REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali mencatatkan sejarah gemilang dalam tata kelola pemerintahan. Dalam satu dekade terakhir, Pemprov Kalsel berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) prestasi luar biasa yang menandai keseriusan dalam transparansi dan akuntabilitas.
Tak hanya itu, Kalsel juga menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang sukses menyabet predikat A atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PAN-RB dan itu pun diraih lima tahun berturut-turut.
Capaian prestisius ini diumumkan langsung oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin, didampingi Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 di Auditorium KH Idham Chalid, Senin (5/5/2025) kemarin.
“Ini bukan saatnya berpuas diri. Prestasi ini adalah motivasi untuk terus melangkah maju. Kita harus terus berbenah demi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat,” tegas Muhidin dalam pidatonya yang disambut tepuk tangan para peserta.
Dalam forum strategis ini, Gubernur juga membeberkan sederet program besar yang siap mengubah wajah Kalimantan Selatan. Mulai dari pembangunan Jembatan Pulau Laut dan pelabuhan internasional di KEK Mekar Putih, Kotabaru yang digadang menjadi pintu utama logistik nasional hingga pembangunan fasilitas umum di sepanjang jalur transportasi.
Gubernur Muhidin juga menaruh perhatian besar terhadap implementasi Program Makan Bersama Gizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Ia meminta seluruh kepala daerah untuk memastikan program ini berjalan maksimal, dengan pengawasan ketat dari pemerintah dan aparat penegak hukum.
Musrenbang ini, menurut Kepala Bappeda Kalsel Ariadi Noor, menjadi forum krusial untuk menjaring aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan dalam penyempurnaan RPJMD 2025–2029.
“Kami menargetkan RPJMD bisa disahkan menjadi Perda pada 30 Juli 2025 lebih cepat dari tenggat enam bulan,” ujarnya optimistis.
Pembukaan acara ditandai dengan penekanan layar monitor secara simbolis dan penandatanganan kesepakatan antara Pemprov Kalsel dan seluruh pemerintah kabupaten/kota, termasuk dukungan pembangunan Batalyon Teritorial TNI di Batulicin.
Turut hadir dalam acara ini Wakil Bupati Kabupaten Banjar Said Idrus Al Habsyi, kepala daerah dari 12 kabupaten/kota, serta 390 peserta dari berbagai elemen pemerintah, DPRD, BUMN/BUMD, akademisi, dan masyarakat.
