indikator penting dalam penilaian kematangan statistik sektoral.

Menutup rapat, disimpulkan bahwa pembahasan Domain Kualitas Data dan Proses Bisnis Statistik ini melengkapi diskusi domain ke-4 dan ke-5 yang telah dirampungkan pada pertemuan sebelumnya. Dengan semakin lengkapnya dokumen bukti dukung, Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Bappedalitbang optimistis dapat meningkatkan nilai Indeks EPSS pada tahun 2026.

Rapat ditutup dengan komitmen bersama seluruh peserta untuk segera menindaklanjuti penyusunan dan pemenuhan dokumen bukti dukung sesuai tenggat waktu yang telah disepakati, sebagai wujud nyata transformasi tata kelola data daerah menuju statistik sektoral yang unggul, terpercaya, dan berdaya guna.