REDAKSI8.COM, BALANGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan efisiensi belanja serta mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Poin strategis tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, Selasa (30/6/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Balangan itu dipimpin Ketua DPRD Hj. Lindawati didampingi Wakil Ketua I Muhammad Rizkan dan Wakil Ketua II Saiful Arif. Turut hadir Wakil Bupati Balangan H. Akhmad Fauzi, unsur Forkopimda, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan.
Pandangan umum seluruh fraksi disampaikan oleh anggota DPRD Balangan H. Hayatuddin. Dalam penyampaiannya, fraksi-fraksi pada prinsipnya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Balangan atas penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.
Di sisi lain, DPRD menyampaikan sejumlah masukan yang dinilai penting untuk menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyempurnaan pengelolaan keuangan. Fraksi-fraksi menekankan perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas sehingga setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memastikan program pembangunan memberikan manfaat yang tepat sasaran bagi masyarakat.
DPRD turut mengingatkan pentingnya menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dari lembaga yang berwenang sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, dan akuntabel.
Menurut DPRD, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi terhadap capaian pembangunan daerah, kualitas pelayanan publik, serta pelaksanaan program pemerintah.
Melalui pandangan umum tersebut, DPRD Balangan berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus terjaga guna mendukung pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sesuai agenda pembahasan, Pemerintah Kabupaten Balangan selanjutnya dijadwalkan menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna berikutnya sebelum pembahasan Raperda dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.
