REDAKSI8.COM – Kementerian Agama terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan perjalanan umrah demi memperbaiki pelayanan kepada jemaah. Salah satu upaya yang dilakukan ialah melimpahkan pelaksanaan akreditasi kepada lembaga profesional.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar mengatakan, bahwa pihaknya telah menunjuk 11 lembaga yang nantinya berwenang mengakreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Pelimpahan kewenangan ini dilakukan di Jakarta. Ditandai dengan penyerahan SK Penunjukan kepada masing-masing perwakilan Lembaga Akreditasi (LA) PPIU.
Adapun 11 LA PPIU dimaksud diantaranya PT. Tirta Murni Sertifikasi, PT. Enhaii Mandiri 186, PT. Trifos International Sertifikasi, PT. Sucofindo, PT. TUV Nord Indonesia, PT. Intertek Utama Services, PT. Mutuagung Lestari, PT. Bureau Veritas Indonesia, PT. Bhakti Mandiri Wisata Indonesia, PT. Chesna, dan PT. Inti Multima Sertifikasi.
“Penunjukan lembaga akreditasi ini merupakan amanat peraturan perundangan. Tugas LA PPIU ini akan mulai efektif pada 1 Januari 2020. Sisa waktu yang ada, harus dimanfaatkan PPIU untuk menyiapkan diri. Kemenag juga akan segera menyosialisasikan kewenangan lembaga akreditasi ini kepada masyarakat dan PPIU,” terang Nizar di Jakarta, Selasa (26/11).
Kepada perwakilan LA PPIU, Nizar berpesan, untuk selalu bekerja secara profesional dan amanah.
“Kinerja lembaga akreditas akan terkait langsung dengan kredibilitas PPIU di mata masyarakat,” tutur Nizar.
Karena sudah ada pelimpahan kewenangan, lanjut Nizar, ke depan Ditjen PHU bertugas memantau pelaksanaan akreditasi oleh LA PPIU. Ditjen PHU juga akan terus melakukan pembinaan kepada PPIU agar kualitas penyelenggaraan umrah terus meningkat.
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, M. Arfi Hatim menambahkan, penunjukan LA PPIU merupakan peristiwa bersejarah lantaran baru kali pertama dilakukan. Selama ini, proses pembinaan dan akreditasi dilakukan oleh internal Ditjen PHU. Ke depan, proses akreditasi akan dilakuakn lembaga profesional dan diharapkan akan berdampak pada peningkatan kualitas PPIU.
“Penunjukan LA PPIU ini juga merupakan puncak dari serangkaian upaya Kemenag untuk memperbaiki layanan PPIU sejak Mei 2018 atau setelah terbitnya PMA 8 Tahun 2018, yang mengamanatkan penunjukan pihak ketiga ini,” ujarnya.
“Minggu ini juga kita akan undang PPIU yang harus melakukan akreditasi pada tahun depan agar mereka tahu dan bisa bersiap diri,” tambahnya Arfi.
Ikut hadir dalam pertemuan ini, Sekretaris Komite Akreditasi Nasional (KAN) Kukuh S. Achmad meminta agar LA PPIU melaksanakan akreditasi dengan benar. Kukuh juga mempersilahkan Kemenag untuk tetap memantau dan memeriksa para LA PPIU apabila diduga tidak melaksanakan akreditasi sesuai prinsip-prinsip audit.
