REDAKSI8.COM, BANJAR – Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perumda Pasar Bauntung Batuah (PBB) yang baru mencapai sekitar 70 persen hingga akhir triwulan IV kembali menjadi sorotan Komisi II DPRD Kabupaten Banjar. Dewan menilai potensi pasar masih jauh dari kata optimal dan perlu strategi agresif untuk mendongkrak pendapatan.

Wakil Ketua Komisi II, Rahmat Saleh, mengatakan bahwa Perumda PBB pada tahun-tahun sebelumnya selalu mampu memenuhi bahkan melampaui target. Karena itu, menurutnya, sudah saatnya target PAD dievaluasi agar lebih realistis dan mencerminkan potensi lapangan yang sebenarnya.

“Alhamdulillah, di tahun-tahun sebelumnya Perumda PBB selalu mencapai target. Mudah-mudahan tahun ini juga bisa tercapai,” ujarnya.

Melihat potensi yang masih besar, Komisi II menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan dengan jajaran Perumda PBB. Pada forum tersebut, komisi akan mengusulkan peningkatan target PAD secara signifikan untuk dua tahun ke depan.

Rahmat membeberkan bahwa pihaknya mendorong penyusunan target antara Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar untuk tahun anggaran 2026 dan 2027.

“Kami mempertimbangkan menetapkan target Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar. Potensi pasar sangat besar, tinggal bagaimana pengelolaan dimaksimalkan,” jelasnya, yang juga merupakan Ketua KNPI Banjar.

Meski menghadapi sejumlah kendala teknis di lapangan, termasuk kurangnya armada operasional, Perumda PBB disebut tetap percaya diri mampu mengejar sisa capaian PAD dalam waktu yang tersisa.

“Mereka optimis bisa mencapai 100 persen. Dengan sisa waktu satu bulan lebih dan intensnya Perumda turun ke lapangan, kami yakin target tahun ini dapat tercapai,” tambah Rahmat.

Salah satu isu yang turut dibahas Komisi II adalah keberadaan Pasar Pondok Pesantren Sekumpul (PPS Sekumpul) yang kini menjadi aset daerah secara penuh. Rahmat mengingatkan agar pengalihan pengelolaan dari pihak ketiga ke Perumda tidak dijadikan dalih turunnya pendapatan pasar.

“Jangan PPS Sekumpul dijadikan alasan. Sebelumnya dikelola pihak ketiga. Sekarang sudah menjadi aset kita, maka semestinya pendapatan bertambah, bukan berkurang,” tegas legislator Gerindra itu.

Komisi II DPRD Banjar menegaskan akan terus mengawal evaluasi kinerja dan pembinaan terhadap Perumda PBB. Harapannya, optimalisasi pengelolaan pasar dapat meningkatkan PAD secara signifikan pada tahun mendatang.

“Kami ingin kontribusi sektor pasar semakin besar. Dengan pengawasan yang konsisten, kita berharap pengelolaan Perumda PBB semakin profesional dan mampu mengangkat PAD daerah,” tutupnya.