REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Lima program prioritas pembangunan di Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk mendukung pihak Kementrian atau Lembaga Negara dan seluruh Kabupaten/Kota agar dapat bersinergi dalam menyusun kegiatannya.
Program prioritas tersebut adalah pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya.
Pembangunan infrastruktur dasar dan kewilayahan, perekonomian berbasis, peningkatan sektor unggulan (industri, UMKM, perdagangan, pertanian dan pariwisata dengan didukung oleh investasi, tenaga kerja berdaya saing, serta energi berkelanjutan.
Kemudian, peningkatan kualitas lingkungan dan kapasitas mitigasi serta penanganan bencana, dan peningkatan tata kelola Pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik.
Gubernur Kalsel, Muhidin menyebutkan, dalam satu tahun terakhir telah dicapai sasaran pembangunan yang cukup baik.
“Hal ini dapat dilihat dari capaian beberapa indikator seperti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 sebesar 75,19 atau naik sebesar 0,53 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat di angka 74,66. Capaian ini berada di atas rata-rata nasional,” jelas Muhidin pada pembukaan Musrembang 2025 di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kamis (24/4/25).
Bahkan, laju pertumbuhan ekonomi Kalsel sampai 2024 tumbuh sebesar 5,05 persen. Indeks Kualitas Lingkungan hidup di Kalsel berada di angka 75,7, juga diatas nilai rata-rata nasional, salah satu indikator yang menunjukkan komitmen dalam membangun aspek lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Angka pengangguran di Kalsel sebesar 4,2 persen dan angka kemiskinan mencapai 4,11 persen.
Selain itu, angka pengangguran dan kemiskinan di Kalsel pun jauh berada dibawah rata-rata nasional. Bahkan, Kalsel termasuk provinsi dengan persentase penduduk miskin peringkat dua terkecil di Indonesia.
Kesenjangan pembagian pendapatan atau gini rasio juga terus menurun. Di tahun 2023 gini rasio di Kalsel berada di angka 0,313, sedangkan tahun 2024 angkanya 0,302.
Dalam hal tata kelola pemerintahan, provinsi ini mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut dan sebagai satu-satunya provinsi di luar pulau Jawa yang memperoleh nilai SAKIP A.
Capaian ini dikatakan Muhidin, menunjukkan adanya komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Prioritas program RKPD Provinsi Kalsel 2026 mengacu kepada dokumen rancangan awal RPJMD 2025-2029 yang terdiri dari 5 misi dan 10 janji kampanye,” ucapnya.
Muhidin berharap kepada semua pihak yang mengikuti Musrembang turut mendorong pelaksanaan proyek-proyek strategis di Kalsel, diantaranya proyek pembangunan jalan lintas tengah dan lintas barat.
“Pembangunan jembatan Pulau Kalimantan-Pulau Laut, pembangunan stadion Internasional, penguatan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan rumah sakit dan posyandu serta penguatan sarana alat kesehatan pendukung,” tutupnya.
