REDAKSI8.COM, BANJAR. – Pemerintah Kabupaten Banjar menaruh perhatian serius terhadap kualitas pelayanan publik berbasis pengaduan masyarakat. Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar, H. Yudi Andrea, menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti cepat dan tepat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi SP4N-LAPOR! di Aula Putih Kantor Dinas PRKPLH, Selasa (2/12/2025) pagi.
Yudi mengungkapkan, pada tahun ini tingkat respon sejumlah SKPD mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Maka dari itu, rakor menjadi momentum untuk menggali akar persoalan serta menyusun langkah pemulihan kinerja pelayanan publik.
“Segala kekurangan yang menyebabkan turunnya nilai responsivitas harus ditemukan dan diperbaiki di sini. Target kita, tahun depan penilaian harus kembali meningkat,” tegasnya.
Ia juga mendorong penerapan sanksi tegas bagi SKPD yang dinilai lamban dalam merespons laporan masyarakat.
“Contoh sederhana, laporan jalan rusak. Masyarakat butuh kepastian. Selain perbaikan cepat, komunikasi solutif juga penting agar publik merasa diperhatikan,” tambah Yudi.
Kepala DKISP Banjar, HM Aidil Basith, menjelaskan bahwa secara aturan, setiap SKPD wajib memberikan respons awal maksimal dalam tiga hingga lima hari kerja.
“Laporan masyarakat adalah bentuk perhatian mereka kepada daerah. Jika tidak direspons, kekhawatiran kita, masyarakat akan hilang kepercayaan,” ucapnya.
Basith membeberkan bahwa hingga November 2025, jumlah laporan yang masuk sebanyak 155 laporan kategori sedang, turun drastis dibandingkan 700 laporan pada tahun sebelumnya.
Menurunnya laporan bukan menjadi indikator keberhasilan, melainkan bisa mencerminkan penurunan kepercayaan publik terhadap kanal pengaduan pemerintah.
Sementara itu, laporan terbanyak masih didominasi sektor infrastruktur yang ditangani Dinas PUPRP dan dinilai memiliki tingkat respons yang baik.
Rakor ini menghadirkan narasumber dari Kominfo Provinsi Kalsel Chairun Ni’mah, serta Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik DKISP Banjar Noor Syawli Syahri, yang memberikan arahan teknis optimalisasi SP4N-LAPOR!
Pemerintah Kabupaten Banjar berharap, peningkatan sistem respons dan komunikasi layanan publik akan memperkuat kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Pelayanan publik bukan hanya administrasi. Ini bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat,” tutup Yudi.
Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi SP4N-LAPOR! di Aula Putih Kantor Dinas PRKPLH, Selasa (2/12/2025) pagi.
Yudi mengungkapkan, pada tahun ini tingkat respon sejumlah SKPD mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Maka dari itu, rakor menjadi momentum untuk menggali akar persoalan serta menyusun langkah pemulihan kinerja pelayanan publik.
“Segala kekurangan yang menyebabkan turunnya nilai responsivitas harus ditemukan dan diperbaiki di sini. Target kita, tahun depan penilaian harus kembali meningkat,” tegasnya.
Ia juga mendorong penerapan sanksi tegas bagi SKPD yang dinilai lamban dalam merespons laporan masyarakat.
“Contoh sederhana, laporan jalan rusak. Masyarakat butuh kepastian. Selain perbaikan cepat, komunikasi solutif juga penting agar publik merasa diperhatikan,” tambah Yudi.
Kepala DKISP Banjar, HM Aidil Basith, menjelaskan bahwa secara aturan, setiap SKPD wajib memberikan respons awal maksimal dalam tiga hingga lima hari kerja.
“Laporan masyarakat adalah bentuk perhatian mereka kepada daerah. Jika tidak direspons, kekhawatiran kita, masyarakat akan hilang kepercayaan,” ucapnya.
Basith membeberkan bahwa hingga November 2025, jumlah laporan yang masuk sebanyak 155 laporan kategori sedang, turun drastis dibandingkan 700 laporan pada tahun sebelumnya.
Menurunnya laporan bukan menjadi indikator keberhasilan, melainkan bisa mencerminkan penurunan kepercayaan publik terhadap kanal pengaduan pemerintah.
Sementara itu, laporan terbanyak masih didominasi sektor infrastruktur yang ditangani Dinas PUPRP dan dinilai memiliki tingkat respons yang baik.
Rakor ini menghadirkan narasumber dari Kominfo Provinsi Kalsel Chairun Ni’mah, serta Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik DKISP Banjar Noor Syawli Syahri, yang memberikan arahan teknis optimalisasi SP4N-LAPOR!
Pemerintah Kabupaten Banjar berharap, peningkatan sistem respons dan komunikasi layanan publik akan memperkuat kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Pelayanan publik bukan hanya administrasi. Ini bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat,” tutup Yudi.
