REDAKSI8.COM, SAMARINDA – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Manggar, yang berada di bawah naungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim, Selasa (tanggal sesuai konteks), bertempat di Kota Balikpapan.
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda monitoring pelaksanaan program tahun anggaran 2024 sekaligus membahas rencana kerja untuk tahun 2025.
Hadir dalam kunjungan tersebut sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kaltim, di antaranya Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle, Wakil Ketua Komisi II Sapto Setyo Pramono, Sekretaris Komisi I Nurhadi Saputra, serta anggota Komisi II seperti Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Sulasih, dan Sigit Wibowo.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menjelaskan bahwa kunjungan ini adalah bagian dari tugas dan fungsi DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja oleh perangkat daerah.
UPTD SPAPAL, sebagai lembaga teknis di sektor kelautan dan perikanan, dinilai memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat pesisir di Kalimantan Timur.
“Monitoring ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh program yang telah direncanakan pada tahun 2024 benar-benar berjalan sesuai dengan target dan hasilnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Sabaruddin.
Ia menambahkan, selain melihat capaian kinerja tahun ini, kunjungan tersebut juga menjadi forum untuk menyerap aspirasi dari para pengelola UPTD serta berbagai tantangan yang mereka hadapi. Informasi tersebut akan menjadi masukan penting dalam penyusunan dan penyempurnaan program kerja pada tahun anggaran 2025.
Sabaruddin juga menekankan bahwa DPRD berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan, guna meningkatkan efektivitas program pembenihan air payau dan laut.
Ia menyoroti pentingnya optimalisasi produksi benih berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur penunjang.
“Kami berharap ke depan SPAPAL Manggar bisa menjadi sentral pembenihan andalan Kalimantan Timur, yang tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan lokal, tapi juga berkontribusi pada pasar regional dan nasional,” lanjutnya.
Dalam diskusi yang berlangsung, para anggota DPRD turut memberikan catatan penting terkait kebutuhan peningkatan fasilitas laboratorium, kolam pembenihan, dan sistem distribusi benih yang efisien.
Mereka menyarankan agar ada lebih banyak pelatihan bagi tenaga teknis serta pembukaan peluang kerja sama dengan pihak akademisi dan pelaku usaha perikanan.
“Kita ingin program pembenihan ini tidak hanya terfokus pada produksi, tetapi juga membuka ruang inovasi dan edukasi, sehingga memberikan dampak ekonomi jangka panjang kepada masyarakat pesisir,” ungkap Sapto Setyo Pramono, Wakil Ketua Komisi II.
Kunjungan kerja ini menandai komitmen Komisi II DPRD Kaltim untuk terus mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor strategis di masa transisi Kalimantan Timur menuju Ibu Kota Negara (IKN).
Dengan potensi laut dan perairan yang besar, provinsi ini diyakini mampu menjadi lumbung perikanan jika didukung oleh kebijakan, infrastruktur, dan sumber daya yang tepat.
DPRD Kaltim akan terus mengawal setiap tahapan perencanaan hingga implementasi program yang berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha di sektor kelautan.
“Ini bagian dari tanggung jawab kami untuk memastikan APBD benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkas Sabaruddin.
