REDAKSI8.COM, PADANG – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Barat menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Gubernur Mahyeldi Ansharullah bersama Wakil Gubernur Vasco Ruseimi yang sudah lebih dari tujuh bulan memimpin Sumatera Barat. Menurut KAMMI, jargon “Gerak Cepat untuk Sumbar” yang pernah digaungkan saat kampanye kini justru berbalik menjadi “Gerak Siput” yang tak kunjung menghadirkan perubahan nyata.
Ketua KAMMI Sumbar, [Jeni Mandala Saputra], menilai bahwa Gubernur lebih sering tampil sebagai “ban serap” dengan menghadiri undangan, memberi sambutan, dan seremonial belaka, tanpa turun langsung ke masyarakat menyelesaikan persoalan utama.
“Kami menilai Sumbar hari ini kehilangan arah kepemimpinan. Gubernur terkesan sibuk dengan sambutan seremonial, sementara Wakil Gubernur Vasco lebih sering tampil di ruang publik tanpa benar-benar menyentuh akar persoalan rakyat,” tegas [Jeni Mandala Saputra], Senin (29/9/2025).
KAMMI Sumbar menyoroti beberapa persoalan penting, di antaranya:
– Pertumbuhan ekonomi** Sumbar pada triwulan II/2025 hanya 3,94%, terendah di Sumatera.
– Angka pengangguran** masih di kisaran 5,69% atau 179 ribu orang, bahkan meningkat dibanding periode sebelumnya.
– Pendidikan** masih menghadapi masalah serius dengan 7.178 anak di Kota Padang tercatat tidak bersekolah.
– Infrastruktur** jalan provinsi sepanjang 406 km dalam kondisi rusak berat, padahal pembangunan infrastruktur menjadi salah satu misi utama.
Koordinator Bidang Kajian Publik KAMMI Sumbar, (Yodra muspierdi) menambahkan bahwa pemerintah provinsi perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja.
“BPS sudah merilis data objektif: ekonomi stagnan, pengangguran meningkat, anak putus sekolah masih ribuan, dan jalan provinsi rusak parah. Ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah nyata, bukan sekadar retorika,” jelas [Nama Koordinator].
Lebih jauh, KAMMI Sumbar juga mengingatkan agar Gubernur tidak kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Sebab menurut mereka, hari ini kepala daerah tingkat kabupaten/kota bahkan lebih sering berkoordinasi dengan anggota DPR RI dibandingkan dengan Gubernur selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
“Kami mendesak Gubernur Mahyeldi bersama Wakil Gubernur Vasco Ruseimi untuk kembali fokus pada kerja nyata, bukan sekadar pencitraan. Jangan sampai Sumatera Barat dikenal bukan dengan gerak cepat, melainkan gerak siput. Rakyat menunggu bukti, bukan janji,” pungkas.
Ketua KAMMI Sumbar, [Jeni Mandala Saputra], menilai bahwa Gubernur lebih sering tampil sebagai “ban serap” dengan menghadiri undangan, memberi sambutan, dan seremonial belaka, tanpa turun langsung ke masyarakat menyelesaikan persoalan utama.
“Kami menilai Sumbar hari ini kehilangan arah kepemimpinan. Gubernur terkesan sibuk dengan sambutan seremonial, sementara Wakil Gubernur Vasco lebih sering tampil di ruang publik tanpa benar-benar menyentuh akar persoalan rakyat,” tegas [Jeni Mandala Saputra], Senin (29/9/2025).
KAMMI Sumbar menyoroti beberapa persoalan penting, di antaranya:
– Pertumbuhan ekonomi** Sumbar pada triwulan II/2025 hanya 3,94%, terendah di Sumatera.
– Angka pengangguran** masih di kisaran 5,69% atau 179 ribu orang, bahkan meningkat dibanding periode sebelumnya.
– Pendidikan** masih menghadapi masalah serius dengan 7.178 anak di Kota Padang tercatat tidak bersekolah.
– Infrastruktur** jalan provinsi sepanjang 406 km dalam kondisi rusak berat, padahal pembangunan infrastruktur menjadi salah satu misi utama.
Koordinator Bidang Kajian Publik KAMMI Sumbar, (Yodra muspierdi) menambahkan bahwa pemerintah provinsi perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja.
“BPS sudah merilis data objektif: ekonomi stagnan, pengangguran meningkat, anak putus sekolah masih ribuan, dan jalan provinsi rusak parah. Ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah nyata, bukan sekadar retorika,” jelas [Nama Koordinator].
Lebih jauh, KAMMI Sumbar juga mengingatkan agar Gubernur tidak kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Sebab menurut mereka, hari ini kepala daerah tingkat kabupaten/kota bahkan lebih sering berkoordinasi dengan anggota DPR RI dibandingkan dengan Gubernur selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
“Kami mendesak Gubernur Mahyeldi bersama Wakil Gubernur Vasco Ruseimi untuk kembali fokus pada kerja nyata, bukan sekadar pencitraan. Jangan sampai Sumatera Barat dikenal bukan dengan gerak cepat, melainkan gerak siput. Rakyat menunggu bukti, bukan janji,” pungkas.
