REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Hujan yang turun beberapa pekan terakhir, nyatanya membantu penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kota Banjarbaru.
Berdasarkan dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru, tercatat sejak bulan Maret hingga Oktober 2023 sudah mencapai 990,1 hektare lahan yang terbakar dengan jumlah 446 kejadian.
Itu disampaikan langsung oleh Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD, Kota Banjarbaru, Zaini Syahrani, katanya Karhutla di wilayah Banjarbaru sekarang sudah berkurang.
Meski demikian, ketika beberapa hari tidak mengalami hujan, daerah Cempaka kembali terjadi kebakaran.
Namun segera dapat diatasi oleh petugas TNI Polri, BPBD, dan rescue-rescue yang ada di Kota Banjarbaru.
“Terkait Karhutla di Kota Banjarbaru sampai saat ini memang sudah tidak ada lagi titik api, dari data terakhir sudah mulai berkurang,” ujar Zaini Syahrani, Selasa (31/10/23).
Oleh karena itu, BPBD Banjarbaru ujar Zaini tetap menjalankan posko sampai akhir bulan, bahkan siaga dan partroli tetap di laksanakan.
“Status Karhutla berakhir sampai dinyatakan tidak ada lagi Karhutla baru, karena 1 kali 24 jam TRC kami siaga di lokasi,” ucapnya
Ia menyebutkan, status siaga Karhutla dari BPBD akan berakhir di tanggal 30 November 2023.
Sehingga pihaknya tetap melaksanakan pengawasan dan patroli-patroli di tempat yang mungkin diperkirakan rawan kebakaran.
“Saat ini fokus kedaerah Cempaka ya, karena sebagian wilayah masih ada yang kering, karena di Cempaka untuk pemadaman tidak sulit seperti di ring 1,” jelasnya.
Sementara itu, seorang warga Jalan Kasturi 1 Kota Banjarbaru, Imam mengaku, kebakaran sudah mulai berkurang di Kota Banjarbaru.
“Alhamdulillah ya sudah berkurang kebakarannya, walaupun kadang-kadang terjadi lagi tapi nggak sesering sebelumnya gitu,” ucapnya.
Ia berharap, Pemerintah Kota selalu siaga, fokus dan waspada terkait bencana seperti kebakaran hutan dan banjir jika sudah memasuki musim penghujan. “Saya harap Pemerintah Banjarbaru terus waspada, apalagi ini musim pancaroba ya, bencana banjir seperti menanti, jadi pemerintah harus memikirkan itu,” tandasnya.
