REDAKSI8.COM, BANJAR – Komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar dalam mendukung gerakan nasional pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terus diperkuat. Melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP), sosialisasi intensif kembali digelar dalam Rapat Koordinasi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program P3MD, Jumat (2/5/2025), bertempat di Aula Kantor Camat Martapura.
Kegiatan ini merupakan bagian dari respons daerah atas Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sosialisasi ini menjadi langkah strategis dalam menyambut peluncuran resmi program nasional tersebut pada Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025 mendatang.
“Koperasi Merah Putih bukan sekadar lembaga ekonomi, tapi wujud nyata kemandirian bangsa dari desa. Program ini hadir sebagai solusi atas permasalahan klasik seperti rantai distribusi yang panjang, akses permodalan yang sulit, hingga ketergantungan petani pada tengkulak,” terang Kepala Bidang Perkoperasian DKUMPP Banjar, Muryani Hastuti, yang akrab disapa Tuti.
Menurut Tuti, pembentukan koperasi ini akan ditempuh lewat tiga pendekatan: mendirikan koperasi baru, mengembangkan koperasi yang sudah ada, serta merevitalisasi koperasi lama agar lebih adaptif dan produktif.
“Unit usahanya fleksibel dan berbasis potensi lokal. Bisa berupa simpan pinjam, pengadaan sembako, logistik, apotek, klinik, hingga cold storage. Ini adalah peluang emas bagi desa untuk mandiri secara ekonomi,” tambahnya.
Ia juga menegaskan aturan nama koperasi harus memuat frasa “Koperasi Desa Merah Putih” atau “Koperasi Kelurahan Merah Putih” disertai nama wilayah. Jika terjadi duplikasi, akan ditambahkan nama kecamatan atau kabupaten sebagai pembeda.
Tak kalah penting, struktur organisasi koperasi juga sudah ditetapkan. Pengurus wajib berjumlah ganjil minimal lima orang, mencakup ketua, dua wakil ketua, sekretaris, dan bendahara, dengan memperhatikan peran serta perempuan. Kepala desa atau lurah ditetapkan sebagai Ketua Pengawas secara ex-officio.
“Melalui koperasi, desa bukan hanya penonton, tetapi pemain utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Ini pondasi menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Tuti.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Dinas PMD Banjar, Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten Dian Patriatmini Utami, Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan M. Furqon Barozi, serta Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Ridha Maya Rosantie, bersama para pendamping desa dan lokal.
Kegiatan ini merupakan bagian dari respons daerah atas Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sosialisasi ini menjadi langkah strategis dalam menyambut peluncuran resmi program nasional tersebut pada Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025 mendatang.
“Koperasi Merah Putih bukan sekadar lembaga ekonomi, tapi wujud nyata kemandirian bangsa dari desa. Program ini hadir sebagai solusi atas permasalahan klasik seperti rantai distribusi yang panjang, akses permodalan yang sulit, hingga ketergantungan petani pada tengkulak,” terang Kepala Bidang Perkoperasian DKUMPP Banjar, Muryani Hastuti, yang akrab disapa Tuti.
Menurut Tuti, pembentukan koperasi ini akan ditempuh lewat tiga pendekatan: mendirikan koperasi baru, mengembangkan koperasi yang sudah ada, serta merevitalisasi koperasi lama agar lebih adaptif dan produktif.
“Unit usahanya fleksibel dan berbasis potensi lokal. Bisa berupa simpan pinjam, pengadaan sembako, logistik, apotek, klinik, hingga cold storage. Ini adalah peluang emas bagi desa untuk mandiri secara ekonomi,” tambahnya.
Ia juga menegaskan aturan nama koperasi harus memuat frasa “Koperasi Desa Merah Putih” atau “Koperasi Kelurahan Merah Putih” disertai nama wilayah. Jika terjadi duplikasi, akan ditambahkan nama kecamatan atau kabupaten sebagai pembeda.
Tak kalah penting, struktur organisasi koperasi juga sudah ditetapkan. Pengurus wajib berjumlah ganjil minimal lima orang, mencakup ketua, dua wakil ketua, sekretaris, dan bendahara, dengan memperhatikan peran serta perempuan. Kepala desa atau lurah ditetapkan sebagai Ketua Pengawas secara ex-officio.
“Melalui koperasi, desa bukan hanya penonton, tetapi pemain utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Ini pondasi menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Tuti.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Dinas PMD Banjar, Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten Dian Patriatmini Utami, Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan M. Furqon Barozi, serta Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Ridha Maya Rosantie, bersama para pendamping desa dan lokal.
