REDAKSI8.COM, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar mulai memperketat pengendalian pembangunan daerah menyusul masih adanya kesenjangan antara target dan realisasi APBD hingga akhir Agustus 2026.
Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten Banjar, realisasi keuangan APBD hingga 31 Agustus 2026 baru mencapai 60,79 persen, sementara target yang ditetapkan berada di angka 78,82 persen.
Tidak hanya dari sisi keuangan, capaian fisik pembangunan juga masih berada di bawah target. Realisasi fisik tercatat 72,75 persen, dari target sebesar 79,86 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Evaluasi Progres dan Percepatan Kegiatan Pembangunan Periode Agustus 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah di Aula Barakat Martapura, Selasa (15/9/2026) pagi.
Rapat tersebut menjadi momentum bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengevaluasi capaian sekaligus mencari solusi terhadap berbagai kendala yang masih menghambat pelaksanaan program pembangunan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar H Yudi Andrea menegaskan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi merupakan bagian dari pertanggungjawaban bersama dalam memastikan anggaran daerah benar-benar digunakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Karena itu, data yang disampaikan harus akurat, tepat waktu dan sesuai kondisi riil di lapangan,” tegas Yudi.
Menurutnya, ketepatan data sangat penting karena menjadi dasar pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan, menentukan langkah percepatan, sekaligus mengidentifikasi kegiatan yang berpotensi mengalami keterlambatan.
Yudi pun meminta seluruh OPD meningkatkan kedisiplinan dalam melakukan penginputan data pembangunan. Monitoring dan evaluasi juga harus dilakukan secara rutin setiap bulan agar setiap persoalan dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin.
Untuk mengejar ketertinggalan realisasi, seluruh OPD diminta tidak hanya melaporkan progres, tetapi juga menyusun langkah konkret melalui rencana aksi atau action plan.
Beberapa langkah yang ditekankan antara lain segera menyelesaikan berbagai hambatan dalam proses pengadaan, memprioritaskan paket strategis daerah, menyampaikan perkembangan secara berkala serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah.
Langkah tersebut dinilai penting agar pelaksanaan pembangunan tidak menumpuk pada penghujung tahun anggaran.
“Jangan sampai persoalan baru diketahui ketika sudah mendekati akhir tahun. Setiap kendala harus segera dilaporkan dan dicarikan solusinya,” menjadi penekanan dalam evaluasi pembangunan tersebut.
Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Banjar Heru Setiawan menjelaskan, rapat evaluasi digelar untuk mengetahui perkembangan realisasi fisik dan keuangan setiap bulan.
Selain itu, pemerintah juga memantau sejumlah paket strategis daerah serta perkembangan belanja APBD, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan pembangunan di masing-masing OPD, termasuk mengidentifikasi kegiatan yang masih mengalami kendala.
Dengan capaian realisasi keuangan yang masih berada di bawah target, percepatan pelaksanaan program menjadi perhatian utama Pemkab Banjar agar target pembangunan hingga akhir tahun dapat tercapai secara optimal.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi, diskusi dan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Banjar H Yudi Andrea didampingi Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Heru Setiawan juga menyerahkan apresiasi dan penghargaan kepada sejumlah OPD atas kinerja yang telah dicapai.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus dorongan agar seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kinerja, mempercepat pelaksanaan kegiatan dan memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Banjar.
Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten Banjar, realisasi keuangan APBD hingga 31 Agustus 2026 baru mencapai 60,79 persen, sementara target yang ditetapkan berada di angka 78,82 persen.
Tidak hanya dari sisi keuangan, capaian fisik pembangunan juga masih berada di bawah target. Realisasi fisik tercatat 72,75 persen, dari target sebesar 79,86 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Evaluasi Progres dan Percepatan Kegiatan Pembangunan Periode Agustus 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah di Aula Barakat Martapura, Selasa (15/9/2026) pagi.
Rapat tersebut menjadi momentum bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengevaluasi capaian sekaligus mencari solusi terhadap berbagai kendala yang masih menghambat pelaksanaan program pembangunan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar H Yudi Andrea menegaskan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi merupakan bagian dari pertanggungjawaban bersama dalam memastikan anggaran daerah benar-benar digunakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Karena itu, data yang disampaikan harus akurat, tepat waktu dan sesuai kondisi riil di lapangan,” tegas Yudi.
Menurutnya, ketepatan data sangat penting karena menjadi dasar pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan, menentukan langkah percepatan, sekaligus mengidentifikasi kegiatan yang berpotensi mengalami keterlambatan.
Yudi pun meminta seluruh OPD meningkatkan kedisiplinan dalam melakukan penginputan data pembangunan. Monitoring dan evaluasi juga harus dilakukan secara rutin setiap bulan agar setiap persoalan dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin.
Untuk mengejar ketertinggalan realisasi, seluruh OPD diminta tidak hanya melaporkan progres, tetapi juga menyusun langkah konkret melalui rencana aksi atau action plan.
Beberapa langkah yang ditekankan antara lain segera menyelesaikan berbagai hambatan dalam proses pengadaan, memprioritaskan paket strategis daerah, menyampaikan perkembangan secara berkala serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah.
Langkah tersebut dinilai penting agar pelaksanaan pembangunan tidak menumpuk pada penghujung tahun anggaran.
“Jangan sampai persoalan baru diketahui ketika sudah mendekati akhir tahun. Setiap kendala harus segera dilaporkan dan dicarikan solusinya,” menjadi penekanan dalam evaluasi pembangunan tersebut.
Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Banjar Heru Setiawan menjelaskan, rapat evaluasi digelar untuk mengetahui perkembangan realisasi fisik dan keuangan setiap bulan.
Selain itu, pemerintah juga memantau sejumlah paket strategis daerah serta perkembangan belanja APBD, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan pembangunan di masing-masing OPD, termasuk mengidentifikasi kegiatan yang masih mengalami kendala.
Dengan capaian realisasi keuangan yang masih berada di bawah target, percepatan pelaksanaan program menjadi perhatian utama Pemkab Banjar agar target pembangunan hingga akhir tahun dapat tercapai secara optimal.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi, diskusi dan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Banjar H Yudi Andrea didampingi Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Heru Setiawan juga menyerahkan apresiasi dan penghargaan kepada sejumlah OPD atas kinerja yang telah dicapai.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus dorongan agar seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kinerja, mempercepat pelaksanaan kegiatan dan memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Banjar.