REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat langkah kolaboratif dalam menurunkan angka stunting melalui pendekatan berbasis data dan teknologi. Komitmen tersebut ditegaskan saat peluncuran inovasi GEOLASTING (Geospasial untuk Kolaborasi Atasi Stunting) dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Banjar di Hotel Grand Qin, Banjarbaru, Selasa (7/10/2025) pagi.
Rakor dibuka langsung oleh Wakil Bupati Banjar sekaligus Ketua TP3S, Habib Idrus Al Habsyi, yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan program intervensi stunting berjalan terpadu, terarah, dan berkelanjutan.
“Prevalensi stunting di Kabupaten Banjar masih tergolong tinggi. Rendahnya cakupan pengukuran dan penimbangan balita dari Januari hingga Agustus 2025 menjadi perhatian kita bersama. Perlu peningkatan peran tenaga kesehatan, kader, dan dukungan lintas sektor agar target penurunan stunting bisa tercapai,” ujar Habib Idrus.
Ia juga menegaskan bahwa peran camat dan kepala puskesmas menjadi ujung tombak di lapangan. Camat diharapkan aktif mengkoordinasikan lintas program di wilayahnya, sementara kepala puskesmas bertanggung jawab memperkuat layanan primer serta melakukan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar, Nashrullah Shadiq, dalam paparannya menjelaskan bahwa berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka stunting di Kabupaten Banjar masih mencapai 32,2 persen.
Sebagai langkah strategis, pihaknya memperkenalkan GEOLASTING, sistem berbasis geospasial yang berfungsi memetakan wilayah prioritas intervensi stunting.
“Melalui GEOLASTING, kita bisa mengetahui lokasi spesifik dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap stunting. Data ini menjadi dasar dalam merancang program yang lebih tepat sasaran dan efisien,” jelas Nashrullah.
Selain itu, sistem ini akan membantu pemerintah daerah dalam memantau capaian program, memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah, dan memastikan setiap intervensi memberikan hasil yang terukur.
Rakor juga diisi dengan penandatanganan Komitmen Bersama Kolaborasi Lintas Sektor melalui Strategi GEOLASTING. Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi, jajaran Forkopimda, perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel, akademisi Poltekkes Banjarmasin, Baznas Kabupaten Banjar, serta para camat se-Kabupaten Banjar.
Langkah ini menjadi simbol penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga vertikal, akademisi, dan masyarakat dalam upaya menekan angka stunting di daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Nashrullah mengungkapkan bahwa beberapa kecamatan seperti Sungai Tabuk, Astambul, dan Aluh-Aluh masih mencatat angka stunting yang cukup tinggi. Oleh karena itu, intervensi akan dilakukan secara menyeluruh — mulai dari calon pengantin, ibu hamil, bayi, hingga anak usia dini.
“Penanganan stunting akan menjadi aksi bersama seluruh SKPD sesuai tugas dan fungsinya. Pada tahun 2026 mendatang, kami akan melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap kinerja masing-masing perangkat daerah dan stakeholder lainnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan penurunan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan dukungan dari instansi vertikal seperti BKKBN, Pemerintah Provinsi Kalsel, dan TPPS Provinsi.
Melalui peluncuran GEOLASTING, Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan komitmennya untuk menurunkan angka stunting secara signifikan dan berkelanjutan. Pendekatan berbasis data, sinergi antarinstansi, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci menuju generasi Banjar yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
Rakor dibuka langsung oleh Wakil Bupati Banjar sekaligus Ketua TP3S, Habib Idrus Al Habsyi, yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan program intervensi stunting berjalan terpadu, terarah, dan berkelanjutan.
“Prevalensi stunting di Kabupaten Banjar masih tergolong tinggi. Rendahnya cakupan pengukuran dan penimbangan balita dari Januari hingga Agustus 2025 menjadi perhatian kita bersama. Perlu peningkatan peran tenaga kesehatan, kader, dan dukungan lintas sektor agar target penurunan stunting bisa tercapai,” ujar Habib Idrus.
Ia juga menegaskan bahwa peran camat dan kepala puskesmas menjadi ujung tombak di lapangan. Camat diharapkan aktif mengkoordinasikan lintas program di wilayahnya, sementara kepala puskesmas bertanggung jawab memperkuat layanan primer serta melakukan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar, Nashrullah Shadiq, dalam paparannya menjelaskan bahwa berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka stunting di Kabupaten Banjar masih mencapai 32,2 persen.
Sebagai langkah strategis, pihaknya memperkenalkan GEOLASTING, sistem berbasis geospasial yang berfungsi memetakan wilayah prioritas intervensi stunting.
“Melalui GEOLASTING, kita bisa mengetahui lokasi spesifik dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap stunting. Data ini menjadi dasar dalam merancang program yang lebih tepat sasaran dan efisien,” jelas Nashrullah.
Selain itu, sistem ini akan membantu pemerintah daerah dalam memantau capaian program, memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah, dan memastikan setiap intervensi memberikan hasil yang terukur.
Rakor juga diisi dengan penandatanganan Komitmen Bersama Kolaborasi Lintas Sektor melalui Strategi GEOLASTING. Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi, jajaran Forkopimda, perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel, akademisi Poltekkes Banjarmasin, Baznas Kabupaten Banjar, serta para camat se-Kabupaten Banjar.
Langkah ini menjadi simbol penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga vertikal, akademisi, dan masyarakat dalam upaya menekan angka stunting di daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Nashrullah mengungkapkan bahwa beberapa kecamatan seperti Sungai Tabuk, Astambul, dan Aluh-Aluh masih mencatat angka stunting yang cukup tinggi. Oleh karena itu, intervensi akan dilakukan secara menyeluruh — mulai dari calon pengantin, ibu hamil, bayi, hingga anak usia dini.
“Penanganan stunting akan menjadi aksi bersama seluruh SKPD sesuai tugas dan fungsinya. Pada tahun 2026 mendatang, kami akan melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap kinerja masing-masing perangkat daerah dan stakeholder lainnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan penurunan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan dukungan dari instansi vertikal seperti BKKBN, Pemerintah Provinsi Kalsel, dan TPPS Provinsi.
Melalui peluncuran GEOLASTING, Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan komitmennya untuk menurunkan angka stunting secara signifikan dan berkelanjutan. Pendekatan berbasis data, sinergi antarinstansi, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci menuju generasi Banjar yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
