Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna Lantai 2 Gedung DPRD Kabupaten Banjar itu dipimpin Ketua DPRD H Agus Maulana, didampingi unsur pimpinan lainnya. Turut hadir Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi, jajaran pemerintah daerah, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam penyampaian penjelasan pemerintah daerah yang mewakili Bupati Banjar, Wakil Bupati Habib Idrus Al Habsyi menegaskan bahwa perubahan Perda tersebut merupakan langkah penting untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan kebijakan nasional terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.
Menurutnya, terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, membawa sejumlah perubahan substansial yang berkaitan langsung dengan kedudukan, fungsi, hak, dan pelaksanaan tugas BPD.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Banjar memandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Perda Nomor 12 Tahun 2018 agar ketentuan yang berlaku di daerah tetap sejalan dengan regulasi yang lebih tinggi.
“Perkembangan tersebut perlu diikuti dengan penyesuaian pengaturan di daerah agar terdapat keselarasan, kepastian hukum dan konsistensi antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujar Habib Idrus.
Ia menjelaskan, penyusunan perubahan regulasi tersebut tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan aspek hukum dan administrasi. Pemerintah daerah juga mempertimbangkan berbagai kondisi serta kebutuhan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dengan begitu, aturan yang nantinya ditetapkan diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kondisi desa di Kabupaten Banjar.
Dalam Raperda yang disampaikan tersebut, terdapat 10 materi pokok yang menjadi fokus penyempurnaan pengaturan mengenai BPD.
Materi pertama menyangkut keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD. Hal ini menjadi bagian penting dalam mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Selanjutnya, pengaturan mengenai masa keanggotaan dan periodisasi BPD, persyaratan calon anggota, serta mekanisme pemberhentian dan pemberhentian sementara anggota BPD.
Raperda tersebut juga mengatur mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) anggota BPD, hak-hak anggota, hingga pemberian penghargaan bagi anggota yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya atau purnatugas.
Tidak kalah penting, perubahan regulasi turut mencakup laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas BPD, larangan dan kode etik anggota, serta pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan BPD.
Kesepuluh materi tersebut diharapkan mampu menghadirkan pengaturan yang lebih komprehensif, sehingga keberadaan BPD tidak hanya menjadi bagian dari struktur pemerintahan desa, tetapi benar-benar dapat menjalankan perannya secara optimal.
Sebagaimana diketahui, BPD memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Lembaga ini menjadi salah satu unsur penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
Dengan demikian, penguatan regulasi BPD diharapkan dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat.
Melalui usulan perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2018 ini, Pemerintah Kabupaten Banjar berharap BPD semakin profesional, berintegritas, dan memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya.
Pada akhirnya, penguatan peran BPD diharapkan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang lebih partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan desa di Kabupaten Banjar dapat berjalan lebih baik dan manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat.
