REDAKSI8.COM, SAMARINDA – Setelah insiden kapal tongkang menabrak Jembatan Mahakam di Samarinda, yang memicu serangkaian tahapan pemeriksaan terhadap kekuatan jembatan, Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen untuk mengawasi secara ketat pembangunan fender Jembatan Mahakam.
Langkah itu diambil guna memastikan proses perbaikan dilaksanakan sesuai dengan standar teknis yang berlaku serta untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi aktif dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta lembaga-lembaga terkait lainnya untuk memastikan kualitas perbaikan yang maksimal.
Subandi menegaskan pentingnya pembangunan fender yang kokoh sebagai pelindung struktur jembatan yang merupakan jalur vital penghubung masyarakat di Samarinda dan sekitarnya.
“Kami sudah berkomunikasi dengan PUPR, termasuk dengan kajian teknis dari PUPR Pusat. Kami pastikan perbaikan fender ini tidak akan dilakukan dengan sembarangan,” ujar Subandi pada Jumat (11/4/2025).
Pihak perusahaan yang memiliki tongkang yang menyebabkan kerusakan pada jembatan telah menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut.
Diperkirakan, biaya perbaikan fender akan mencapai sekitar Rp35 miliar, dan seluruh biaya tersebut akan ditanggung oleh perusahaan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.
“Anggaran untuk perbaikan fender ini sekitar Rp35 miliar dan tidak akan membebani APBD. Perusahaan yang bersangkutan siap bertanggung jawab penuh,” tegasnya.
Meskipun struktur utama Jembatan Mahakam dinyatakan masih aman oleh tim teknis yang telah melakukan pemeriksaan, DPRD Kaltim mendorong percepatan pembangunan fender sebagai langkah pencegahan.
Hal ini sangat penting mengingat insiden serupa pernah terjadi sebelumnya, yang memicu kekhawatiran publik terkait keselamatan infrastruktur tersebut.
Subandi juga menyinggung mengenai belum adanya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan Jembatan Mahakam, karena pengelolaannya masih berada di bawah pemerintah pusat.
Ia berharap ke depan ada evaluasi terkait hal ini, agar daerah dapat memiliki peran lebih besar dalam pengelolaan aset strategis tersebut.
“Kami berharap ada evaluasi ke depannya agar daerah bisa lebih berperan dalam pengelolaan Jembatan Mahakam, terutama dalam kontribusinya terhadap PAD,” pungkas Subandi.
