REDAKSI8.COM, BANJAR – Penanganan bencana di Kabupaten Balangan kini diperkuat dengan sinergi lintas sektor. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan resmi menjalin kerja sama dengan PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Paringin untuk memastikan keamanan dan keandalan jaringan listrik ketika bencana terjadi.
Kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemenuhan kebutuhan listrik pada masa darurat bencana, yang ditandatangani di Kantor PLN ULP Paringin, Selasa (15/9/2026).
Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem kesiapsiagaan bencana di Balangan. Terlebih, kondisi darurat seperti banjir, tanah longsor, kebakaran maupun kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak jarang turut berdampak terhadap jaringan dan instalasi listrik masyarakat.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan, H. Rahmi, mengatakan kerja sama dengan PLN sebenarnya telah terjalin cukup erat selama lebih dari satu tahun.
Menurutnya, selama ini BPBD dan PLN telah saling mendukung dalam berbagai situasi kedaruratan, mulai dari pertukaran informasi hingga penanganan langsung di lokasi bencana.
“Selama lebih dari satu tahun ini kerja sama kita sudah sangat erat dan saling mendukung, baik informasi layanan kedaruratan, informasi jaringan PLN yang terdampak bencana, maupun penanganan di lapangan saat banjir, longsor, hingga karhutla yang berdampak pada instalasi listrik masyarakat,” ujar Rahmi.
Karena kolaborasi tersebut sudah berjalan, kata dia, penandatanganan MoU menjadi bentuk formalisasi agar mekanisme koordinasi ke depan semakin jelas dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih cepat.
“Jadi kolaborasi ini sudah berjalan, hari ini kita formalisasikan dalam bentuk MoU agar lebih mempermudah dan memperlancar layanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Rahmi menjelaskan, salah satu hal penting dalam kerja sama tersebut adalah mempercepat komunikasi ketika kondisi bencana berpotensi membahayakan jaringan listrik.
Dengan koordinasi yang lebih cepat, langkah pemadaman maupun pengamanan jaringan dapat segera dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat listrik di lokasi bencana.
Sementara itu, Kepala PLN ULP Paringin, Muhammad Nofarin, menyambut positif kerja sama tersebut.
Menurutnya, ketika bencana terjadi, PLN tidak hanya berkepentingan menjaga layanan kelistrikan, tetapi juga memastikan keselamatan masyarakat maupun petugas yang berada di lapangan.
“Harapan kami dengan adanya kerja sama ini komunikasi dan koordinasi semakin lancar. Fokus kami ketika terjadi bencana seperti kebakaran, banjir, atau tanah longsor adalah mengantisipasi potensi bahaya kelistrikan,” kata Nofarin.
Ia menegaskan, percepatan pengamanan jaringan menjadi hal yang sangat penting, terutama ketika instalasi listrik berada di kawasan yang terdampak bencana.
“Kami perlu melakukan percepatan pengamanan agar tidak terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh listrik,” tegasnya.
Nofarin menambahkan, meskipun semua pihak tentu tidak menginginkan bencana terjadi, kesiapan dan koordinasi sejak dini harus tetap dibangun.
Dengan adanya komunikasi yang telah disepakati bersama, petugas di lapangan diharapkan tidak lagi mengalami kendala koordinasi ketika menghadapi situasi darurat.
Rahmi menyebut, kerja sama formal antara BPBD dan PLN ULP Paringin ini menjadi yang pertama di wilayah Banua Anam.
Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi contoh sekaligus inspirasi bagi daerah lain dalam membangun kolaborasi antara lembaga kebencanaan dan penyedia layanan kelistrikan.
“PLN ULP Paringin juga tergabung dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di bawah binaan BPBD. Harapannya kerja sama ini bisa memperkuat kesiapsiagaan kita bersama,” jelas Rahmi.
Melalui MoU tersebut, BPBD Balangan dan PLN ULP Paringin berkomitmen untuk saling mendukung mulai dari upaya pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan kondisi darurat hingga pemulihan pascabencana.
Khusus dalam aspek kelistrikan, sinergi ini diharapkan mampu memberikan kepastian bahwa ketika bencana terjadi, pengamanan jaringan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Pada akhirnya, kerja sama tersebut bukan sekadar dokumen formal, tetapi menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan masyarakat Balangan dari risiko bencana, sekaligus memastikan keselamatan kelistrikan tetap menjadi prioritas utama di tengah kondisi darurat.
Kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemenuhan kebutuhan listrik pada masa darurat bencana, yang ditandatangani di Kantor PLN ULP Paringin, Selasa (15/9/2026).
Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem kesiapsiagaan bencana di Balangan. Terlebih, kondisi darurat seperti banjir, tanah longsor, kebakaran maupun kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak jarang turut berdampak terhadap jaringan dan instalasi listrik masyarakat.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan, H. Rahmi, mengatakan kerja sama dengan PLN sebenarnya telah terjalin cukup erat selama lebih dari satu tahun.
Menurutnya, selama ini BPBD dan PLN telah saling mendukung dalam berbagai situasi kedaruratan, mulai dari pertukaran informasi hingga penanganan langsung di lokasi bencana.
“Selama lebih dari satu tahun ini kerja sama kita sudah sangat erat dan saling mendukung, baik informasi layanan kedaruratan, informasi jaringan PLN yang terdampak bencana, maupun penanganan di lapangan saat banjir, longsor, hingga karhutla yang berdampak pada instalasi listrik masyarakat,” ujar Rahmi.
Karena kolaborasi tersebut sudah berjalan, kata dia, penandatanganan MoU menjadi bentuk formalisasi agar mekanisme koordinasi ke depan semakin jelas dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih cepat.
“Jadi kolaborasi ini sudah berjalan, hari ini kita formalisasikan dalam bentuk MoU agar lebih mempermudah dan memperlancar layanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Rahmi menjelaskan, salah satu hal penting dalam kerja sama tersebut adalah mempercepat komunikasi ketika kondisi bencana berpotensi membahayakan jaringan listrik.
Dengan koordinasi yang lebih cepat, langkah pemadaman maupun pengamanan jaringan dapat segera dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat listrik di lokasi bencana.
Sementara itu, Kepala PLN ULP Paringin, Muhammad Nofarin, menyambut positif kerja sama tersebut.
Menurutnya, ketika bencana terjadi, PLN tidak hanya berkepentingan menjaga layanan kelistrikan, tetapi juga memastikan keselamatan masyarakat maupun petugas yang berada di lapangan.
“Harapan kami dengan adanya kerja sama ini komunikasi dan koordinasi semakin lancar. Fokus kami ketika terjadi bencana seperti kebakaran, banjir, atau tanah longsor adalah mengantisipasi potensi bahaya kelistrikan,” kata Nofarin.
Ia menegaskan, percepatan pengamanan jaringan menjadi hal yang sangat penting, terutama ketika instalasi listrik berada di kawasan yang terdampak bencana.
“Kami perlu melakukan percepatan pengamanan agar tidak terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh listrik,” tegasnya.
Nofarin menambahkan, meskipun semua pihak tentu tidak menginginkan bencana terjadi, kesiapan dan koordinasi sejak dini harus tetap dibangun.
Dengan adanya komunikasi yang telah disepakati bersama, petugas di lapangan diharapkan tidak lagi mengalami kendala koordinasi ketika menghadapi situasi darurat.
Rahmi menyebut, kerja sama formal antara BPBD dan PLN ULP Paringin ini menjadi yang pertama di wilayah Banua Anam.
Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi contoh sekaligus inspirasi bagi daerah lain dalam membangun kolaborasi antara lembaga kebencanaan dan penyedia layanan kelistrikan.
“PLN ULP Paringin juga tergabung dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di bawah binaan BPBD. Harapannya kerja sama ini bisa memperkuat kesiapsiagaan kita bersama,” jelas Rahmi.
Melalui MoU tersebut, BPBD Balangan dan PLN ULP Paringin berkomitmen untuk saling mendukung mulai dari upaya pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan kondisi darurat hingga pemulihan pascabencana.
Khusus dalam aspek kelistrikan, sinergi ini diharapkan mampu memberikan kepastian bahwa ketika bencana terjadi, pengamanan jaringan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Pada akhirnya, kerja sama tersebut bukan sekadar dokumen formal, tetapi menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan masyarakat Balangan dari risiko bencana, sekaligus memastikan keselamatan kelistrikan tetap menjadi prioritas utama di tengah kondisi darurat.
