REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Ratusan sopir truk dari berbagai Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan (Kalsel) meluapkan kemarahan saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalsel, Rabu (13/5/26).
Massa menuntut Pemerintah segera membenahi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang dinilai makin carut-marut, bahkan meminta status “Kalsel Darurat BBM” segera ditetapkan.
Dalam aksinya, para sopir mendesak Pemerintah dan aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap dugaan mafia BBM subsidi, pelangsiran solar, hingga praktik pungutan liar di area Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Mereka juga meminta Pertamina menambah kuota Biosolar untuk wilayah Kalsel, menutup SPBU yang terbukti bermain dengan pelansir, serta membentuk Satgas khusus pemberantasan mafia BBM.
Salah satu sopir, Amang Acuy mengaku, para sopir harus mengantre berjam-jam demi mendapatkan solar subsidi. Bahkan, mereka masih dibebani pungutan liar saat masuk area SPBU.
“Sakit, susah. Masuk ke pom saja kita ditarik iuran sama preman Rp250 ribu sampai Rp300 ribu per unit. Kalau beli di luar (eceran) lebih mahal sedangkan kita mengangkut pasir mau tidak mau harus beli minyak setiap hari,” ujarnya, Rabu (13/5/26).
Menurutnya, pembatasan pengisian BBM di SPBU semakin memberatkan sopir. Dimana sat ini kendaraan pelat hitam hanya mendapat jatah 60 liter, sedangkan pelat kuning 80 liter.
“Harapannya supaya lancar aja masuk di SPBU nyaman aja masuknya, itu harapan kami supaya dihilangkan,” harapnya.
Sementara itu, Koordinator Aksi, Aliansyah menegaskan, pihaknya tidak ingin persoalan ini hanya berakhir pada rapat dan janji semata.
Sebab ia menilai lemahnya pengawasan aparat terhadap praktik penimbunan BBM subsidi.
“Kalau aparat penegak hukum bertanya di mana penimbunan, itu terlalu bodoh. Karena pelaku-pelaku itu selalu berkoordinasi dengan mereka,” tegasnya.
Ia memberi ultimatum kepada Pemerintah dan aparat penegak hukum agar segera menyelesaikan persoalan tersebut dalam kurun waktu satu minggu.
“Lebih baik hari ini mereka fokus tuntaskan tuntutan masyarakat Kalsel. Kalau tidak tuntas dalam seminggu, saya minta mereka bikin pernyataan mengundurkan diri. Kami ingin mereka bekerja dan membuktikan apa yang mereka sampaikan,” pungkasnya.
