REDAKSI8.COM, BANJARBARU — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan keseriusannya dalam menekan angka pengangguran melalui berbagai program terintegrasi. Komitmen tersebut ditegaskan dalam ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Dimensi Penurunan Tingkat Pengangguran yang digelar oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri.
Mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, memaparkan secara rinci strategi dan capaian daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran, melalui presentasi virtual dari Command Center Setdaprov di Banjarbaru, Rabu (1/4/2026).
Kompetisi Nasional, Kalsel Tampil Percaya Diri
Ajang ini diikuti oleh 70 pemerintah daerah dari seluruh Indonesia yang terbagi dalam enam wilayah penilaian. Kalsel masuk dalam regional Kalimantan dan bersaing menunjukkan inovasi serta efektivitas program ketenagakerjaan.
Tahapan presentasi menjadi krusial karena akan dilanjutkan dengan verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian antara data dan implementasi nyata.
Dalam paparannya, Syarifuddin menekankan bahwa program penurunan pengangguran di Kalsel tidak hanya bersifat konseptual, tetapi telah menunjukkan realisasi yang tinggi.
Beberapa indikator utama yang disampaikan antara lain terkait perencanaan tenaga kerja terealisasi hingga 96,48 persen, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja mencapai 90,05 persen dan penempatan tenaga kerja mencapai 96,58 persen.
Capaian tersebut didukung oleh alokasi anggaran yang terukur serta implementasi program yang konsisten sepanjang tahun 2025, dan akan dilanjutkan pada 2026.
Pemprov Kalsel mengadopsi pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sejumlah kerja sama strategis dijalankan, di antaranya TKDV (Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi), kolaborasi dengan KADIN dalam program pemagangan industri, pelatihan vokasi bersama BPJS Ketenagakerjaan, termasuk untuk peserta disabilitas, kerja sama dengan LPK untuk memperluas akses pelatihan dan sosialisasi peluang kerja luar negeri bersama BP2MI.
Pendekatan ini dinilai mampu menjembatani kebutuhan dunia usaha dengan kesiapan tenaga kerja lokal.
Salah satu program unggulan yang mendapat perhatian adalah Cafe Inklusi, sebuah unit usaha sosial yang melibatkan tenaga kerja dari kalangan disabilitas.
Program ini menjadi bukti bahwa kebijakan ketenagakerjaan di Kalsel tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga pada aspek keadilan sosial dan pemberdayaan kelompok rentan.
“Ini bagian dari upaya kami memastikan semua lapisan masyarakat mendapatkan kesempatan kerja,” ujar Syarifuddin.
Upaya penurunan pengangguran tidak hanya bertumpu pada satu instansi. Sejumlah SKPD lain seperti Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, serta instansi teknis lainnya turut membuka peluang kerja melalui program sektoral masing-masing.
Langkah ini memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang lebih luas, mulai dari sektor formal hingga pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat.
Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, sebelumnya membuka secara resmi tahapan penilaian. Ia menegaskan pentingnya proses validasi lapangan sebagai tahap lanjutan untuk menguji keakuratan data yang dipaparkan.
Validasi ini akan menjadi penentu apakah program yang disampaikan benar-benar berdampak nyata terhadap penurunan angka pengangguran di daerah.
Melalui partisipasi dalam ajang ini, Pemprov Kalimantan Selatan tidak hanya menargetkan penghargaan, tetapi juga memperkuat kualitas kebijakan publik di bidang ketenagakerjaan.
Dengan strategi yang terukur, kolaboratif, dan inklusif, Kalsel optimistis mampu terus menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Rin/ Foto : M. Rezky Maulidja Adpim)
