“Kesehatan dan ketenagakerjaan adalah fondasi kesejahteraan. Jika akses layanan masih timpang dan pekerja terus berada dalam kondisi rentan, maka pembangunan belum menyentuh kebutuhan dasar rakyat,” ujar Muhammad Alfiansyah.
Di sektor kesehatan, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencatat cakupan lebih dari 98 persen penduduk Indonesia (BPJS Kesehatan, 2025). Namun demikian, kualitas dan pemerataan layanan masih menjadi tantangan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Tingginya kepesertaan JKN harus dibarengi dengan pemerataan kualitas layanan. Akses kesehatan tidak boleh ditentukan oleh lokasi geografis,” tegasnya.
Keterbatasan sumber daya manusia kesehatan juga masih menjadi persoalan. Rasio dokter di Indonesia masih berada di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia, yakni kurang dari satu dokter per 1.000 penduduk (WHO, 2024). Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan membuat masyarakat di daerah terpencil menghadapi hambatan serius dalam memperoleh layanan kesehatan yang layak.
Selain itu, Indonesia masih menghadapi beban penyakit ganda. Penyakit tidak menular menjadi penyebab utama kematian, sementara penyakit menular seperti tuberkulosis belum sepenuhnya teratasi (Kementerian Kesehatan RI, 2024; WHO, 2024). Kondisi ini berdampak pada meningkatnya klaim JKN sepanjang 2024–2025 (BPJS Kesehatan, 2025).
“Jika pendekatan promotif dan preventif tidak diperkuat, sistem kesehatan akan terus terbebani oleh tingginya biaya pengobatan,” kata Alfiansyah.
Dalam konteks kesehatan preventif, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki potensi strategis. Pemenuhan gizi anak usia sekolah merupakan fondasi kesehatan masyarakat dan investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia.
“Makan Bergizi Gratis harus ditempatkan sebagai kebijakan kesehatan, bukan sekadar program bagi-bagi makanan. Standar gizi, keamanan pangan, dan pengawasan menjadi kunci keberhasilannya,” jelasnya.
Namun ia mengingatkan, program tersebut harus dijalankan secara hati-hati agar tidak menggeser alokasi anggaran penting lainnya, termasuk layanan kesehatan primer dan pembiayaan JKN.
Persoalan kesehatan tersebut tidak terlepas dari kondisi ketenagakerjaan nasional. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan sekitar 59 persen pekerja Indonesia masih berada di sektor informal (BPS, 2025), yang umumnya minim perlindungan sosial dan jaminan kerja.
“Mayoritas pekerja kita masih berada di sektor informal. Ini berarti jutaan pekerja hidup tanpa kepastian kerja dan perlindungan sosial yang memadai,” ungkap Alfiansyah.
Tren kerja tidak layak juga semakin menguat melalui sistem kontrak jangka pendek, alih daya, dan gig economy. Laporan International Labour Organization mencatat bahwa pekerja dalam skema tersebut sering kali tidak memperoleh upah layak dan perlindungan keselamatan kerja (ILO, 2024). Data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan ribuan kasus kecelakaan kerja setiap tahun (BPJS Ketenagakerjaan, 2024).
“Negara tidak bisa bicara produktivitas jika keselamatan dan kesehatan kerja masih diabaikan,” katanya.
Menurut Alfiansyah, kesehatan dan ketenagakerjaan merupakan dua isu yang saling terkait. Kondisi kerja yang tidak layak akan berdampak langsung pada kesehatan pekerja dan produktivitas nasional.
“Pekerja yang sehat adalah aset pembangunan. Kebijakan kesehatan dan ketenagakerjaan harus dirancang sebagai satu kesatuan,” ujarnya.
Memasuki tahun 2026, PP KAMMI berharap pemerintah menjadikan evaluasi 2025 sebagai pijakan perbaikan kebijakan.
“Tahun 2026 harus menjadi momentum pembenahan. Negara harus memastikan layanan kesehatan yang adil, kerja layak, dan perlindungan sosial yang inklusif bagi seluruh rakyat,” tutup Muhammad Alfiansyah.
Komentar