REDAKSI8.COM, BONTANG – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Shemmy Permata Sari, menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2026, yang digelar di Pendopo Walikota Bontang, Senin (14/4/2025).
Musrenbang yang dibuka langsung oleh Walikota Bontang, Neni Moerniaeni, menghadirkan beberapa narasumber penting, antara lain Kabid Perencanaan dan Pengendalian Makro Bappeda Kaltim, Wahyu Gatut Purboyo, Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan, serta Sekda Kota Bontang, Aji Erlynawati.
Dalam forum tersebut, Shemmy menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat dari Dapil VI (Bontang, Kutim, Berau) untuk mendukung penuh arah pembangunan di Kota Bontang, terutama dalam perencanaan program-program strategis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Alhamdulillah saya duduk di Komisi II DPRD Kaltim yang membidangi keuangan dan perekonomian. Tentu saja kami siap mendukung kebijakan pemberian bantuan keuangan (Bankeu) dari provinsi untuk membantu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Bontang,” ujar Shemmy.
Menurutnya, dukungan tersebut penting sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif provinsi dalam mengakselerasi pembangunan daerah, khususnya dalam pengentasan persoalan mendasar yang masih dihadapi Kota Bontang.
“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama, terutama yang berkaitan dengan penanganan kawasan kumuh dan banjir, yang hingga saat ini masih menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota Bontang,” ungkapnya.
Shemmy menambahkan bahwa dukungan dari Pemprov Kaltim dan Pemerintah Pusat sangat dibutuhkan agar pelaksanaan program pembangunan bisa lebih maksimal dan tepat sasaran.
Ia berharap hasil dari Musrenbang ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi bisa diterjemahkan dalam kebijakan anggaran dan program konkret yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Musrenbang RKPD ini menjadi bagian dari rangkaian proses perencanaan pembangunan tahunan daerah, sebagai forum kolaborasi antara pemangku kepentingan di tingkat kota dan provinsi untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan ke depan.
