REDAKSI8.COM, BANJAR, Depth News – Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berbasis digital terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar. Salah satu langkah strategis yang kini diperkuat adalah pengembangan Aplikasi Satu Data Versi 2.0 atau SADAR V2, sebagai instrumen penting dalam mengintegrasikan berbagai data dan informasi dari seluruh perangkat daerah.
Peluncuran SADAR V2 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar di Aula Barakat, Martapura, Rabu (11/11/2026) pagi.
Peluncuran tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Banjar dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan, khususnya pada aspek pengelolaan data sektoral yang selama ini dihasilkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Pembaruan aplikasi ini dinilai penting karena kebutuhan terhadap data pemerintahan semakin kompleks. Setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab menghasilkan informasi sesuai tugas dan fungsinya. Namun, apabila data tersebut dikelola secara terpisah tanpa standar dan sistem integrasi yang baik, berpotensi menimbulkan perbedaan informasi, duplikasi data, hingga kesulitan dalam proses pengolahan dan pemanfaatannya.
Melalui SADAR V2, berbagai data dari perangkat daerah diharapkan dapat dihimpun dalam satu sistem yang lebih terpadu. Dengan demikian, pemerintah memiliki sumber informasi yang lebih terarah untuk mendukung koordinasi lintas instansi, penyusunan perencanaan, hingga evaluasi pelaksanaan pembangunan.
Kepala DKISP Kabupaten Banjar, Faisal, yang hadir mewakili Sekretaris Daerah, mengatakan pengembangan SADAR V2 merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola informasi dan penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Banjar.
Menurutnya, aplikasi tersebut bukan sekadar mengalami perubahan tampilan antarmuka, melainkan membawa pembaruan yang cukup signifikan, terutama pada sistem dan arsitektur pengelolaan data.
Ia menjelaskan, perubahan mendasar pada versi terbaru membuat aplikasi SADAR V1 tidak lagi digunakan. Seluruh proses pengelolaan data kini diarahkan menggunakan SADAR V2 yang dinilai lebih lengkap dan telah disesuaikan dengan standar data nasional.
“Untuk aplikasi SADAR V1 sudah tidak kami gunakan lagi karena perubahan pada versi terbaru cukup signifikan. SADAR V2 lebih lengkap dan telah disesuaikan dengan standar data nasional. Aplikasi ini juga sudah terintegrasi dengan geoportal geospasial, data dari Badan Informasi Geospasial (BIG), serta sejumlah data yang menggunakan standar nasional,” ujar Faisal.
Integrasi dengan geoportal geospasial menjadi salah satu penguatan penting dalam pengembangan aplikasi tersebut. Sebab, data pembangunan tidak hanya berkaitan dengan angka dan laporan administratif, tetapi juga memiliki dimensi kewilayahan yang perlu dipetakan secara tepat.
Melalui dukungan data geospasial, informasi mengenai kondisi dan potensi wilayah dapat menjadi bagian dari bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan. Data berbasis lokasi juga dapat membantu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai persebaran berbagai kebutuhan dan persoalan di masyarakat.
Misalnya, dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, pemerintah membutuhkan informasi mengenai lokasi, kondisi, serta kebutuhan suatu wilayah. Begitu pula dalam penanganan persoalan sosial dan kebencanaan, data yang terhubung dengan informasi kewilayahan dapat membantu pemerintah memahami daerah yang membutuhkan perhatian lebih.
Dengan dukungan integrasi tersebut, SADAR V2 diharapkan mampu memperkuat keterhubungan antara data sektoral dan data geospasial sehingga informasi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih komprehensif.
Lebih lanjut, Faisal menjelaskan bahwa penyelenggaraan Satu Data membutuhkan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antara lembaga pembina data, wali data, serta perangkat daerah sebagai produsen data.
Dalam hal ini, Badan Pusat Statistik (BPS) berperan sebagai pembina data, sedangkan DKISP Kabupaten Banjar bertindak sebagai wali data. Kedua lembaga tersebut memiliki fungsi penting untuk memastikan data yang dihasilkan dan dikelola pemerintah daerah memenuhi prinsip standardisasi serta dapat dipertanggungjawabkan.
BPS sebagai pembina data memberikan arahan, pembinaan, dan rekomendasi terkait standar statistik agar data yang dihasilkan perangkat daerah memiliki kualitas dan keseragaman.
Sementara DKISP sebagai wali data berperan dalam mengoordinasikan penyelenggaraan Satu Data, memastikan pemenuhan standar data, serta mendukung keterpaduan informasi yang dihimpun dari berbagai perangkat daerah.
Adapun masing-masing SKPD memiliki tanggung jawab sebagai produsen data sesuai dengan bidang urusan dan kewenangannya. Data yang dihasilkan kemudian menjadi bagian dari sistem informasi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pemerintahan.
Faisal berharap seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Banjar dapat mengambil peran aktif dalam mengoptimalkan penggunaan SADAR V2. Ia menginginkan aplikasi tersebut tidak hanya digunakan untuk memenuhi kewajiban administrasi, tetapi benar-benar menjadi basis pengelolaan data di masing-masing instansi.
Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan Satu Data sangat bergantung pada komitmen seluruh perangkat daerah dalam menyediakan data yang benar, lengkap, konsisten, dan diperbarui secara berkala.
Sebab, teknologi aplikasi saja tidak cukup apabila tidak diimbangi dengan kedisiplinan dan tanggung jawab setiap instansi dalam menghasilkan serta memperbarui informasi.
Ketersediaan data yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan perencanaan pembangunan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengidentifikasi persoalan secara lebih objektif, menentukan skala prioritas, serta menyusun program berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
Sebaliknya, apabila kebijakan disusun tanpa didukung data yang memadai, terdapat risiko program yang dijalankan tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan di lapangan.
Karena itu, Faisal berharap SADAR V2 dapat menjadi sarana yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung berbagai sektor pelayanan dan pembangunan, seperti bidang sosial, kebencanaan, serta sektor lainnya.
Pemanfaatan data yang terintegrasi diharapkan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian, memetakan wilayah rawan bencana, serta menyusun langkah penanganan yang lebih terarah.
Dalam jangka panjang, sistem ini juga diharapkan dapat mendukung evaluasi program pemerintah sehingga setiap kebijakan yang telah dilaksanakan dapat diukur berdasarkan informasi dan indikator yang jelas.
Di sisi lain, pengembangan SADAR V2 tidak hanya berorientasi pada kemudahan integrasi dan pemanfaatan data, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap keamanan informasi.
Aspek keamanan menjadi salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari transformasi digital pemerintahan. Terlebih, data yang dikelola pemerintah daerah dapat mencakup berbagai informasi penting, termasuk data yang bersifat sensitif dan membutuhkan perlindungan khusus.
Karena itu, DKISP Kabupaten Banjar melakukan sejumlah peningkatan teknis untuk memastikan sistem pengelolaan informasi berjalan lebih aman dan terkendali.
Kepala Bidang Statistik dan Persandian DKISP Kabupaten Banjar, Ali Akbar, mengatakan peningkatan teknis yang dilakukan pada SADAR V2 cukup signifikan dibandingkan aplikasi sebelumnya.
Salah satu fokus utama pembaruan adalah memperkuat sistem keamanan serta mekanisme perlindungan terhadap data sensitif yang dikelola melalui aplikasi tersebut.
“Melalui aplikasi terbaru ini, kami juga memperkuat sistem keamanan dan perlindungan data sensitif. Pengoperasian SADAR V2 tidak hanya didukung teknologi yang andal, tetapi juga dilengkapi standar operasional prosedur (SOP) perlindungan data sensitif yang baru saja kami susun,” jelas Ali Akbar.
Ia menerangkan, keberadaan SOP tersebut menjadi pedoman bagi pengguna dalam mengelola dan mengakses informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan adanya prosedur yang jelas, setiap proses pengelolaan data diharapkan memiliki batasan kewenangan dan mekanisme perlindungan yang terukur.
SADAR V2 juga menerapkan sistem pengendalian akses berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Artinya, setiap pengguna memiliki hak akses sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.
Pengaturan ini penting untuk mencegah informasi sensitif diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan. Selain itu, mekanisme tersebut bertujuan menjaga integritas dan keamanan lalu lintas informasi di lingkungan pemerintah daerah.
Dengan demikian, proses pertukaran dan pemanfaatan data antarsatuan kerja dapat berjalan lebih tertib tanpa mengabaikan aspek kerahasiaan informasi.
Ali Akbar menegaskan, keamanan data merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, selain menyediakan sistem teknologi yang lebih baik, DKISP juga mendorong seluruh operator dan perangkat daerah untuk memahami prosedur pengelolaan informasi secara benar.
Kedisiplinan pengguna dalam menerapkan ketentuan keamanan menjadi bagian penting untuk menjaga keberlangsungan sistem Satu Data. Sebab, secanggih apa pun teknologi yang digunakan, perlindungan informasi tetap membutuhkan kepatuhan dan kesadaran seluruh pihak yang terlibat.
Melalui penguatan sistem dan penyusunan SOP tersebut, DKISP berharap SADAR V2 dapat menjadi platform pengelolaan data yang tidak hanya terintegrasi, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan informasi sesuai kewenangan akses masing-masing pengguna.
Dalam rangkaian peluncuran SADAR V2, DKISP Kabupaten Banjar turut memberikan penghargaan kepada perangkat daerah yang dinilai memiliki kontribusi dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banjar.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi seluruh SKPD agar semakin aktif dalam menghasilkan, mengelola, dan memperbarui data sektoral melalui sistem yang telah disediakan pemerintah daerah.
Untuk kategori SKPD dengan jumlah produsen data terbanyak, penghargaan diraih Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
Capaian tersebut menunjukkan kontribusi instansi tersebut dalam penyediaan data sektoral sesuai bidang urusan pendidikan. Ketersediaan data pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan program, pemetaan kebutuhan layanan, serta evaluasi pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Banjar.
Sementara itu, penghargaan kategori operator Satu Data teraktif diberikan kepada RSUD Ratu Zalecha Martapura.
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap keaktifan operator dalam mendukung proses pengelolaan dan penyelenggaraan Satu Data. Peran operator menjadi bagian penting karena mereka berada di garis depan dalam proses penginputan, pemutakhiran, dan penyediaan informasi melalui aplikasi.
Keaktifan operator sangat diperlukan agar data yang tersedia dalam sistem tetap terjaga kualitas dan keterbaruannya. Dengan demikian, informasi yang digunakan pemerintah dapat mencerminkan kondisi yang lebih sesuai dengan perkembangan di lapangan.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala DKISP Kabupaten Banjar dengan didampingi Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala BPS Kabupaten Banjar.
Kegiatan peluncuran SADAR V2 turut dihadiri Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Muhanif, Kepala BPS Kabupaten Banjar Roy Suryanto, perwakilan SKPD, serta para operator Satu Data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Kehadiran unsur BPS dan seluruh perwakilan perangkat daerah tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam membangun tata kelola data yang terintegrasi.
Peluncuran SADAR V2 menjadi salah satu langkah Pemkab Banjar dalam memperkuat fondasi pemerintahan berbasis data. Keberadaan aplikasi ini diharapkan mampu mengubah pola pengelolaan informasi yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi menjadi lebih terpadu, terstandar, dan mudah dimanfaatkan sesuai kebutuhan.
Lebih dari sekadar pembaruan teknologi, penerapan Satu Data memiliki arti penting dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah. Sebab, data yang dikelola dengan baik dapat membantu pemerintah melihat persoalan secara lebih menyeluruh, menentukan prioritas pembangunan, serta mengukur efektivitas program yang telah dilaksanakan.
Misalnya, data sosial dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemetaan kebutuhan masyarakat dan penyusunan program bantuan yang lebih tepat sasaran. Data kebencanaan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah mitigasi dan penanganan darurat. Sementara data pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor lainnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan pelayanan serta kebutuhan pembangunan di setiap wilayah.
Integrasi berbagai informasi tersebut juga diharapkan dapat mengurangi perbedaan data antarlembaga, meminimalkan pengulangan pendataan, serta meningkatkan efisiensi koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, optimalisasi SADAR V2 tentu membutuhkan dukungan berkelanjutan dari seluruh perangkat daerah. Konsistensi dalam memperbarui data, kepatuhan terhadap standar nasional, peningkatan kapasitas operator, serta penerapan keamanan informasi harus menjadi perhatian bersama.
Dengan dukungan kolaborasi antara DKISP, BPS, dan seluruh produsen data, SADAR V2 diharapkan tidak berhenti sebagai sebuah inovasi digital, tetapi berkembang menjadi instrumen strategis yang benar-benar digunakan dalam setiap tahapan pembangunan daerah.
Pada akhirnya, keberhasilan penerapan Satu Data bukan hanya diukur dari tersedianya aplikasi atau banyaknya informasi yang dihimpun, melainkan sejauh mana data tersebut mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Banjar.
Melalui penguatan tata kelola data ini, Pemkab Banjar berupaya membangun sistem pemerintahan yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan memiliki landasan informasi yang kuat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan.
