Pertemuan tersebut tidak hanya membahas upaya pengendalian banjir, tetapi juga menyoroti pentingnya ketersediaan air baku, penguatan sistem irigasi pertanian, serta antisipasi dampak musim kemarau yang selama ini menjadi tantangan di sejumlah wilayah Kabupaten Banjar.
Kepala BWS Kalimantan III Sandi Erryanto menyampaikan, pihaknya berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menangani berbagai persoalan sumber daya air. Salah satu perhatian utama adalah mengoptimalkan sistem pengendalian banjir melalui penataan aliran sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali air.
Menurutnya, langkah yang dibahas meliputi penataan pola aliran sungai, normalisasi sejumlah sungai, hingga pembangunan pintu-pintu air di kawasan muara, termasuk di sepanjang aliran Sungai Martapura.
Penataan tersebut diharapkan dapat membantu mengatur debit dan arah aliran air, sehingga potensi genangan maupun banjir di kawasan rawan dapat dikurangi.
Selain penanganan banjir, pembangunan Bendungan Riam Kiwa menjadi salah satu program strategis yang mendapat perhatian serius dalam pertemuan tersebut.
Sandi mengungkapkan, proses persiapan proyek bendungan tersebut terus berjalan. Saat ini, pihaknya bersama pemerintah pusat tengah mendorong penyelesaian loan agreement atau perjanjian pinjaman agar dapat direalisasikan pada tahun 2026.
Apabila seluruh tahapan administrasi dan pendanaan dapat diselesaikan sesuai rencana, pekerjaan fisik Bendungan Riam Kiwa ditargetkan mulai dilaksanakan pada 2027 dan diharapkan rampung pada 2029.
Proyek ini dinilai memiliki arti penting bagi masa depan pengelolaan sumber daya air di Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Banjar.
Keberadaan bendungan nantinya diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan air baku, menyediakan dukungan air untuk kebutuhan irigasi, serta membantu mengendalikan debit air ketika terjadi peningkatan curah hujan.
Dengan demikian, manfaatnya tidak hanya dirasakan ketika musim penghujan melalui pengendalian banjir, tetapi juga saat musim kemarau ketika masyarakat menghadapi keterbatasan pasokan air.
Sementara itu, dalam proses persiapannya, penyelesaian kompensasi tanaman tumbuh milik masyarakat di kawasan hutan masih terus berlangsung. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp25 miliar pada tahun ini untuk mendukung penyelesaian kompensasi tersebut.
Sandi berharap dukungan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dapat terus diperkuat agar tahapan pembangunan bendungan tidak mengalami hambatan.
Ia menilai, percepatan proyek tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengelolaan air yang lebih terencana dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Bupati Banjar H Saidi Mansyur menegaskan bahwa persoalan ketersediaan air merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang harus menjadi perhatian bersama.
Menurutnya, pasokan air yang memadai sangat dibutuhkan untuk mendukung berbagai sektor, mulai dari kebutuhan masyarakat, pertanian, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Saidi menyoroti kondisi sejumlah wilayah yang menghadapi kekeringan, terutama lahan persawahan yang membutuhkan pasokan air agar aktivitas pertanian tetap berjalan.
Selain itu, ketersediaan sumber air juga menjadi faktor penting dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla, khususnya ketika memasuki musim kemarau dengan kondisi lahan yang rentan mengalami kekeringan.
Karena itu, ia berharap pembangunan Bendungan Riam Kiwa dapat dipercepat sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Bagi Pemkab Banjar, pembangunan bendungan tersebut bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan air, menjaga keberlangsungan sektor pertanian, sekaligus mengurangi risiko bencana hidrometeorologi.
Saidi juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan BWS Kalimantan III agar berbagai program pengelolaan sumber daya air dapat berjalan secara terintegrasi.
Kolaborasi Pemkab Banjar dan BWS Kalimantan III diharapkan mampu menghadirkan penanganan persoalan air secara lebih menyeluruh, baik melalui langkah jangka pendek maupun pembangunan infrastruktur jangka panjang.
Penataan sungai, normalisasi aliran air, serta pembangunan pintu-pintu air menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko banjir. Sementara pembangunan Bendungan Riam Kiwa diharapkan menjadi salah satu penopang utama dalam memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi.
Jika terealisasi sesuai target, bendungan tersebut berpotensi memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama petani yang membutuhkan kepastian pasokan air untuk mendukung produktivitas lahan pertanian.
Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya air yang optimal tidak hanya berkaitan dengan pengendalian banjir dan kekeringan, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemkab Banjar pun berharap dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan Bendungan Riam Kiwa terus diperkuat, sehingga proyek strategis tersebut dapat segera memasuki tahap konstruksi dan menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan sumber daya air di Kalimantan Selatan.
